Desakan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan pemilik PT QSS, Sudianto alias Aseng, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP).

“Jika tidak dibongkar maka Kejagung berdosa. Karena memang tambang ini banyak bekingannya,” kata Boyamin, Jumat (22/5/2026).

Menurut Boyamin, penyidik tidak boleh berhenti hanya pada pelaku dari unsur swasta. Ia menilai praktik tambang ilegal dan ekspor hasil tambang tidak mungkin berjalan lama tanpa keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan.

“Semua harus diseret, tidak ada gunanya kalau yang jadi tersangkanya hanya pengusaha swasta,” ujarnya.

Boyamin juga memperingatkan akan mengajukan gugatan praperadilan apabila Kejagung dinilai tebang pilih dalam penanganan perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS di Kalimantan Barat.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan PT QSS diduga melakukan penambangan di luar wilayah izin resmi serta mengekspor hasil tambang menggunakan dokumen perusahaan.

Kejagung saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

The post MAKI Desak Kejagung Bongkar Dugaan Beking Tambang Ilegal PT QSS di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan tersangka berinisial SDT alias Aseng merupakan beneficial owner PT Quality Sukses Sejahtera (QSS).

“Hari ini kami menetapkan satu orang tersangka atas nama SDT selaku beneficial owner PT QSS,” kata Syarief di Kejaksaan Agung, Kamis (22/5/2026) malam.

Menurut penyidik, PT QSS memiliki izin usaha pertambangan, tetapi tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi yang tercantum dalam izin tersebut. Perusahaan justru diduga melakukan penambangan di lokasi lain dan menggunakan dokumen resmi PT QSS untuk kepentingan ekspor.

“PT QSS memperoleh IUP, namun tidak menambang di lokasi yang diberikan. Mereka diduga menambang di tempat lain dan hasilnya diekspor menggunakan dokumen PT QSS,” ujar Syarief.

Kejagung menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2017 hingga 2025 dan melibatkan kerja sama dengan pihak penyelenggara negara. Penyidik saat ini masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Pontianak dan Jakarta guna mengumpulkan alat bukti tambahan serta menelusuri pihak lain yang diduga terlibat.

Sementara itu, besaran kerugian negara masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Perbuatan tersangka ini telah merugikan keuangan negara dan saat ini sedang dihitung oleh BPKP,” kata Syarief.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Aseng ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan.

The post Kejagung Tahan Aseng dalam Kasus Dugaan Korupsi IUP Bauksit di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.