Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menilai percepatan teknologi digital menuntut pemerintah memperbarui cara kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Transformasi digital saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemkot Pontianak harus memastikan setiap layanan publik dapat diakses secara lebih cepat, aman, dan efektif,” ujarnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (3/12/2025).

Ia menekankan bahwa penguatan SDM merupakan fondasi utama dalam implementasi SPBE dan program Smart City. Pranata Komputer, sebagai garda depan pengelola sistem, diharapkan mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi sekaligus memahami kebijakan pemerintah di bidang TIK.

“SDM yang kompeten dan berintegritas sangat menentukan keberhasilan transformasi digital. Karena itu, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Yusnaldi.

Selain percepatan layanan, aspek keamanan informasi menjadi perhatian besar Pemerintah Kota. Menurut Yusnaldi, ancaman siber semakin kompleks sehingga perangkat daerah harus mengutamakan standar keamanan dalam pengelolaan data dan sistem elektronik.

“Manajemen keamanan informasi tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap. Ini harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran,” tegasnya.

Ia meminta seluruh peserta menjaga koordinasi dan profesionalitas dalam setiap implementasi TIK, agar layanan berbasis elektronik yang dikembangkan Pemkot Pontianak dapat berjalan konsisten dan terukur.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola TIK yang efisien, aman, dan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Perkuat Tata Kelola Digital dan Keamanan Informasi appeared first on Trigger Netmedia.

Forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat arah pembangunan digital Kalbar, sejalan dengan visi daerah: adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Smart Province diposisikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya melalui percepatan digitalisasi layanan publik.

Harisson menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dihindari, terlebih bila birokrasi masih berjalan secara manual dan tidak terintegrasi. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, karena itu kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menyiapkan talenta digital sekaligus menghilirisasi inovasi teknologi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan digital Pemerintah Provinsi Kalbar diselaraskan dengan berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi, serta RPJMD 2025–2029. Kerangka tersebut memastikan bahwa digitalisasi tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi membangun integrasi data untuk menuju Ekosistem Data Terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan dua inisiatif baru: layanan internet publik untuk pemerataan akses informasi, dan sistem pemantauan layanan publik berbasis CCTV sebagai instrumen pengawasan dan respons cepat terhadap persoalan masyarakat.

Harisson meminta seluruh bupati dan wali kota menjadi motor utama digitalisasi daerah. “Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional. Hindari sistem yang tumpang tindih dan fokuslah pada dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap forum ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan nasional, peran akademisi, hingga perkembangan teknologi imersif untuk mendukung promosi pariwisata dan investasi. Harisson menutup dengan ajakan mempercepat transformasi digital melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

The post Kalbar Dorong Transformasi Digital di Forum Smart Province 2025 appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sejak penerapan konsep Smart City pada tahun 2017, Pemkot Pontianak terus memperkuat sistem pelaporan digital untuk memastikan setiap aduan warga dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin memastikan tidak ada laporan masyarakat yang berhenti di meja administrasi. Setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti laporan secara cepat dan tuntas, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Edi, Selasa (4/11/2025).

Edi menilai partisipasi masyarakat melalui kanal LAPOR merupakan indikator meningkatnya kesadaran warga dalam ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Ia berharap pelibatan publik tersebut dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Setiap laporan masyarakat menjadi cermin dari kinerja pemerintah. Dari laporan itu, kita belajar di mana pelayanan harus diperbaiki dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya,” kata Edi.

Lebih lanjut, Edi mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memandang laporan masyarakat bukan sebagai beban kerja, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Profesionalisme aparatur dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan menindaklanjuti laporan warga. Pemerintah harus selalu hadir di setiap permasalahan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Zulkarnain, menyebutkan bahwa sejak awal tahun hingga awal November 2025, tercatat 287 laporan masuk melalui sistem LAPOR. Dari jumlah tersebut, 113 laporan telah selesai, 85 masih diproses, 10 tertunda, dan 10 diarsipkan.

