“Pengibaran bendera merah putih tak hanya soal simbol kemerdekaan yang formalitas, tapi juga wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa ini,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Sabtu (13/8/2022).

Menurutnya, tanpa kemerdekaa bangsa ini dan rakyatnya atau kita yang tengah berada dalam konteks hidup di zaman sekarang ini bukanlah siapa-siapa. Karena itu dirinya mengimbau masyarakat di Kabupaten Sanggau dan seluruh instansi dan vertikal yang ada hingga ditingkat kecamatan dan desa mengibarkan bendera merah putih dengan penuh kesadaran, cinta tanah air menghayati nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang berjasa besar menghadirkan kemerdekaan untuk bangsa ini.

“Inilah tugas kita, tugas Pemerintah Kabupaten Sanggau, mengedukasi, mengimbau dan memberi teladan bagi masyarakat bagaimana sepantasnya memaknai kemerdekaan itu,” sebut Kukuh.

Sekda Kabupaten Sanggau ini menekankan kepada pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Camat, Lurah, Kades secara masif mendistribusikan bendera merah putih kepada masyarakat. Apalagi belum lama ini Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mencanangkan Gerakan Pembagian 10 juta bendera merah putih.

“Jadi semua kepala wilayah pasti sudah tau bila mana masyarakatnya yang belum mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya, atau yang tidak memiliki bendera merah putih ini semua sudah kita fasilitasi untuk diberikan kepada masyarakat kita agar mereka semua dapat mengibarkannya di rimah masing-masing,” uja Kukuh.

“Perjuangan kita saat ini adalah meningkatkan kalitas sumber daya manusia. Karena itu kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan beradaptasi pada era saat ini yang sarat dengan perkembangan teknologi,” timpalnya.

The post Sebar 10 Juta Bendera Merah Putih, Sekda Sanggau: Cintai dan Hayati Perjuangan Pendahulu Kita Dalam Merebut Kemerdekaan! appeared first on Trigger Netmedia.

“Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas PCKTRP) dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dimas BM dan SDA),” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka. Senin (8/8/2022).

Menurut Kukuh, anggaran yang dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2022 itu diproyeksikan untuk berbagai program kegiatan, termasuk pembangunan fisik.

“Anggaran ini bersumber dari Silpa tahun kemarin. Karenakan hasil audit BPK kemarin nilainya cukup besar. Dikarenakan dalam perjalanan APBD banyak juga pendapatan-pendapatan transfer dari pusat. Kalau yang sifatnya sisa Silpa akibat belanja reguler operasional ya kembali ke mereka lagi untuk operasional, seperti BOK, biaya operasional kesehatan, itu masuk ke mereka lagi,” beber Kukuh usai menghadiri rembuk stunting di Hotel Garden Palace.

Dari Anggaran sisa itu, sambungnya, Dinas BM dan SDA mendapatkan anggaran terprogram sekitar Rp.60 miliar, sementara Dinas PCKTRP mendapatkan sekitar Rp.30-40 miliar.

“Kita rencanakan di APBD Perubahan nanti, tapi kita bahas lagi dengan DPRD. Jadi bukan hanya dari Silpa tahun 2021, tapi juga ada koreksi pendapatan transfer daerah dari Pak Gubernur tahun ini,” jelasnya.

Kukuh berharap, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan mengingat proses lelang dan sebagainya dibatasi waktu.

“Ini sekarang KUA-PPAS sudah disetujui Rabu atau Kamis kemarin. Berarti kami melalui ULP sudah siap untuk di RUP dan di lelang tapi kontraknya menunggu pembahasan APBD,” sebutnya.

Kukuh menyebut secara keseluruhan anggaran tahun 2022, mengalami pengurangan. Hal itu dikarenakan anggaran tahun ini masih punya sisa.

“Sisa tahun lalu nilainya cukup besar, hampir Rp 300 miliar lebih. Tapi itukan ada juga yang dana operasional yang nilainya cukup besar juga sehingga hampir separuh lah yang bisa kita programkan,” pungkasnya.

The post Anggaran Tambahan Terprogram DBM dan DCK Sanggau Puluhan Milyar appeared first on Trigger Netmedia.

“Idul Adha ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan umat serta mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, ketulusan, dan keikhlasan bagi sesama,” kata Bupati Paolus Hadi, Rabu (6/7/2022).

Sapi sebagai kurban yang diserahkan, kata Bupati, aman untuk disembelih pada Idul Adha 1443 Hijriah nanti. Karena sapi tersebut telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan bebas penyakit hewan.

Hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Sanggau itu rencananya akan dibagikan kepada warga di lingkungan RT.02/RW.1 Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas.

Panitia kurban Surau Al Mu’minun Jamaludin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau karena mempercayakan penyembelihan kurban di suraunya.

“Daging kurbannya nanti kami distribusikan untuk umat di lingkungan RT.02/RW.01 Ilir Kota,” kata Jamaludin.

The post Bupati Paolus Hadi Serahkan Sapi Kurban appeared first on Trigger Netmedia.

“Sosialisasi ini tentu untuk mengajak masyarakat Sanggau mewaspadai angka kenaikan stunting.

“Berkenaan dengan ini, maka program yang telah kita canangkan harus didukung penuh dengan keterlibatan semua pihak,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau Kukuh Triyatmaka pada sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Kamis (21/4/2022).

Kukuh meminta tim penanganan stunting yang telah dibentuk agar bergerak terintegrasi dan konvergensi dalam mengatasi kenaikan angka yang sewaktu-waktu mungkin terjadi.

Menurutnya, pembentukan tim penanganan stunting terintegrasi tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi dan Surat Keputusan Bupati Tahun 2021 tentang Penetapan 76 Lokus Stunting Kabupaten Sanggau Tahun 2021 dan Tahun 2022.

“Hal ini wajib kita laksanakan melalui 8 aksi konvergensi yang melibatkan semua OPD maupun sektor-sektor terkait,” ujar Kukuh.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diharapkan struktur tim yang telah dibentuk semakin kuat kerangka intervensi dan pelaksanaannya di lapangan.

“Agar sosialisasi ini dapat terekspos secara luas, sehingga sinergitas pemerintah dan sektor-sektor terkait maupun masyarakat dapat direalisasikan dengan baik,” katanya.

“Mari kita semua bersama-sama memahami setiap aspek yang perlu dibenahi kedepannya. Semoga apa yang telah kita rencanakan berjalan dengan baik sehingga penurunan angka stunting ini semakin meningkat,” katanya memungkas.

The post Sekda Sanggau Pastikan Penangan Stunting Terintegrasi appeared first on Trigger Netmedia.

“Pengukuran kinerja ASN itu sekarang menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban daerah yang memang harus diterapkan. Karena itu kita harapkan seluruh peserta memahami dengan baik dan dapat menerapkannya di unit satuan kerja masing-masing,” ujar KukTriyatmaka  saat membuka kegiatan workshop pengukuran kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020  di ruang Musyawarah, Kantor Bupati Sanggau, (10/2).

Seluruh ASN diharapkan semakin medorong peningkatan kualitas kinerja yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan PNS. Utamanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

“Kepada pejabat dan staff pengelola kepegawaian yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ini, Anda diharapkan dapat menjadi mentor untuk mentranspormasikan pengetahuan yang diperoleh kepada seluruh PNS di unit kerjanya masing-masing,” pesan Kukuh Triyatmaka.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sanggau, Helena Sartini, yang juga ketua panitia penyelenggaran workshop mengatakan, workshop pengukuran kinerja PNS merupakan kegiatan kemitraan dengan BKN Direktorat Kinerja ASN di Jakarta.

menurutnya, ada beberapa landasan pemikiran yang mendorong terlaksananya workshop pengukuran kinerja PNS.

Pertama, sebutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pasal 75 yang berbunyi penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

Kedua, sambungnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, harus dipahami betul bahwa penilaian kinerja oleh atasan harus objektif.

“Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mencapai penilaian target kinerja akan dikenakan sangsi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan aturan UU nomor 5 tahun 2014. Maka dari itu pelaksana tugas sebagai PNS harus dikerjakan secara sungguh-sungguh demi menjamin objektifitas penilaian berdasarkan sistem prestasi dan karir,” jelas Helena Sartini.

Mengapa harus objektif, lanjut Helena, karena sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 6 bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

“Peraturan Pemerintah ini menjelaskan penilain kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan karir. Penilaian ini berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan unit atau organisasi,” katanya.

Turut hadir, Direktur Kinerja BKN, Neny Rochyany, Para Staff Ahli Bupati dan Asisten Setda Sanggau, Kepala OPD atau pejabat yang mewakili, para Camat atau pejabat yang mewakili dan para peserta dari perwakilan tiap OPD.

Libertus I Ariz

The post Workshop Pengukuran Kinerja PNS appeared first on Trigger Netmedia.