Dalam pertemuan itu, kedua menteri menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program-program prioritas nasional berjalan optimal. Sejumlah program strategis yang dibahas antara lain Kopdeskel Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan program lainnya yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, khususnya dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda sesuai kewenangannya.

“Keberhasilan program strategis nasional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Misalnya infrastruktur—kalau PU bisa mengeksekusi dengan baik dan cakupannya luas, saya yakin publik akan mendukung penuh,” kata Tito.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Turun

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri juga memaparkan data terkini terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah. Hingga 29 Juli 2025, realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional baru mencapai 46,24 persen. Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 52,91 persen.

Realisasi belanja pun menunjukkan tren serupa. Per 29 Juli 2025, capaian belanja daerah tercatat 37,22 persen—lebih rendah dari 44,75 persen pada 31 Juli 2024.

Daerah dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Pendapatan Tertinggi

• Provinsi: Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur.

• Kabupaten: Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, Batang.

• Kota: Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta, Tangerang.

Pendapatan Terendah

• Provinsi: Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, Sumatera Utara.

• Kabupaten: Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru, Morowali.

• Kota: Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli, Pematangsiantar.

Belanja Tertinggi

• Provinsi: DIY, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat.

• Kabupaten: Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, Garut.

• Kota: Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal, Bogor.

Belanja Terendah

• Provinsi: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Utara.

• Kabupaten: Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara, Dogiyai.

• Kota: Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau, Bima.

The post Mendagri dan Menkeu Bahas Optimalisasi Program Strategis Nasional dan Realisasi Belanja Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Surat-surat itu disampaikan kepada Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Melalui unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Senin malam (28/7/2025), diketahui Presiden telah menerima dan bahkan membaca beberapa di antaranya.

“Titipan surat dari siswa-siswi Sekolah Rakyat tingkat SMP & SMA di Cibinong,” tulis Teddy dalam keterangan unggahan tersebut.

Salah satu foto memperlihatkan Presiden Prabowo tengah membaca surat yang ditulis tangan oleh siswa. Foto lain menampilkan isi surat yang menyentuh hati, dengan kalimat penuh ketulusan dan harapan besar untuk masa depan mereka.

“Berkat kebaikan Bapak, sekarang kami bisa sekolah. Kami punya harapan, punya cita-cita. Kami siap menjadi pemuda generasi emas,” tulis salah satu siswa.

Letkol Teddy sebelumnya juga mengunggah dokumentasi kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kabupaten Bogor, pada Ahad malam (27/7). Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Teddy menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pendidikan inklusif yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pendidikan terpadu dengan fasilitas modern mulai dari ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, masjid, hingga lapangan olahraga.

“Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan atau pernah putus sekolah,” ungkap Teddy.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga karakter, kedisiplinan, serta nilai-nilai kebangsaan. Para guru pun, lanjutnya, mendidik siswa dengan penuh kasih sayang layaknya keluarga sendiri.

“Kami ingin membuktikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu pun bisa sukses. Kami akan belajar sungguh-sungguh dan menjadi orang yang bermanfaat,” tulis siswa lainnya dalam surat tersebut.

Letkol Teddy menutup keterangannya dengan harapan besar agar Sekolah Rakyat menjadi wadah yang mampu membentuk generasi muda Indonesia yang berdaya, unggul, dan berakhlak mulia.

The post Siswa Sekolah Rakyat Tulis Surat Haru untuk Presiden Prabowo: “Kami Siap Menjadi Generasi Emas” appeared first on Trigger Netmedia.

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa rapat tersebut diikuti oleh tujuh menteri koordinator dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan pembahasan sejumlah isu strategis nasional.

“Beberapa hal yang dibahas mencakup penegakan hukum, perkembangan Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” jelas Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).

Presiden juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah menghadapi cuaca ekstrem yang melanda beberapa wilayah, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Koordinasi lintas kementerian diminta ditingkatkan untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan berjalan optimal.

Agenda Luar Negeri Tetap Jalan, Pemerintahan Tetap Aktif

Kehadiran Prabowo di Eropa merupakan bagian dari undangan resmi dari sejumlah pemimpin kawasan. Di Belgia, ia dijadwalkan bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

Setelah kunjungan di Belgia, Prabowo dijadwalkan terbang ke Prancis untuk menghadiri peringatan Hari Nasional Prancis (Bastille Day) pada Senin, 14 Juli 2025, atas undangan Presiden Emmanuel Macron.