Ia menjelaskan, tingkat layanan (TL) mencapai 99,5 persen, dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebesar 1,3 dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) sebesar 4,13. Tidak ada laporan yang direvisi (RV 0), menandakan seluruh laporan telah diverifikasi dengan baik dan sesuai prosedur.

“Sebagian besar laporan sudah tuntas tanpa revisi. Artinya, mekanisme verifikasi dan tindak lanjut sudah berjalan dengan disiplin,” kata Zulkarnain.

Berdasarkan kanal pelaporan, website LAPOR menjadi saluran yang paling banyak digunakan dengan 144 laporan (50,2 persen). Disusul oleh tatap muka (52 laporan), WhatsApp (49 laporan), Android (29 laporan), iOS (11 laporan), serta masing-masing satu laporan melalui email instansi dan Instagram.

Menurut Zulkarnain, tren ini menunjukkan bahwa warga Pontianak semakin adaptif terhadap layanan digital. Namun demikian, pemerintah tetap membuka berbagai alternatif kanal agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan dengan mudah.

“Digitalisasi pengelolaan pengaduan sudah berjalan baik, tetapi kami akan terus memperkuat integrasi dan sosialisasi kanal pelaporan agar lebih inklusif,” ujarnya.

Pemkot Pontianak menargetkan sistem pengelolaan pengaduan yang semakin cepat, transparan, dan partisipatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah serta mempercepat terwujudnya tata kelola kota yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

The post Capaian LAPOR 99,5 Persen, Pemkot Pontianak Perkuat Pelayanan Publik Berbasis Digital appeared first on Trigger Netmedia.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan itu merupakan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ tahun 2023.

“Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti agar di tahun berjalan dan akan datang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan,” ujarnya usai menerima rekomendasi LKPJ Wali Kota tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (15/5).

Rekomendasi DPRD ini nantinya juga akan menjadi bahan evaluasi pihaknya dalam menjalankan program.

Seperti diketahui, seluruh perangkat daerah tak luput mendapat rekomendasi. Sebagai contoh, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak diminta untuk melakukan pemasangan tapping box di hotel, rumah makan dan restoran agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

“DPRD fungsinya pengawasan, yang memberikan kebaikan untuk merubah kebijakan, harapannya seluruh perangkat daerah segera melaksanakannya,” ucap Zulkarnain.

Perangkat daerah lain yang juga mendapat rekomendasi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak. Zulkarnain menerangkan, DPRD merekomendasikan agar Diskominfo mempercepat penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Smart City.

“Perda penerapan Smart City sebenarnya Diskominfo sudah melaksanakan, tinggal finalnya, kita perlu pengkajian untuk memasukan substansi yang tertuang dalam Perda tersebut,” sebutnya, yang juga selaku Kepala Diskominfo Kota Pontianak.

Sebelumnya, LKPJ Wali Kota tahun 2023 diserahkan oleh Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian. LKPJ tersebut lebih banyak berisi hasil program yang dilaksanakan oleh Wali Kota sebelumnya, Edi Rusdi Kamtono.

Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pasal 20, disebutkan bahwa dalam hal kepala daerah berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, pejabat pengganti menyampaikan LKPJ berdasarkan memori serah terima jabatan.

“Laporan ini memuat hasil capaian kinerja keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap Zulkarnain.

Dalam capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, lanjutnya lagi, mencakup indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023.

Untuk mewujudkan misi Kota Pontianak, yakni mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya, kualitas SDM menjadi faktor yang sangat penting.

Salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Tahun 2023 IPM Kota Pontianak sebesar 81,63 persen dan angka itu melampaui target akhir dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 yang ditetapkan 81,30,” tuturnya.

Menurutnya, peningkatan IPM ini didorong oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan, salah satunya meratanya fasilitas kesehatan dan adanya kemudahan untuk mengakses persalinan medis.

“Angka Harapan Hidup di Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 tercatat 75,07 tahun, naik 1,61 tahun dibandingkan tahun 2022 lalu yang tercatat 73,46 tahun,” imbuhnya.

