banner 468x60 banner 468x60

Kawal COVID-19, DPR Tunda Pembahasan Klaster Keternagakerjaan

Trigger Netmedia - 24 April 2020
Kawal COVID-19, DPR Tunda Pembahasan Klaster Keternagakerjaan
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat (KSBSI Kalbar), Suherman. - (Trigger Netmedia)

triggernetmedia.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat, Suherman mengaku lega karena Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ditengah pandemi COVID-19.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil DPR RI untuk Menunda Pembahasan klaster keternagakerjaan, karena harus fokus di pembahasan penanganan covid-19,” ujar Suherman di Pontianak, pada Jum’at (24/4/2020).

Ia menilai saat ini yang harus di utamakan adalah fokus penanganan COVID 19. Sebab, wabah itu telah memunculkan banyak persoalan tidak terkecuali dampaknya bagi buruh.

“Termasuk anggota KSBSI dan banyak yang dirumahkan dan upahnya tidak dibayar penuh,” ungkapnya.

Baca juga  Airlangga Tidak Jujur Soal Covid-19, IDI: Membantu Upaya Tracing Itu Mulia

Ia pun memastikan KSBSI akan tetap mengawal hal ini untuk memastikan tidak ada pengusaha yang memanfaatkan Pandemi COVID 19 ini untuk mengebiri hak-hak Pekerja/Buruh.

“Sekarang ini akibat pandemi corona banyak buruh yang dirumahkan bahkan di PHK, kami di KSBSI Kalbar membuka posko pengaduan dampak covid-19 yang terdampak secara global ini,” ujar dia.

Suherman menuturkan penundaan pembahasan klaster Ketenagakerjaan sudah dipertimbangkan dan disetujui. Saat ini tinggal menunggu sikap Pemerintah. Sebab RUU ini merupakan usulan dari Pemerintah.

“Alasan DPR menunda pembahasan khusus kluster ketenagakerjaan karena banyaknya penolakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat khususnya kaum buruh atau sektor pekerja,” ungkapnya.

Baca juga  Maksimalkan Potensi Ekonomi Melalui Gerakan Riset

Oleh karena itu, sambung Suherman, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia sejak dari awal Isu RUU ini dihembuskan sudah melakukan Penolakan. KSBSI mendesak Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Kluster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja karena banyak mendegradasi Hak-Hak Pekerja Buruh kita.

Selain menyurati lembaga-lembaga terkait, KSBSI jmelakukan lobi baik ke pemerintah seperti kementerian terkait.

“Terakhir Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga menemui Presiden Jokowi pada Rabu 22 April 2020 dan membawa pesan yang sama yakni keluarkan kluster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Dhesta

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Bisnis   Headline   IT   Kekinian   Serba-serbi
Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Bisnis   Headline   Nasional   News   Otomotif   Serba-serbi   Technology
Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Ekonomi   Headline   Maritim   Nasional   News   Sorotan
Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Headline   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sospolhukam
Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Headline   Kesra   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Sorotan
Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Tunda Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Setelah Lebaran

Pemerintah Tunda Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Setelah Lebaran

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X