The post Pemkot Pontianak Larang Usaha Laundry Gunakan LPG 3 Kg Bersubsidi appeared first on Trigger Netmedia.

Melalui Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2025, Edi mengimbau seluruh elemen masyarakat mulai dari instansi pemerintah, pelaku usaha, hingga warga umum untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan sepanjang bulan Oktober.

“Hari Jadi Pontianak bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum untuk meneguhkan rasa memiliki dan memperkuat kebanggaan kita sebagai warga kota yang bersahabat,” ujar Edi, Selasa (7/10/2025).

Tahun ini, peringatan Hari Jadi Pontianak mengusung tema “Pontianak Bersahabat.” Tema tersebut mencerminkan semangat masyarakat Pontianak yang ramah, terbuka, dan hidup berdampingan dalam keberagaman.

Sebagai bagian dari perayaan, Pemkot mengajak seluruh pegawai dan karyawan untuk mengenakan pakaian adat Melayu Pontianak pada Kamis, 23 Oktober 2025.

“Bagi laki-laki memakai Telok Belanga, sementara perempuan mengenakan Baju Kurong,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat dan instansi juga diimbau untuk memasang Pohon Manggar dan umbul-umbul di lingkungan tempat tinggal, kantor, dan tempat usaha sepanjang Oktober. Setiap instansi dan pelaku usaha juga dapat memasang spanduk ucapan Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak, yang bisa diunduh melalui situs resmi www.pontianak.go.id atau tautan https://bit.ly/254PNK.

Edi berharap, partisipasi warga dapat memperindah wajah kota sekaligus mempererat semangat gotong royong di antara masyarakat.

“Mari kita rayakan dengan cara sederhana namun bermakna — menjaga kebersihan, memperindah lingkungan, dan menebar semangat kebersamaan. Itulah bentuk cinta kita terhadap Pontianak,” tuturnya.

Dengan semangat “Pontianak Bersahabat”, peringatan tahun ini diharapkan menjadi ajang refleksi bagi warga untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat karakter kota yang ramah, toleran, dan penuh kehangatan.

The post Sambut Hari Jadi ke-254, Wali Kota Ajak Warga Pontianak Rayakan dengan Semangat “Pontianak Bersahabat” appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi melalui video call, WhatsApp, Telegram, SMS, atau telepon dalam urusan aktivasi IKD.

“Proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara langsung atau tatap muka di lokasi resmi seperti Kantor Disdukcapil atau Mal Pelayanan Publik. Tidak ada prosedur digitalisasi IKD yang dilakukan dari jarak jauh oleh petugas,” ujar Erma di kantornya, Selasa (8/7/2025).

Erma menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan KIA kini menjadi data dasar untuk berbagai layanan publik dan swasta. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

“Jangan pernah unggah atau kirimkan dokumen kependudukan ke media sosial atau aplikasi percakapan, terutama jika diarahkan oleh orang asing. Ini rawan disalahgunakan untuk pencurian identitas dan kejahatan siber lainnya,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, Disdukcapil memberikan sejumlah tips untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan, antara lain:

• Verifikasi identitas petugas sebelum memberikan data pribadi.

• Hindari menggunakan tanggal lahir atau data pribadi sebagai kata sandi.

• Gunakan fitur sensor (blur) saat mengirimkan dokumen sensitif.

• Pastikan hanya mengakses situs/aplikasi resmi dengan protokol keamanan (https).

• Teliti dalam membaca alamat situs untuk menghindari pemalsuan domain.

Erma berharap surat edaran ini dapat disebarluaskan hingga ke tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, sekolah, pasar, serta pusat layanan publik lainnya. Tujuannya agar kesadaran masyarakat terhadap keamanan data semakin meningkat.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Disdukcapil melalui WhatsApp di nomor 0819-0737-4035 atau melalui email di disdukcapil@pontianak.go.id. Salinan digital surat edaran juga tersedia dan dapat diunduh di laman resmi:
https://disdukcapil.pontianak.go.id/page/surat-edaran-walikota

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada pihak yang tidak jelas, dan bersama-sama menjaga keamanan data pribadi demi mencegah tindak penipuan digital,” tutup Erma.

The post Waspadai Modus Penipuan Aktivasi IKD, Disdukcapil Pontianak Tegaskan Tidak Hubungi Warga via WA atau Telepon appeared first on Trigger Netmedia.

Edi menyebut, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan seluruh surat-menyurat serta persyaratan lainnya dalam mendukung keselamatan berkendara sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024.

