triggernetmedia.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, meresmikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Barat (Kalbar). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, serta sejumlah pejabat dan kepala daerah, Selasa (28/11).
Sebanyak 61 Desa/Kelurahan resmi diakui sebagai Sadar Hukum, yang menjadi bukti hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.
Ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 166 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri pada kegiatan ini menjadi simbol perwujudan sinergitas dan kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Kalbar,” harapnya.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa kesadaran hukum di daerah ini berdampak positif dalam mendukung iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan kepada 100 penerima, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan.
Ini sebagai pengakuan terhadap upaya mereka dalam memenuhi kriteria pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Menteri Yasonna Laoly mengapresiasi pencapaian luar biasa dalam peresmian 61 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalbar.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus memperingatkan bahwa status Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Ini juga dapat mewujudkan sekolah dengan prioritas supremasi Hukum dan HAM serta wujud nyata yang jelas hari ini dengan adanya Pengukuhan Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM pada 6 sekolah yang ada di Kalbar,” harapnya sembari menutup sambutannya.
Program ini diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam menanggulangi kenakalan remaja dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.
Para pejabat yang hadir menyampaikan komitmen mereka untuk terus membina dan mendukung kesadaran hukum di masyarakat.
Pj. Gubernur memberikan penghormatan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengalungkan syal dan tanjak sebelum memulai agenda peresmian.
Yasonna Laoly mengapresiasi dukungan Pj. Gubernur Kalbar beserta Jajaran dari Pemerintah Provinsi Kalbar yang berkomitmen tinggi untuk membina seluruh masyarakat di wilayah Kalbar untuk sadar hukum.
” Ini menjadi bukti atas dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta dapat diteruskan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan Kalbar yang harmonis, maju dan sejahtera,” tuturnya.
Menteri Hukum dan HAM berharap ini menjadi contoh bagi desa lain untuk meningkatkan kedasaran hukum di desa yang belum diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum.
“Saya harap bagi desa yang belum atau dalam proses menuju desa sadar hukum. Saya turut mendorong sebanyak-banyaknya kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), sehingga dapat memenuhi penilaian desa dan kelurahan sadar hukum nantinya,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalbar, sejumlah Bupati/Walikota, serta perwakilan dari Camat dan Kepala Desa yang diresmikan.
Dalam penutupan, Menteri Yasonna Laoly mendorong desa lain untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, menggarisbawahi pentingnya kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) sebagai upaya memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.



