banner 468x60

Bawaslu Kalbar: 21 Orang Tidak Memenuhi Kriteria SKPP

Trigger Netmedia - 8 Mei 2020
Bawaslu Kalbar: 21 Orang Tidak Memenuhi Kriteria SKPP
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah. - ()

triggernetmedia.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat Ruhermansyah menuturkan ada 289 peserta dari 310 peminat yang ikut dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kalimantan Barat.

“Ini sudah kita mulai dari 5 Mei kemarin, ada 21 orang tidak memenuhi kriteria persyaratan penerimaan SKPP,” kata Ruhermansyah di Pontianak, Jumat (8/5/2020).

Ruhermansyah menyebut, mereka yang tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan itu diantaranya tersangkut partai politik.

“Ada juga yang melebihi batas usia dari yang dipersyaratkan,” kara dia.

Mereka yang sudah lulus seleksi, lanjut dia, akan dibagi empat. Untuk satu kelas berisikan sekitar 70 orang. Ada sembilan modul yang sudah dipersiapkan. Modul-modul itu tentang pemantau pemilu, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif hingga kehumasan

“Masing-masing modul ada lima materi yang disampaikan lima pemateri. Konsep belajarnya secara online. Materi itu berbentuk video dan kami berikan password untuk mereka mengunduh,” jelas Ruhermansyah.

Ia menambahkan pemateri dalam video itu adalah komisioner Bawaslu dari beberapa provinsi di Indonesia.

“Dari Kalbar, saya sendiri, kemudian ada Pak Faisal Riza dan Bu Syarifah Aryana Kaswamayana,” sebutnya.

Selain itu, para pelajar di Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) juga mendapat materi dalam bentuk diskusi dari penggiat pemilu. Di antaranya JaDI Kalbar, Akademisi dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat.

“Nanti bentuknya tanya jawab antara pelajar dengan pengampu dari materi dalam bentuk diskusi,” kata Ruhermansyah.

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) itu sendiri berlangsung selama dua bulan. Berakhir Juni nanti, para pelajar akan mengikuti ujian untuk mengukur sejauh mana penyerapan dari pembelajaran yang diberikan.

Ruhermansyah berharap setelah mengikuti sekolah ini ara pelajar itu bisa menjadi kader pengawasan parsipatif.

“Bisa saja mereka nanti bergabung dengan lembaga pemantau pemilu yang sudah ada atau membuat mendirikan lembaga sendiri. Dan bisa juga secara individual mengedukasi masyarakat dan kader bawaslu dalam mendukung pengawasan di setiap pemilu,” pungkasnya.

Dhesta

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com