Kasus Sengketa Pajak PGN

Trigger Netmedia - 13 Januari 2021
Kasus Sengketa Pajak PGN
Alat penurun tekanan gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Semarang, Jateng, Senin (16/2).  - (Antara)

triggernetmedia.com – Kasus sengketa pajak Perusahaan Gas Negara dinilai sebagai salah satu dampak dari adanya ambiguitas hukum perpajakan di Indonesia.

Perbedaan penafsiran hukum perpajakan yang terjadi selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan bagi investasi.

 

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan survei World Economic Forum 2017 menempatkan peraturan pajak sebagai faktor kesembilan yang menghambat bisnis di Indonesia.

“Ambiguitas hukum perpajakan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang tuntas,” kata Prianto dalam webinar bertema Analisis Kasus PGN vs DJP: Pemeriksaan & Metode Penafsiran Hukum Pajak, Rabu (13/1/2021).

Baca juga  Sekjen Kemenkes RI Apresiasi Peluncuran Desa Berdaya Sehat Kubu Raya

 

Undang-Undang tentang Cipta Kerja kluster perpajakan dinilai hanya mengatur beberapa hal terkait kemudahan investasi tanpa menyelesaikan persoalan ambiguitas hukum perpajakan yang sebetulnya juga menjadi penghambat investasi.

Dikatakan, kasus yang saat ini tengah membelit PGN terkait tahun pajak 2012 dan 2013 menjadi salah satu buktinya. Dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut sehingga PGN mesti membayar Rp3,06 triliun.

Baca juga  GSC Bangun Kesehatan dan Pendidikan Kubu Raya

Prianto menyebut, sengketa ini muncul lantaran PGN dan Ditjen Pajak berbeda penafsiran soal status gas bumi sebagai objek pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PGN dan Ditjen Pajak dinilai sama-sama mengacu pada bukti yang kuat dan berdasar pada peraturan pajak.

“Tapi kedua pihak memiliki penafsiran yang berbeda atas peraturan perpajakan tersebut,” ujarnya.

Alhasil, majelis hakim Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan PGN. Sementara majelis hakim MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Ditjen Pajak.

 

Sumber : Suara.com 

Tinggalkan Komentar

Terkini

Prajurit TNI Mati Ditembak usai Salat Subuh, Ini Kata TPNPB OPM

Prajurit TNI Mati Ditembak usai Salat Subuh, Ini Kata TPNPB OPM

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan

MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
KPK Tambah 30 Hari Penahanan Edhy Prabowo Bersama Tiga Tersangka Lain

KPK Tambah 30 Hari Penahanan Edhy Prabowo Bersama Tiga Tersangka Lain

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
2 Prajurit TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Ditembaki usai Salat Subuh

2 Prajurit TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Ditembaki usai Salat Subuh

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pabrik Vaksin Terbesar di Dunia Terbakar, Tewaskan 5 Orang

Pabrik Vaksin Terbesar di Dunia Terbakar, Tewaskan 5 Orang

Headline   Internasional   News   Sorotan
Tak Terima Dipenjara KPK, 65 Napi Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK

Tak Terima Dipenjara KPK, 65 Napi Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dua Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi

Dua Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Hari Gizi Nasional 2021: Tiga Masalah yang Intai Remaja Penerus Bangsa

Hari Gizi Nasional 2021: Tiga Masalah yang Intai Remaja Penerus Bangsa

Headline   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Blunder soal Opsi Vaksin Mandiri

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Blunder soal Opsi Vaksin Mandiri

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Mendikbud Anjurkan Sekolah Tatap Muka Bagi yang Sulit Jalankan PJJ

Mendikbud Anjurkan Sekolah Tatap Muka Bagi yang Sulit Jalankan PJJ

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan   Sospolhukam

Streaming

Close Ads X