Raharjo mengatakan evaluasi perlu dilakukan mulai dari desain program, sistem penyediaan makanan, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.

“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” kata Raharjo, Selasa (7/7/2026).

Menurut dia, pemerintah terlalu cepat mengejar target menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun pertama tanpa didukung kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Ia juga menilai pelaksanaan MBG belum selaras dengan peta prevalensi stunting nasional. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Raharjo, justru lebih banyak dilakukan di wilayah yang relatif mudah dijangkau, bukan di daerah dengan angka stunting yang tinggi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” ujarnya.

Menurut Raharjo, kondisi itu tidak terlepas dari skema penyelenggaraan MBG yang mengandalkan pembangunan dapur baru melalui yayasan dan investor. Skema tersebut dinilai mendorong pembangunan fasilitas di daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik dan akses bahan pangan yang lebih mudah.

“Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, dan sumber daya manusianya ada. Akibatnya, daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal,” katanya.

Selain itu, Raharjo mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan dampak alokasi anggaran MBG terhadap program-program lain di kementerian dan lembaga.

Ia mengusulkan pemerintah mengoptimalkan dapur dan kantin yang telah tersedia di sekolah dibandingkan membangun fasilitas baru. Menurut dia, pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah akan lebih efisien sekaligus mempercepat pelaksanaan program.

The post Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan agar PKK mampu menjawab tantangan zaman. Menurut dia, kader PKK tidak hanya menjalankan 10 Program Pokok PKK, tetapi juga harus menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

“Menjadi kader PKK itu bukan sekadar menjalankan program saja. Tetapi kita juga harus menjadi agen dan penggerak perubahan di tengah keluarga dan di tengah lingkungan masyarakat,” kata Yanieta.

Ia mengapresiasi kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan yang selama ini aktif menjalankan berbagai program. Namun, menurutnya, semangat pengabdian perlu diiringi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Salah satu langkah yang didorong ialah pembaruan data kepengurusan dan program PKK secara digital. Selama ini, berbagai data, mulai dari dasawisma, stunting, hingga UMKM binaan, masih banyak dikelola secara manual.

“Saya berharap kecamatan dan kelurahan segera melakukan pembaruan data pengurus secara lengkap dan tepat menggunakan teknologi digital mulai dari sekarang,” ujarnya.

Menurut Yanieta, data digital yang akurat akan memudahkan pemetaan berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak, stunting, hingga potensi ekonomi keluarga. Dengan data yang terintegrasi, program dan intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Data yang valid adalah kompas dalam menentukan arah program 10 Pokok PKK agar bantuan dan intervensi yang dilakukan di masyarakat tepat sasaran,” katanya.

Yanieta juga mengajak seluruh kader untuk tidak ragu mempelajari teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pekerjaan administratif.

“Jangan takut menggunakan teknologi. Dulu data diolah manual, sekarang dengan AI proses menyimpan, memperbaiki, dan meringkas data menjadi lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan pemanfaatan media sosial bukan sekadar untuk mempublikasikan kegiatan, melainkan menjadi sarana berbagi informasi dan mengedukasi masyarakat.

“Saya selalu memperhatikan kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan di media sosial. Semua sudah menggunakan teknologi digital. Bukan untuk pamer atau menonjolkan diri, tetapi inilah bentuk kegiatan di masyarakat,” katanya.

Menurut Yanieta, transformasi digital juga mulai diterapkan dalam berbagai kegiatan PKK, termasuk pelaksanaan lomba Hari Kesatuan Gerak PKK yang kini menilai kemampuan peserta membuat vlog, video kreatif, dan desain grafis.

Bagi kader yang belum menguasai teknologi, ia mendorong kerja sama dengan perangkat teknologi informasi di kantor kecamatan maupun kelurahan melalui pelatihan dan pendampingan.

“Tim Penggerak PKK di kecamatan maupun kelurahan dapat bekerja sama dengan petugas IT di kantor camat atau kelurahan. Buat pelatihan cara membuat vlog, mengedit video, dan membuat konten. Ini membutuhkan kreativitas,” ujarnya.

Yanieta menegaskan, semangat gotong royong tetap menjadi kekuatan utama organisasi. Karena itu, seluruh jajaran PKK di Kota Pontianak diharapkan saling berkolaborasi agar transformasi digital dapat berjalan optimal.

