banner 468x60

Kejati Kalbar Selidiki Penyelewengan Bansos Satker kemenhub

Trigger Netmedia - 28 Mei 2020
Kejati Kalbar Selidiki Penyelewengan Bansos Satker kemenhub
Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji. - ()

triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji menegaskan tidak tahu menahu perihal adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19 yang saat ini dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar.

Sutarmidji menyebut bantuan yang kini justru bermasalah tersebut tidak melalui Pemprov Kalbar, melainkan bersifat langsung dari Kementrian Perhubungan serta dikelola langsung oleh Satuan Kerja (Satker).

“Insya Allah kalau untuk bantuan yang langsung ke Provinsi tercatat dengan baik dan penyalurannya juga,” ujar Sutarmidji di Pontianak, Rabu (27/5/2020).

Sutarmidji menyatakan, bantuan yang diberikan melalui jalur Pemprov akan diumumkan melalui media.

“Dari mana bantuan tersebut dan bantuannya apa karena pertanggung jawaban publik itu penting,” ujar dia.

Orang nomor satu di Kalbar ini pun mendukung tindakan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan yang menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat tentang pemotongan bansos apapun dan berapa jumlahnya, serta dalam bentuk apa. Dia menegaskan kondisi seperti ini tidak boleh ada pemotongan apapun dan sebagainya.

“Contoh ada bantuan sembako non tunai denga nominal Rp 200 ribu. Jadi sudah banyak yang sms ke saya bahwa mereka disuruh ambil di toko tertentu yang sudah di tunjuk. Tapi harganya lebih mahal dan lebih murah kalau beli kontan. Hal ini juga salah,” jelas Midji.

Selain itu, ia mengaku telah mendengar ada pemotongan bantuan mulai Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu.

“Kalau ada 5000 warga besar juga yang dipotong,” ucapnya.

Sutarmidji meminta kepada seluruh pihak jika ada pembelian atau pemberian bantuan harus jelas. Selain itu pun, ia juga meminta harus jelas mana yang harus dibeli atau yang harus dibantu.

“Saya mau semua jelas dan penyimpangan sebesar apapun tidak akan di tolerir sama sekali. Saya izinkan semuanya untuk di usut saja,” katanya.

Lebih lanjut Sutarmidji menambahkan, apabila ada temuan serupa yang harus di tindaklanjuti dengan tegas. Baik bantuan dalam kondisi COVID-19 maupun bukan untuk bantuan COVID-19.

“Sebab tidak boleh ada pemotongan apapun baik hibah provinsi, bansos dan bantuan apapun namanya tidak boleh. Saya tidak akan tolerir dan tanggung jawab pribadi masing-masing,” ujarnya.

Hal itu, sambung Midji, juga berlaku kepada rumah ibadah yang memberikan dana bantuan, akan diblacklist dan tidak boleh menerima bantuan dalam bentuk apapun lagi.

“Tidak hanya itu kalau dari Dinas, Dinasnya juga saya tindak. Lalu kalau dari lembaga, maka lembaganya juga akan saya blacklist dan pelakunya saya akan serahkan ke pada aparat penegak hukum ,” pungkasnya.

Dhesta

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com