“Kita harus sadari, keselamatan petugas tetap yang utama, dari data yang ada, kita sudah tidak ada pengadaan baru, sementara pemeliharaan cukup mahal. Dari situ kita coba general check up, harus ada jaminan keamanan,” tuturnya.

Dari hasil peninjauan bersama jajaran, Edi menilai pentingnya peremajaan operasional. Beberapa kendaraan dinas sudah melampaui masa penggunaan, bahkan terdapat kendaraan yang masih bertahan sejak tahun 1997 seperti mobil pemadam kebakaran.

“Kami relatif prihatin melihat kondisi kendaraan karena ada beberapa di antaranya yang sudah tua, ditambah lagi pengadaan kendaraan memang sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Ada kendaraan pemadam kebakaran yang kita punya sudah 28 tahun, akan sangat wajar jika kita lakukan peremajaan,” sebutnya.

Kepala Dishub Kota Pontianak Trisna Ibrahim menambahkan, pemeriksaan hari ini menyasar total 134 kendaraan milik Pemkot Pontianak. Ia memaparkan poin-poin penting yang tertuang dalam SE Nomor 63 Tahun 2024 antara lain kelaikan jalan kendaraan bermotor mencakup Bukti Lulus Uji Elektronik seperti kartu, stiker dan sertifikat KIR.

“Uji laik jalan kendaraan dapat dilakukan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Khatulistiwa KM 4,2 Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara,” jelasnya.

Kemudian, sambung Trisna, berkaitan dengan kelengkapan administrasi pengendara. Pengendara kendaraan bermotor harus mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku.

“Serta kondisi fisik yang sehat saat berkendara,” tambahnya.

Tak kalah pentingnya, kata Trisna, adalah kepatuhan pengendara di jalan raya. Pengendara wajib menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi dan mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas yang berlaku. Menurunya, pelaksanaan edaran ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Semua ini demi keselamatan kita bersama sebagai pengguna jalan, kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan demi keselamatan bersama,” ucapnya.

Eka Suwarna, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pontianak mengapresiasi pemerintah daerah yang berani melakukan pemeriksaan kendaraan dinas terkait keselamatan berkendara.

“Kami mengapresiasi dan mengacungkan jempol karena berani melakukan pemeriksaan kendaraan dinas demi keselamatan bersama. Dalam pelaksanaan tadi ada tiga item yang diperiksa, pertama fisik kendaraan, kedua kelengkapan administrasi pengemudi dan kesehatan. Ketiga ini sangat terkait keselamatan berkendara,” terangnya.

Secara umum kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat pengemudi di jalan raya cukup bagus. Namun Eka menekankan keselamatan kendaraan sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara yang pertama cek kendaraan, pastikan kendaraannya layak dioperasionalkan, dari kelengkapan, rem, lampu sein, kondisi ban dan lainnya,” tutupnya.

The post Prioritaskan Keselamatan, Pemkot Gelar Uji Kelayakan 134 Kendaraan Dinas appeared first on Trigger Netmedia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang keselamatan berkendara.

“Jadi Pemkot Pontianak harus memberi contoh dalam keselamatan berkendara, ditunjukkan dari kendaraannya dan pengendaranya, apakah kendaraan sudah lengkap surat-menyurat, kondisi fisik kendaran apakah layak digunakan dan apakah pengendara memiliki izin,” tuturnya usai memimpin pengecekan di Jalan Rahadi Usman, Selasa (7/1).

Selain administrasi, Pemkot Pontianak juga akan melakukan uji kesehatan jasmani dan rohani kepada para driver kendaraan dinas. Amirullah memaparkan, setiap barang dinas wajib mencantumkan penanggungjawab, tidak terkecuali barang dinas berupa kendaraan.

“Selain dianggarkan (fasilitas), kemudian harus ada orang yang bertanggung jawab. SE Wali Kota untuk mengedepankan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan berlaku,” terangnya.

Amirullah menekankan kepada para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak, khususnya penanggung jawab kendaraan dinas, agar menggunakan fasilitas dengan fokus dan seksama. Jadikan keselamatan sebagai prioritas setiap aktivitas.

“Tadi kami ingatkan juga untuk pengguna kendaraan agar menggunakan dengan fokus, tenang dan hati-hati,” sebut Sekda.

Dari hasil pantauannya, beberapa kendaraan perlu rehab secara optimal. Artinya, Amirullah menilai, faktor kelayakan menentukan performa pelayanan publik.

