#TataKelolaPemerintahan Archives - Trigger Netmedia

Kab. Landak Gandeng Pemangku Kepentingan untuk Membangun Masa Depan yang Berdaya Saing

TriggerNetMedia — Fri, 08 Dec 2023 10:30:11 +0000

triggernetmedia.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Landak membuka kesempatan luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak tahun 2025-2045.

Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kamis (7/12), menjadi panggung bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang daerah tersebut.

Dibuka oleh Plt. Bupati Landak, Samuel, kegiatan ini diarahkan untuk merapatkan kesenjangan pandangan dan memperoleh masukan yang komprehensif guna menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD.

Dalam sambutannya, Samuel menegaskan pentingnya kesepakatan yang akan dirumuskan melalui hasil konsultasi ini, yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang mewakili pemangku kepentingan.

“Proses konsultasi publik ini menjadi langkah awal sebelum dilaksanakannya Musrenbang, diikuti dengan tahap pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,” ungkap Samuel.

RPJPD yang akan dirumuskan menjadi panduan utama bagi pembangunan di Kabupaten Landak selama dua dekade ke depan, dengan fokus utama menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Samuel menekankan bahwa penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 mengacu pada regulasi perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusunnya, sejalan dengan program pembangunan pusat dan daerah serta prinsip pembangunan wilayah (tata ruang) dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya.

Terkait hal ini, RPJPD juga menjadi acuan bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada tahun 2024 serta sebagai dasar penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

“Pentingnya RPJPD Kabupaten Landak 2025-2045 terletak pada manfaatnya sebagai panduan yang akan secara holistik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang pembangunan selama dua dekade ke depan,” tambah Samuel.

Forum ini juga menyoroti beberapa isu strategis di Kabupaten Landak, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mengacu pada isu-isu tersebut, Samuel menjelaskan bahwa visi RPJPD tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Landak yang sejahtera dan berdaya saing,” dengan misi utama dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Forkopimda Landak, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, para pimpinan Organisasi Vertikal/BUMN/BUMD di Landak, pimpinan Perguruan Tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga tingkat keagamaan, kemasyarakatan, perusahaan, dan koperasi di Kabupaten Landak.

The post Kab. Landak Gandeng Pemangku Kepentingan untuk Membangun Masa Depan yang Berdaya Saing appeared first on Trigger Netmedia.

Festival HAM Tahun 2023 Singkawang: Komitmen Tinggi untuk Kesejahteraan dan Toleransi

TriggerNetMedia — Tue, 17 Oct 2023 08:01:41 +0000

triggernetmedia.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, membuka Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2023 di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (17/10).

Dalam sambutannya, Harisson menekankan pentingnya pemerintah menjunjung tinggi HAM, baik secara hukum, sosial, maupun lingkungan.

Ia juga menekankan bahwa HAM adalah pondasi peradaban suatu bangsa dan cita-cita luhur Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi.

Menurut Harisson, upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berimbang, dan berkelanjutan harus menjadikan manusia sebagai pusatnya.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Salah satu misinya adalah ‘Mewujudkan tata kelola Pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan masyarakat yang tertib.’

“Oleh sebab itu, ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM). Dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib,” ujar Harisson.

Ketua Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro, juga turut berbicara dalam acara tersebut. Sigiro menggarisbawahi pentingnya pemenuhan dan perlindungan HAM dalam masyarakat.

Ia mengatakan bahwa tanpa toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati, roda ekonomi, ibadah, dan aktivitas lainnya sulit untuk berjalan. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci dalam memastikan pemenuhan HAM warga.

Sigiro berharap agar semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak, orang dewasa, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dapat menikmati HAM.

“Maka warga kota singkawang dan pemerintah kota Singkawang patut berbangga bahwa kota ini akan menjadi contoh bagi kota kabupaten dan pemerintahan daerah lainnya di wilayah Indonesia”, timpalnya.

Walikota Singkawang, Sumastro, mengungkapkan bahwa semua pencapaian pembangunan di Kota Singkawang selama lebih dari dua dekade adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak.

Tahun 2023 dianggap sebagai tahap penting dalam perwujudan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

“Yang artinya suatu tahapan dimana pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat terwujud dalam hasil pembangunan baik infrastruktur fisik dan non fisik serta pembangunan tingkat kualitas manusia dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah”, terang Sumastro.

Kegiatan Festival HAM Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian dalam penghormatan dan pemenuhan HAM. Ini mencakup hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk mengakui prestasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam penghormatan dan pemenuhan HAM, serta perubahan paradigma kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

“Berbagai prestasi dan pengakuan atas Kota Singkawang juga diraih diantaranya Kota Singkawang mendapatkan Tribun Award Kota Tujuan Wisata budaya dan kuliner dari Tribun Pontianak. Saya berharap kegiatan festival HAM ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan HAM di Indonesia”, timpalnya.

The post Festival HAM Tahun 2023 Singkawang: Komitmen Tinggi untuk Kesejahteraan dan Toleransi appeared first on Trigger Netmedia.

Gubernur Dorong Desa Sadar Hukum untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

TriggerNetMedia — Wed, 16 Aug 2023 04:17:07 +0000

triggernetmedia.com – Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menghadiri acara Penetapan Desa Sadar Hukum dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komunitas Penyuluhan Anti Korupsi Khatulistiwa (TANJAK) Kalbar, Selasa (15/8).

Menurut amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sutarmidji menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Gubernur menjelaskan bahwa Desa Sadar Hukum adalah capaian penting yang membutuhkan pemahaman dan penerapan hukum yang baik.

Desa yang mencapai status ini telah melewati empat dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi serta regulasi.

“Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik maka akan ada tertib hukum. Jadi di daerah itu akan tertib hukum, tertib aturan, saya yakin tata kelola pemerintahan yang ada di Desa akan jauh lebih baik”, jelasnya.

Hal ini akan membawa dampak positif berupa tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan tertib hukum di daerah.

“Saya berharap hubungan antara masyarakat dengan Kepala Desa itu bisa berjalan dengan harmonis, sehingga implementasi terhadap program-program yang dibuat itu bisa berjalan dengan koridor yang benar,” ujar orang nomor satu di Kalbar tersebut.

Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh penting, termasuk Direktur Jejaring Pendidikan Anti Korupsi KPK RI, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta kepala desa dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Sejumlah kepala desa dari 14 kabupaten/kota mendapatkan penghargaan atas pencapaian Desa Sadar Hukum, menunjukkan komitmen untuk mengikuti aturan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam penutupan acara, Sutarmidji menyampaikan harapannya bahwa kesepakatan bersama antara Pemprov Kalbar dan TANJAK Kalimantan Barat akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi generasi mendatang.

The post Gubernur Dorong Desa Sadar Hukum untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat appeared first on Trigger Netmedia.