triggernetmedia.com – Bupati Ketapang Martin Rantan menegaskan para pihak terkait dan kompeten tentu saja dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah guna membangun Kabupaten Ketapang, diantaranya dengan memanfaatkan dana APBD, APBD Provinsi, APBN secara akuntabel.
“Serta dana lainnya yang bisa digunakan untuk membangun Kabupaten Ketapang menjadi lebih baik lagi,” katanya disela mendengarkan paparan dari PT. Eagle High Plantation (EHP) tentang perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan permasalahan yang terjadi di lapangan oleh pihak PT. Eagle High Plantation (EHP) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, pada Kamis (18/11/2021) siang tadi.
Namun, sambungnya, pihak perusahaan juga harus memperhatikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.
“Sebaiknya perusahaan membuat sebuah pernyataan, jika masyarakat mau melakukan program PTSL tidak dipersoalkan agar BPN bisa memproses, walaupun sertifikatnya belum keluar, sehingga ketika nanti perpanjangan HGU itu bisa di pisahkan,” jelas Martin.
Bupati Martin Rantan menyebut PT. Eagle High Plantation hanyalah contoh pertama, selanjutnya, dirinya akan memanggil grup-grup dan perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di kabupaten Ketapang untuk menyampaikan haal yang sama.
“Yakni menyampaikan paparan tentang perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan permasalahan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
“Saya berharap permasalahan ini bisa selesai sebelum masa kepemimpinan saya berakhir, Kami Pemerintah kabupaten Ketapang tidak main-main dalam menangani permasalahan perkebunan ini,” tegasnya lagi.
Turut hadir Sekda Ketapang Alexander Wilyo, Asisten I Setda Ketapang , Asisten II Setda Ketapang, Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kabid Tata Ruang Dinas PUTR, Kabid Ekonomi SDA dan LH Bappeda, Kabid Perkebunan Distanakbun, Kabag Ekbang, Kasubbag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ketapan, BP3FE-KPCT-AP dan PT. Eagle High Plantations.
About Author