“Setelah kita perhatikan dari beberapa kendaraan tersebut, ada kendaraan yang sudah tua namun masih dioperasikan. Itu jadi pertimbangan untuk pembaharuan kendaraan operasional di kemudian hari, tentu saja dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

Kasatpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiyantoro menambahkan, pihaknya melakukan pengecekan mandiri terhadap 19 kendaraan milik Satpol PP termasuk 4 mobil pemadam kebakaran (damkar).

“Satu mobil damkar perlu perbaikan, sisanya mobil patroli. Dari mobil patroli sebagian perlu rehab karena turun mesin. Yang masih layak kita fokuskan untuk wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur, sementara yang perlu perawatan intensif kita fokuskan di wilayah Pontianak Kota,” pungkasnya.

The post Optimalkan Pelayanan, Pemkot Pontianak Cek Mandiri Kendaraan Operasional appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sosialisasi Surat Edaran Nomor 34/EKON-SDA/2020 tentang penerapan protokol kesehatan pedoman normal baru aktivitas sektor perdagangan dan jasa (pada area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha pada masa pandemi COVID-19 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (10/6/2020).

Sebagaimana surat edaran tersebut, lanjut Edi, diatur berbagai persyaratan operasional bagi tempat-tempat usaha perdagangan. Mulai dari kebersihan area usaha, penyediaan fasilitas cuci tangan, penyediaan masker, sarung tangan dan face shield bagi karyawan atau pekerja, melakukan pengecekan suhu badan terhadap pengunjung, mewajibkan pengunjung mengenakan masker, melakukan pembatasan jarak minimal 1,5 meter, mencegah terjadinya kerumunan.

“Serta pembatasan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB setiap harinya,” ujarnya.

Bagi pengelola usaha yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Kesehatan, Pedoman Normal Baru Sektor Perdagangan dan Jasa, akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penutupan sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Setelah adanya hasil evaluasi oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Operasi I (pengamanan, Gakum, Pemulihan dan Layanan Dasar),” jelas Edi.

Kemudian, sambungnya, terkait pelaksanaan pesta pernikahan yang biasa dilakukan pada hotel-hotel maupun gedung, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan protokol kesehatan terkait hal itu.

“Termasuk pula bioskop, tempat olahraga, taman-taman dan sebagainya, mudah-mudahan awal Juli itu paling lama,” sebutnya.

Edi menambahkan untuk kebijakan kewajiban melaksanakan rapid test bagi pelaku usaha diharapkan ada kreativitas dan inovasi untuk melakukan kerjasama. Ia mengapresiasi pelaku usaha yang sudah melakukan rapid test secara mandiri.

“Tujuannya demi menjaga keselamatan bersama,” ujarnya.

Ia menyampaikan jika masyarakat terlampau kebablasan dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan, maka hal yang sudah dilakukan selama tiga bulan akan menjadi sia-sia dan tidak memberikan hasil.

“Dalam rangka mengantisipasi itu, kita tidak boleh lengah dan harus waspada, jika terlampau euforia bisa kebablasan,” kata Edi.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Komarudin, berharap kerjasama dari seluruh pihak, baik petugas, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia meminta semua pihak menjadi bagian dalam upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Dirinya menegaskan bagi pihak yang tidak mematuhi Surat Edaran Wali Kota Pontianak akan dilakukan penindakan. Mulai dari teguran hingga penutupan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Upaya ini adalah upaya bersama baik pelaku usaha, masyarakat atau konsumen untuk patuh terhadap aturan.

“Kami tim yang tergabung di lapangan untuk memantau aktivitas siap mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Pontianak ini,” tegasnya.

Kombes Pol Komarudin menjelaskan masyarakat harus membiasakan diri dengan pola kehidupan yang baru. Kebiasaan yang mengedepankan protokol kesehatan sehingga memerlukan pola pengawasan personil yang cukup banyak.

Dikatakannya, TNI dan Polri siap menjalankan tugas untuk mendisiplinkan masyarakat. Dengan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Pontianak yang telah diterbitkan, petugas akan melakukan pemantauan di lapangan.

“Para pelaku usaha kita pantau apakah mereka betul-betul mematuhi atau tidak, jika tidak tentu ada sanksi yang diterapkan,” tandasnya.

Jim I Ariz

The post Sanksi Tutup Sementara Tempat Usaha Tak Patuhi Protokol Kesehatan appeared first on Trigger Netmedia.