triggernetmedia.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat sekaligus penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pontianak, Selasa (4/3/2026).
Kegiatan yang melibatkan BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus meningkatkan dukungan modal bagi pelaku usaha mikro di daerah.
Dalam forum tersebut, Maruarar menegaskan sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
“Pembangunan rumah rakyat bukan hanya soal tempat tinggal. Ketika satu rumah dibangun, ada tukang yang bekerja, sopir truk yang mengangkut material, warung yang hidup, industri bahan bangunan yang bergerak, hingga perbankan dan asuransi yang terlibat. Ini membuka banyak lapangan pekerjaan,” ujar Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak mengorbankan lahan produktif.
“Tidak boleh sawah produktif dijadikan perumahan. Ketahanan pangan harus tetap dijaga, namun masyarakat berpenghasilan rendah juga harus memiliki akses terhadap hunian yang layak,” tegasnya.
Secara nasional, bantuan perumahan melalui berbagai program pemerintah telah menjangkau lebih dari 13 ribu unit rumah. Maruarar menilai jumlah tersebut masih dapat ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pembiayaan.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia, data perumahan yang akurat, serta mempercepat proses perizinan agar program berjalan optimal.
“Siapkan SDM, siapkan data, dan bantu perizinannya. Supaya negara benar-benar hadir dan semakin banyak rumah rakyat bisa terbangun,” katanya.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro melalui kredit di bawah Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
Menurut Maruarar, kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci agar pelaku usaha kecil tidak bergantung pada rentenir.
“Kita harus bisa mengalahkan rentenir dalam kecepatan dan kemudahan akses. Jika mereka bisa cair cepat, maka perbankan harus lebih cepat, lebih mudah, dan tetap aman bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson turut mendampingi Menteri PKP dan menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut.
Pemprov Kalbar, kata Harisson, siap bersinergi dalam penyediaan data, percepatan administrasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan program perumahan rakyat.
Pemerintah provinsi juga mendorong kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengimplementasikan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penguatan sektor UMKM. Tercatat sekitar 10 ribu pelaku usaha mikro di Pontianak dan Singkawang membutuhkan akses pembiayaan yang cepat dan terjangkau.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, percepatan pembangunan rumah rakyat serta penguatan UMKM di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
About Author
