triggernetmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, setiap langkah kebijakan diarahkan agar peningkatan pendapatan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kebijakan anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Edi, Kamis (6/11/2025).
Edi menjelaskan, arah pembangunan ke depan difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih efisien dan mudah diakses. Salah satu strategi utama yang diambil pemerintah kota adalah digitalisasi layanan, termasuk dalam sektor perpajakan dan retribusi.
“Pelayanan digital justru mempermudah masyarakat, bukan mempersulit. Dengan sistem daring, akses layanan pemerintah bisa dilakukan lebih cepat dan transparan,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi bukan hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga cara untuk membangun budaya birokrasi yang terbuka dan efisien. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menumbuhkan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.
Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyinggung pentingnya pembenahan pendataan sektor perdagangan. Ia mengakui masih ada tantangan dalam memastikan data pedagang yang memanfaatkan fasilitas pemerintah tercatat secara akurat dan tertib.
“Kita terus berupaya agar pendataan sektor perdagangan lebih rapi, terhubung, dan berkelanjutan. Para pedagang pun harus mendapatkan haknya untuk berusaha dengan nyaman,” jelasnya.
Selain sektor perdagangan, pemerintah kota tengah memperkuat sumber pendapatan lainnya dengan tetap memperhatikan asas keadilan bagi wajib pajak. Menurut Edi, peningkatan PAD tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari seberapa efisien anggaran digunakan untuk kepentingan publik.
“Optimalisasi penerimaan harus diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran. Fokus kami tetap pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Edi berharap, dengan tata kelola keuangan yang transparan dan berbasis digital, Pemkot Pontianak dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.




