Menurut Amirullah, SKM merupakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sehingga tidak boleh dianggap sepele.

“Data ini sangat penting karena berasal dari masyarakat sebagai penerima layanan,” ujarnya, Rabu, 29 April 2026.

Ia menegaskan survei harus dilakukan dengan metodologi yang jelas, baik melalui kuesioner maupun wawancara, serta diolah secara benar tanpa manipulasi.

“Jumlah responden harus representatif, minimal sekitar 150 orang,” kata dia.

Amirullah juga menyoroti pelaksanaan SKM yang tetap harus berkualitas meski tanpa anggaran, apalagi saat ini didukung teknologi berbasis daring.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya objektivitas dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

“Penilaian jangan terlalu tinggi jika tidak sesuai kondisi riil,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap unit pelaksana teknis memiliki peran penting dalam menentukan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Amirullah memastikan akan melakukan pemantauan langsung jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan survei maupun evaluasi kinerja.

The post Pentingnya Data Akurat dalam Pelayanan Publik appeared first on Trigger Netmedia.