Kemudian, lanjutnya lagi, bidang pendidikan khususnya peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan di bidang pendidikan turut memberi andil dalam kenaikan IPM, seperti Angka Harapan Lama Sekolah yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 menjadi 15,04 tahun. Angka tersebut naik 0,02 tahun jika dibandingkan tahun 2022 lalu 15,02 tahun.

“Hal ini mengindikasikan bahwa di Kota Pontianak kemungkinan seorang anak tetap bersekolah pada jenjang tertentu semakin meningkat. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, satu di antaranya program pembangunan di bidang pendidikan,” tutupnya.

The post Rekomendasi Legislatif Terhadap LKPJ Wali Kota Pontianak TA 2023 appeared first on Trigger Netmedia.

Penghargaan diberikan karena 50 kota dan kabupaten tersebut berhasil menyusun rencana induk pembangunan berbasis kota cerdas.

Gerakan Menuju Smart City sendiri adalah inisiatif yang digulirkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk mendorong pengembangan kota dan kabupaten cerdas di seluruh Indonesia.

Melalui gerakan ini, pemerintah kota dan kabupaten dibimbing untuk menyusun sebuah rencana pembangunan komprehensif berbasis enam dimensi kota cerdas, mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment.

“Gerakan Menuju Smart City adalah bagian penting dari visi besar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam mewujudkan peningkatan infrastruktur digital, ekosistem digital, serta SDM dunia digital di Indonesia,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi.

Melalui gerakan ini, dia berharap pemerintah daerah semakin terampil memanfaatkan teknologi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berlangsung sejak 2017, Gerakan Menuju Smart City diinisiasi oleh Kemenkomifo.

Gerakan ini juga didukung oleh berbagai lembaga dan kementerian.

Dalam periode 2017-2023, gerakan ini sudah berhasil membimbing 241 kota dan kabupaten dalam menyusun rencana induk pembangunan berbasis smart city.

“Keunikan dari kota dan kabupaten peserta Gerakan Menuju Smart City 2023 adalah lokasinya yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan.

Menurutnya, ada Kota Sabang di ujung barat,Kabupaten Jayapura di ujung timur, Kabupaten Nunukan di ujung utara, dan Kabupaten Sumba Timur di selatan.

Keragaman latar belakang daerah pun membuat program yang lahir dari gerakan ini terasa segar dan unik.

Selain memberikan penghargaan, ajang Forum Smart City Nasional 2023, Pameran, dan Awarding Gerakan Menuju Smart City Tahun 2023 juga diisi berbagai acara menarik.

“Kami berharap, Forum Smart City Nasional 2023 ini dapat menjadi ajang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota cerdas di Indonesia,” pungkas Semuel.

Sumber: Suara.com

The post 50 Kota dan Kabupaten Sabet Penghargaan Usai Berhasil Kembangkan 6 Dimensi Kota Cerdas appeared first on Trigger Netmedia.

“Salah satu upaya transformasi digital ini dengan menerapkan konsep Kota Cerdas (Smart City). Pembangunan berbasis Smart City pada pemerintah daerah merupakan strategi yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien,” katanya, Sabtu (24/6/2023).

Maryadi Asmuie menyebut, untuk mewujudkan konsep Smart City di Kabupaten Ketapang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ia mengajak semua pihak terkait lebih serius, berkomitmen dan berupaya maksimal.

“Diharapkan setiap elemen baik itu dari pemerintahan, swasta, BUMN, komunitas IT dan masyarakat sehingga Smart City dapat tercapai di Kabupaten Ketapang ini,” ujarnya.

“Proses ini kita mulai dengan menyusun sebuah masterplan Smart City Kabupaten Ketapang dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik, transparan akuntabel dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai kegiatan dan layanan publik,” katanya menimpali.

Untuk diketahui, belum lama ini Pemkab Ketapang menggelar Bimtek Wujudkan Smart City di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin (19/6/2023).

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Bimtek juga turut dihadiri Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Ketapang, perwakilan BUMN dan BUMD, pihak swasta, akademisi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bidang IT, komunitas IT dan penggiat IT.

