triggernetmedia.com – Upaya dan kolaborasi penanganan stunting di Kota Pontianak terbilang sukses. Secara data, tak terbantahkan progres Pemkot Pontianak dalam menekan angka stunting yakni 24,4% di tahun 2021, menjadi 19,7% ditahun 2022, hingga 16,7% di tahun 2024. Meski demikian, Pemkot Pontianak terus berupaya menekan angka tersebut.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menegaskan, tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, berbudaya dan sejahtera.
“Hal ini diantaranya diimplementasikan melalui program-program seperti usaha cegah stunting dengan perbaikan gizi bayi, khususnya seribu hari pertama kehidupan,” ujarnya, Jum’at (21/6) di Pontianak.
Hal tersebut, lanjut Ani, tentunya sejalan dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024, yang menekankan bahwa stunting pada balita maksimal berada di angka 14 persen dan secara nasional stunting ditargetkan 14 persen di tahun 2025 mendatang.
“Kolaborasi dari masing-masing sektoral di lingkungan OPD Kota Pontianak sangat dibutuhkan dan kiranya dapat terus ditingkatkan dalam kinerjanya guna mencegah terjadinya stunting di Kota Pontianak,” kata Pj Wali Kota Pontianak ini.
Selain itu, menurutnya interensi menjadi sangat penting, serta fokus pada pembangunan SDM di lokasi prioritas akan mampu menurunkan angka stunting.
“Diseminasi hasil pengukuran dan pemantauan status gizi balita juga penting untuk kita kawal bersama secara up to date,” ujar Ani Sofian.
Sejauh ini, lanjutnya, Pemkot Pontianak telah melakukan sejumlah program. Misalnya lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pekarangan Lestari, Keluarga Harapan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Perbaikan Akses Air Minum dan Sanitasi. Semua inovasi harus menyasar rumah tangga seribu hari pertama kehidupan,” beber Ani Sofian.
Disamping itu, Ani menilai Desiminasi Hasil Pengukuran dan Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita sangat penting, hal tersebut untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur sebagai tolak ukur Pemkot Pontianak dalam membuat kebijakan.
“Dari sini tentu akan ada masukan dari banyak pihak dalam penanganan stunting. Dari berbagai masukan ini tentunya menjadi langkah selanjutnya buat menurunkan angka stunting. Baru kita bisa melakukaan penanganan dan menyesuaikan dengan kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Tingkatkan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Kader
Sentara itu, Pj Gubernur Kalbar menyebut progres pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak Pencegahan Stunting di Kalbar akan dilakukan pada pada 21 Juni 2024. Diperkirakan per 20 Juni 2024 mencapai 20,62 %.
“Sampai per 20 Juni 2024, sasaran balita 416.854, kalau menurut Pusdatin 497.753, yang diukur 85.970 balita atau persentasenya 20,62 persen.” Kata Harisson dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara daring, bertempat di Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (21/6).
Sebagai informasi Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (Balita), dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan.
“Balita yang bermasalah gizi itu ada 37.858 balita meliputi Berat badan tidak naik 16.170 balita, gizi kurang 2.760, Stunting 14.632. Sementara yang dintervensi hasilnya kemarin ada 152, sebelumnya juga balita Stunting yang sudah diintervensi sebanyak 14.892 balita se-Kalbar,” beber Harisson.
Pemprov Kalbar tak menampik, secara pelaksanaan di 14 Kabupaten/Kota ada kendala intervensi. Sebab masih ada tenaga kader yang belum faham alat Antropometri, kemudian pelaksanaan pelayanan timbang pagi hari menyulitkan ibu-ibu datang serta ada juga kalangan ibu yang memeriksakan balitanya ke Rumah Sakit Swasta.
“Rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan adalah pertama terus koordinasi, kolaborasi antara dinkes, faskes dengan Dinas terkait kompetensi kader untuk gunakan Antrometri,” ujar Pj Gubernur Kalbar Harisson.
“Selain itu, mempermudah fasilitas alur Antropometri. Kemudian mengupayakan adanya kesepakatan bersama antara orang tua dengan petugas kesehatan atau Posyandu untuk waktu pelayanan sore hari atau diluar jam kerja, serta melakukan kerjasama antara kepala daerah dengan klinik swasta, terkait penimbangan balita yang berkunjung,” timpalnya memungkas.
About Author
