Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

“Saya menerima laporan bahwa ada yang mengatakan tidak apa-apa, semua pejabat bisa dibeli. Saya tantang mereka yang berani menyuap di pemerintahan saya,” kata Prabowo.

Ia mengklaim sejak awal masa pemerintahannya, aparat penegak hukum telah bertindak tegas terhadap pelanggaran di sektor sumber daya alam. Pemerintah, kata dia, telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.

Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan, bukan mekanisme pasar bebas. Ia membandingkannya dengan era robber barons di sejumlah negara, ketika pengusaha besar menguasai sumber daya tanpa mengindahkan hukum.

Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari satu juta hektare. Menurut Prabowo, tindakan itu dilakukan karena penguasaan lahan tersebut melanggar hukum dan mengabaikan kedaulatan negara.

Ia menambahkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, namun masih terdapat jumlah serupa yang terindikasi beroperasi. Karena itu, ia menegaskan penegakan hukum akan terus dilanjutkan tanpa kompromi.

“Kita tidak boleh mundur. Hukum harus ditegakkan,” kata Prabowo.

The post Di Davos, Prabowo Tantang Pebisnis yang Coba Menyuap Pejabat appeared first on Trigger Netmedia.

Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai komitmen pemberantasan tambang ilegal bisa runtuh bila presiden, keluarga, kerabat, maupun orang dekatnya justru terlibat dalam bisnis tersebut.

“Let’s say Prabowo mau menertibkan tambang-tambang ilegal. Maka, satu hal yang pasti adalah memastikan dirinya tidak terlibat conflict of interest,” ujar Refly dalam tayangan kanal YouTube pribadinya, Senin (18/8/2025).

Menurut Refly, pengawasan tidak hanya berhenti pada presiden, tetapi juga harus menyentuh pembantu-pembantunya, mulai dari jajaran kabinet hingga aparat penegak hukum.

“Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, menteri-menteri, semua harus dipastikan bersih. Termasuk donatur politik, jangan sampai ada yang bermain tambang ilegal. Kalau itu tidak diselesaikan, pemberantasan hanya akan jadi omon-omon,” katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana pemberantasan tambang ilegal dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, 15 Agustus 2025 lalu. Ia menegaskan penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan jika melibatkan jenderal aktif maupun purnawirawan.

Menurut Prabowo, praktik tambang ilegal telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas yang merugikan rakyat dan negara tersebut.

The post Bukan Sekadar Janji, Ini Syarat Berat Prabowo Jika Mau Hapus Mafia Tambang Ilegal appeared first on Trigger Netmedia.