Kabupaten Ketapang juga lolos sebagai salah satu diantara 50 Kabupaten/Kota yang masuk dalam Gerakan 100 Smart City Indonesia. Bahkan, Kabupaten Ketapang telah mengikuti penilaian Smart City sebanyak 2 kali dan pada tahun 2022 pada penilain ketiga Kabupaten Ketapang dinyatakan lolos.

“Kita sudah tegaskan kepada seluruh peserta bimtek ini untuk berdiskusi dengan baik, berikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada tim penyusun masterplan Smart City agar dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif dan selaras dengan kebutuhan Smart City Kabupaten Ketapang, ini pekerjaan rumah kita bersama,” kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Maryadi Asmuie memungkas.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, H. Sukirno menambahkan, Bimtek Wujudkan Smart Citu untuk menyamakan persepsi konsep Smart City Kabupaten Ketapang dan juga untuk memperkuat komitmen bersama stakeholder dalam pelaksanaannya.

“Bimtek ini juga sebagai persiapan penyajian data dan informasi pendukung penyusunan masterplan Smart City Kabupaten Ketapang serta Quick Win Program percepatan pelaksanaannya,” katanya.

The post Serius Wujudkan Smart City, Pemkab Ketapang Gelar Bimtek Agar Maksimal appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan Forum Smart City diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya bertempat di Shangri-La Hotel Surabaya JI. Mayjen Sungkono No. 120, Kota Surabaya pada (12/6/2023).

Kegiatan Forum Smart City ditujukan untuk membahas berbagai tantangan dan peluang pengembangan implementasi program kota cerdas (smart city), sekaligus pameran teknologi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kota cerdas (smart city).

Turut mendampingi Kadis Kominfo dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Hadi Pranata, dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Kharbi.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut yaitu percepataan pembangunan kota cerdas ( smart city) di Indonesia, Implementasi Manajemen Pengetahuan dalam SPBE, Penyusunan Arsitektur SPBE, Pemanfataab Teknologi 5G dalam Pembangunan Smart City, Upaya Pemerintah Dalam Percepataan Implementasi Satu Data Indonesia, Dukungan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur TIK dan Transformasi Infrastuktur TIK.

The post Pemkab Kapuas Hulu Hadiri Forum Smart City di Surabaya appeared first on Trigger Netmedia.

Selain itu, segenap praktisi dihadirkan. Dari mulai Co-founder Qara’a Hajon Mahdy, CEO Betukang.id Dezan Taruna hingga CEO Mada.id, Fajar Irvan.

Koordinator acara yang juga Regional Manager Gerakan Nasional 1000 Startup, Irwan Phang menjelaskan, acara itu dilaksanakan dalam waktu dua hari. Peserta adalah kalangan mahasiswa di Kalbar.

“Di sini kita serius tapi santai. Kita belajar memperbarui wawasan soal bisnis rintisan.” terang Founder Turbin di IKIP PGRI Pontianak Jalan Ampera, Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat belum lama ini.

Setelah tiga tahun, acara Gerakan Nasional 1000 Startup Digital akhirnya kembali dihelat secara offline, setelah tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui zoom meeting. Kendati baru awal kebangkitan, agenda tersebut mendatangkan antusias calon pebisnis muda di Kalbar.

“Pembicara adalah orang yang ahli, mereka sudah teruji menjalankan startup. Semoga muncul bibit hebat usai kegiatan ini,” ucap Irwan.

Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Henny Irawati mendukung penuh kegiatan itu. Ia mengatakan, dalam rangka menjaring dan mempermudah akses komunikasi antar startup, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Kalbar berhasil memulainya.

Menjamurnya bisnis berbasis startup, lanjut Henny, merupakan angin segar bagi kota dan akan memberikan dampak positif terhadap smart city.

“Pemerintah Kota Pontianak lewat Diskominfo mendukung agenda serupa. Kami optimis lewat agenda ini, akan muncul pemuda Pontianak yang mahir berbisnis,” imbuhnya.

Komunitas startup memiliki aktivitas yang menarik sekaligus menyenangkan. Otak kiri dan kanan berpacu memahami masalah dan memecahkannya. Skill individu diasah, talenta berbakat berkompetisi. Hal ini disambut Henny sebagai upaya pihaknya menemukan calon pemimpin masa depan dan ajang kolaborasi membangun kota.