“PKK ini organisasi yang tumbuh dari semangat gotong royong. PKK kecamatan dan kelurahan tidak bergerak sendiri. Kita merupakan bagian dari PKK Kota Pontianak sehingga semua harus berkolaborasi,” pungkasnya.

The post Yanieta Dorong Kader PKK Pontianak Bertransformasi Digital appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi untuk mendukung upaya penurunan angka stunting serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Menurut dia, telur menjadi salah satu sumber protein hewani yang penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya asupan gizi,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mendukung peran kader posyandu dan PKK dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu, kader Posyandu Mutiara Ananda Sungai Jawi Luar, Sarkosih, menilai program tersebut tepat sasaran karena membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.

The post Bazar 15 Ribu Telur Murah di Pontianak Barat appeared first on Trigger Netmedia.

Ria Norsan mengatakan, satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan difokuskan pada pembangunan fondasi transformasi daerah berbasis kinerja. Menurut dia, sejumlah indikator makro menunjukkan hasil positif.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2025 tercatat 5,39 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,97 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,63 persen. Rasio Gini juga membaik di angka 0,308.

“Target pembangunan tidak boleh kecil. Kita harus berani memasang target tinggi agar ada dorongan kuat untuk mencapainya,” ujar Ria Norsan.

Ia menilai peningkatan IPM harus ditopang perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.

Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menambahkan, tantangan pembangunan Kalbar memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dalam pengendalian inflasi dan penurunan pengangguran. Menurut dia, operasi pasar bukan solusi jangka panjang jika tidak dibarengi penguatan pasokan barang.

Dalam RKPD 2027, Pemprov Kalbar menetapkan lima agenda utama, yakni percepatan investasi dan hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.

The post Kalbar Andalkan Investasi dan Hilirisasi dalam Rencana Kerja 2027 appeared first on Trigger Netmedia.

Bahasan mengatakan, penanganan stunting harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurut dia, periode awal kehidupan anak merupakan fase penting yang menentukan tumbuh kembang dan daya saing generasi mendatang.

“Salah satu indikator utama pembangunan daerah adalah prevalensi stunting pada balita. Karena itu, upaya penurunan stunting menjadi bagian penting dalam RPJMD Kota Pontianak 2025–2029,” ujar Bahasan.

Ia menyebutkan, meski berbagai program telah dijalankan, persoalan stunting tidak dapat dilihat semata sebagai masalah kesehatan dan gizi. Stunting juga mencerminkan kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara serius dan terintegrasi untuk mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi balita stunting di Kota Pontianak tercatat sebesar 22,3 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target nasional dalam RPJMN 2025–2029, yakni 18,8 persen pada 2025.

Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemkot Pontianak menekankan pentingnya pendataan yang akurat serta penguatan peran Tim Pendamping Keluarga yang melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, dan TP PKK.

Bahasan juga menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, kinerja percepatan penurunan stunting Kota Pontianak masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, peran kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan aksi konvergensi perlu terus diperkuat.

Meski demikian, Kota Pontianak berhasil meraih peringkat pertama penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kolaborasi dan inovasi lintas sektor.

Pemkot Pontianak menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dan efektivitas intervensi agar target penurunan stunting dapat tercapai sesuai sasaran nasional.

The post Stunting Pontianak Masih 22,3 Persen, Pemkot Perkuat Intervensi appeared first on Trigger Netmedia.

Edi menekankan pentingnya peran bidan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Pontianak. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para bidan, baik senior maupun junior, yang telah berkontribusi besar dalam layanan kesehatan masyarakat.

“Peran bidan sangat penting, terutama dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan. Ketergantungan masyarakat terhadap bidan masih sangat tinggi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa angka kelahiran di Pontianak cukup tinggi, dengan sekitar tujuh ribu kelahiran tercatat sepanjang tahun 2024. Dengan angka tersebut, isu stunting menjadi perhatian serius. Edi menyebutkan bahwa pada 2023 angka stunting sempat turun menjadi 16,4 persen, namun kembali naik menjadi 22 persen berdasarkan survei BKKBN.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap IBI Kota Pontianak dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting. Kolaborasi adalah kunci,” ucapnya.

Wali Kota juga menyinggung pentingnya pendataan ulang dan evaluasi indikator penilaian stunting yang digunakan pemerintah pusat. Ia menilai, peningkatan angka stunting tak hanya terjadi di Pontianak, melainkan juga di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Edi mendorong agar Muscab IX IBI ini melahirkan program-program yang dapat mendukung penguatan peran bidan dalam pendampingan ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang anak. Ia berharap sinergi antara IBI, Dinas Kesehatan, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit dapat semakin ditingkatkan.