“Meski berada di luar negeri, Presiden memastikan bahwa koordinasi pemerintahan tetap berjalan. Isu-isu dalam negeri tetap jadi perhatian,” ujar Teddy.

Rapat ini menjadi contoh bagaimana sistem kerja pemerintahan saat ini memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga kesinambungan kebijakan, bahkan saat kepala negara berada di luar negeri.

The post Dari Luar Negeri, Presiden Prabowo Pimpin Ratas Bahas Cuaca Ekstrem hingga Sekolah Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.

Penambahan lokasi itu memungkinkan capaian daya tampung di Sekolah Rakyat jadi mencapai 10.000 siswa.

Sesuai dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul saat rapat kerja bersama tim formatur Sekolah Rakyat di Jakarta, Selasa (06/05/2025).

Didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi titik lokasi sekolah rakyat dan jumlah rombongan belajar (rombel) sebagai strategi percepatan.

Dalam rapat juga diputuskan bahwa intensifikasi rombel di titik-titik yang sudah siap, disertai perluasan jumlah lokasi baru yang memenuhi syarat “siap pakai”. Satu Sekolah Rakyat juga bisa dioptimalkan menjadi dua rombongan belajarbatau rombel.

“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Salahudin Yahya.

Strategi itu didukung temuan lapangan yang menunjukkan bahwa banyak bangunan di kabupaten/kota siap dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pembangunan baru. Dalam transisi ini, renovasi ringan dengan anggaran APBN menjadi opsi utama.

Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh menekankan meskipun kapasitas Sekolah Rakyat diperluas, tidak akan mengurangi kualitasnya.

“Kita perlu menyampaikan bahwa perluasan titik dan optimalisasi rombel adalah bentuk efisiensi, bukan pelemahan kualitas. Semua tetap dalam standar mutu,” katanya.

Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.

Prabowo Apresiasi Pemda Mau Siapkan Lahan Sekolah Rakyat

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah daerah seperti bupati dan walikota yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.

“Kita sudah mendapat tawaran dari bupati dan walikota seluruh Indonesia, lebih dari 200 bupati walikota sudah siapkan lahan,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan bahwa jika pemerintah daerah telah menyiapkan lahan, maka pemerintah pusat akan membangun sekolah tersebut dengan anggaran APBN.

Adapun lahan yang disiapkan oleh para bupati dan wali kota itu berkisar antara 5 hingga 8 hektare. Ukuran tersebut dinilai cukup besar untuk membangun sekolah SD, SMP, dan SMA.

Presiden mengatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama kementerian/lembaga lain telah melakukan perencanaan secara teliti, termasuk menentukan lokasi sekolah di daerah kantong-kantong kemiskinan.

“Mereka tahu titiknya di mana dan sekolah ini di titik kantong kemiskinan yang paling susah, paling miskin itu kita dirikan. Mereka sudah sampai demikian, mereka sudah tentukan persiapan cukup matang ini, sudah dimatangkan 2 – 3 minggu lagi, dan akan dilaksanakan dengan baik,” kata Kepala Negara.

Mensos dan Mendikdasmen telah bertekad membuka 53 sekolah pada bulan Juni. Meski begitu, Prabowo mengingatkan agar pelaksanaannya tidak terburu-buru dan tidak mengejar target tanggal. Namun, kedua menteri yakin dapat menyelesaikannya dengan cepat dan memberikan hasil terbaik.

“Bolak balik saya katakan jangan dipaksa. Berbuat tapi tidak usah kejar tanggal, yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mau dapat hasil terbaik cepat, saya katakan silakan tapi ujungnya ini akan dirasakan orang paling bawah,” kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan sekurangnya 53 lokasi sekolah rakyat yang bisa selesai pada bulan Juni 2025 sehingga dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Lima puluh tiga lokasi sekolah rakyat berdiri di bangunan yang telah ada, yakni menggunakan bangunan aset-aset Kemensos, aset pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Totalnya pada tahun 2025 ini akan dibangun sebanyak 200 sekolah rakyat.

Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

Sumber: Suara.com

The post Kemensos Proyeksi 10 Ribu Siswa Miskin Masuk Sekolah Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.