“Di startup mereka belajar skill komunikasi dan IT. Kolaborasi bersama diperlukan untuk mengembangkannya,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Dukung Agenda Smart City Lewat Gerakan Startup Digital appeared first on Trigger Netmedia.

“Hal ini mendapat apresiasi dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkapnya usai Evaluasi Smart City Kota Pontianak Tahun 2022 bersama Kemenkominfo secara virtual, di Ruang Pontive Center, Senin (3/10/2022).

Disahkannya Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak Smart City, lanjut dia, selain dapat menyediakan payung hukum, juga mengajak peran masyarakat di setiap sektor untuk menjalankan aturan yang baru saja berlaku.

“Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak punya pedoman dan menjadi payung hukum untuk melakukan enam dimensi dari Smart City tersebut. Perlahan kita akan menjalankan programnya,” jelasnya lagi.

Sebelum dibentuknya Perda tersebut, pedoman Pemkot Pontianak dalam melaksanakan Smart City mengacu pada Peraturan Walikota (Perwa) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Masterplan Pontianak Smart City.

Zulkarnain menjelaskan, diperkuatnya oleh Perda yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Perwa dan Perda memang tidak jauh berbeda. Perda sifatnya secara umum, kalau Perwa ada batasan tertentu. Perda bisa mengikat kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya,” papar dia.

Selain masyarakat, Perda tersebut juga menyasar pemangku kebijakan, pihak swasta seperti perbankan, instansi korporat dan yang sejajar.

Zulkarnain menambahkan, melalui implementasi program Smart City yang terdiri dari Smart Society, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart Government dan Smart Mobility itu, tentu saja memberikan nilai tambah kepada Kota Pontianak terkait penilaian.

“Pada intinya kami ingin mengurangi informasi hoaks di masyarakat, selain itu agar literasi digital bisa terus terlaksana sehingga menangkal dampak negatif dunia maya serta segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, akan dijawab lewat Perda itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, terpilihnya Kota Pontianak sebagai Smart City oleh Kemenkominfo sejak tahun 2017 hingga sekarang karena dinilai mampu menerapkan prinsip efisiensi serta efektivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi pada seluruh sektor pemerintahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat.

“Penerapan Smart City juga seiring dengan Visi dan Misi Kota Pontianak di mana pelayanannya didukung teknologi informasi dalam upaya mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat,” kata  Zulkarnain.

The post Kota Pontianak Punya Perda “Smart City’ appeared first on Trigger Netmedia.

Menurutnya, usulan Raperda Smart City ini sudah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menetapkan salah satu kegiatan prioritas nasional ‘Gerakan Menuju Smart City’.

Smart city atau kota cerdas merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan kota dalam mengatasi berbagai persoalan dengan memanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin sumber daya yang dimiliki.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya usai menyampaikan pendapat Wali Kota terhadap dua Raperda usulan DPRD Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (5/4/2022).

Dalam implementasi kota cerdas, lanjut Bahasan, tentu ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Oleh sebab itu, penerapan smart city tidak hanya sebatas berkaitan teknologi, tetapi bagaimana upaya-upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota.

“Dengan tujuan mempertinggi efisiensi, efektivitas, memperbaiki pelayanan publik dan yang paling penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya berharap adanya Perda Smart City dapat menjadi payung regulasi yang memperkuat dasar penerapan smart city di Kota Pontianak. Dalam penerapan smart city juga dibutuhkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

“Sehingga akan tercipta layanan kepada masyarakat yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat,” imbuhnya.

Terkait Raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Bahasan mendukung disusunnya Raperda itu untuk mengatur keberadaan PKL sebagai payung hukum.

“Dengaan adanya Reperda tersebut, diharapkan PKL bisa melaksanakan transaksi penjualan barang dagangannya dengan rasa aman dan nyaman serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Dukung Dua Raperda Inisiatif Legislatif appeared first on Trigger Netmedia.