“Saya berharap program-program IBI bisa menjadi bagian dari solusi bersama, mulai dari kehamilan hingga pertumbuhan anak. Kita ingin anak-anak Pontianak lahir sehat dan tumbuh kuat,” pungkasnya.

The post Pemkot Pontianak Dongkrak Peran Strategis Bidan dalam Penurunan Stunting appeared first on Trigger Netmedia.

“Namun faktor lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh atau peranan lebih dari 75 persen terhadap derajat kesehatan masyarakat,” ungkap Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan dalam Acara Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pala Pulau, di Kecamatan Putussibau Utara, Rabu (22/1).

Perlu diketahui dari 278 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, hingga kini terdapat 67 desa (23,7%)  dari (20 kecamatan) yang sudah layak menjadi desa Open Defecation Free / ODF  atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.

“Pada tahun 2024, sudah ada 13 desa yang melakukan deklarasi odf ditambah  7 desa di kecamatan Putussibau Utara yang sedang kita laksanakan sekarang.ini,” kata Bupati Sis.

“Akses sanitasi jamban sehat di kecamatan Putussibau Utara sudah mencapai 93,5 persen, dengan  kata lain kecamatan Putussibau Utara telah mampu mencapai 7 desa ODF sejak tahun 2013 hingga 2024,” sambungnya.

Meski demikian, menurut Bupati Sis bahwa untuk menciptakan lingkungan yang sehat sebetulnya juga tidaklah sulit.

Hal ini dapat di awali dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat pemerintah telah mencanangkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dengan  5 (lima) prinsip yaitu:

1. Stop buang air besar di sembarang tempat;
2. Cuci tangan pakai sabun;
3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
4. Pengamanan sampah rumah tangga; dan
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga.

“Deklarasi stop buang air besar di sembarang tempat atau ODF merupakan wujud pemberdayaan masyarakat desa, yang dengan kemandiriannya mampu merubah perilaku masyarakat menuju perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat, dari masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat, menjadi buang air besar di jamban yang sehat. Hal ini merupakan bentuk komitmen yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan,” ujar Bupati Sis.

“Saya mengucapkan selamat, dengan menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bangga kepada  camat dan kepala desa dan  seluruh masyarakat se-Kecamatan Putussibau Utara yang telah berkomitmen untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui gerakan stop buang air besar di sembarang tempat.,” timpal Bupati Sis.

Melalui gerakan stop buang air besar di sembarang tempat ini, diharapkan kasus stunting (anak pendek), penyakit diare, penyakit kulit, thypus, hepatitis, kecacingan dan lain-lain di Kecamatan Putussibau Utara akan berkurang ataupun menurun.

“Harapan saya dengan di dekalrasikannya desa Jangkang, Nanga Nyabau, Datah Dian, Padua Mendalam, Tanjung Karang, Seluan, Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara ini menjadikan permulaan untuk menjadi desa-desa lain agar menjadi desa ODF dan meningkatkan sebagai desa stbm karena seperti yang kita ketahui bahwa desa ODF adalah permulaan untuk kita melkasanakan 5 pilar STBM maka dari itu kedepannya saya tunggu peningkatan kecamatan Putussibau Utara ini sebagai kecematan ODF,” ujar Bupati Sis.

“Selain itu seluruh masyarakat di desa Pala Pulau dan sekitarnya agar jamban yang ada di tepian sungai dan kali tidak digunakan lagi untuk buang air besar disungai atau kali. kepada seluruh kepala desa untuk dapat membuat peraturan desa terkait jamban disungai atau kali dengan harus tulisan ‘tidak boleh buang air besar di sungai dan dilarang membuang sampah di sungai’, sehingga angka kasus penyakit karena pencemaran lingkungan tidak menjadi meningkat. serta meningkatkan perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat,” timpal Bupati Sis memungkasi.

The post Pemkab Kapuas Hulu Pastikan Kecamatan Putussibau Utara Sudah 93,5 Persen ODF appeared first on Trigger Netmedia.

“Ada materi yang akan melatih para volunter dalam pembuatan konten kreator yang tentu saat ini sedang diminati masyarakat sehingga mempercepat edukasi cara pencegahan dan penanganan yang sudah terdampak stunting,” tutur Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Pontianak Giarti Pancaksani Suwarsaningsih di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (20/1).

Keterlibatan generasi Z ini tentu akan berdampak baik pada upaya memberantas stunting. Giarti mengapresiasi ide kreatif segenap pemuda yang proaktif memahami kendala daerah sekitarnya. Ia berharap, ilmu yang disampaikan para narasumber dapat dipraktekkan para volunter seusai acara pelatihan dan pembekalan.

“12 anggota keluarga yang terdampak stunting yang dihadirkan, dengan tujuan keluarga yang sudah terdampak stunting. Agar pelayanan ataupun treatment yang sesuai dengan arahan yang disampaikan, untuk mempercepat pemulihan kondisi dari anak-anak yang sudah terdampak,” terang Giarti.

Ia menyebut, butuh penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan oleh lintas sektor agar penanganan stunting dapat terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh anggota volunter dan para kader untuk memanfaatkan waktu serta memperkuat komitmen dalam melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak.

“Saya yakin dengan kerja keras dan sinergitas dari seluruh pihak, kita dapat mewujudkan generasi di Kota Pontianak yang sehat, cerdas, dan tangguh sebagai bonus demografi,” paparnya.

The post TP PKK Pontianak Gandeng Konten Kreator Edukasi Cegah Stunting appeared first on Trigger Netmedia.

“Masing-masing kelurahan ada 25 balita stunting yang menerima paket PMT. Pemerintah bersama TNI-Polri akan terus membantu masyarakat untuk terhindar dari stunting, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak,” jelasnya usai penyerahan PMT.

Setiap paket berisi 10 butir telur, satu kotak susu, kacang hijau hingga roti. Edi berharap, bantuan ini menekan angka stunting di Kota Pontianak. Lebih penting dari itu menurutnya untuk mencegah kasus stunting baru.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan intervensi yang tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita,” ujarnya.

Edi mengapresiasi peran aktif para kader posyandu dan tenaga kesehatan yang telah membantu mendata dan memastikan bantuan ini tepat sasaran. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya fokus pada bantuan langsung. Edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua, tentang pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi juga sangat diperlukan.

“Selain itu, kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar program ini memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.

Pj Wali Kota mengajak segenap pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling mengawasi proses penanganan stunting ini. Dengan kerja sama yang kuat, dirinya yakin dapat mencapai target penurunan angka stunting di Pontianak.

“Saya optimis, dengan kerja sama yang kuat, kita dapat mencapai target penurunan angka stunting di Pontianak. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita,” ujarnya memungkas.

The post Cegah Stunting, Pemkot Pontianak Salurkan 100 Paket PMT Balita appeared first on Trigger Netmedia.

Bantuan ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Indomarco Prismatama.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Pontianak yang telah bekerja sama dengan PT Indomarco Prismatama, sehingga melalui program CSR bantuan untuk Batita Stunting ini dapat diberikan.

“Saya mengapresiasi pada kegiatan ini, semoga melalui program CSR ini dapat bermanfaat untuk mendukung program Pemkot dalam upaya mengatasi dan menurunkan angka stunting di Kota Pontianak,” ujarnya saat membuka Acara Penyerahan Paket Nutrisi di Aula Sultan Syarif Abdurrahaman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (30/10).

Menurut Ani Sofian, keberadaan program CSR ini merupakan awal yang baik untuk meningkatkan kerja sama antara Pemkot Pontianak dan dunia usaha khususnya melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

“Kita berharap kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan lebih baik lagi untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pontianak yang memiliki masalah sosial,” terangnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, sebanyak 325 paket nutrisi yang diberikan kepada Batita Stunting menyasar 29 kelurahan se-Kota Pontianak melalui program CSR dari PT Indomarco Prismatama.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Indomarco Prismatama yang mendukung secara penuh dalam penyerahan bantuan paket ini kepada Batita Stunting di Kota Pontianak,” paparnya.

Trisnawati menambahkan, melalui program CSR ini perusahaan dapat ikut andil dalam berbagai pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan sebagai sarana silaturahmi antara Pemkot Pontianak dan pelaku usaha.

“Semoga semakin banyak pihak swasta yang peduli dalam membantu masyarakat terutama untuk mengatasi stunting di Kota Pontianak,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Dorong Program CSR Tangani Stunting appeared first on Trigger Netmedia.