Purbaya menduga perusahaan yang bermasalah tidak mungkin luput dari pengawasan dalam waktu lama tanpa adanya campur tangan oknum tertentu di lingkungan DJP.

“Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan berarti ada yang main memang,” kata Purbaya di Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Ia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah bergerak di sektor baja. Perusahaan tersebut disebut telah beroperasi selama puluhan tahun, tetapi belum tersentuh pemeriksaan pajak secara optimal.

Tak hanya mengungkap dugaan tersebut, Purbaya menyatakan telah mengantongi nama pegawai DJP yang diduga terlibat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pegawai tersebut akan dikenai sanksi tegas.

“Iya, dalam waktu dekat dipecatin,” tegasnya.

Pemerintah juga tengah memburu kewajiban pajak dari sekitar 40 perusahaan yang diduga memiliki tunggakan. Menurut Purbaya, nilai utang pajak perusahaan-perusahaan tersebut telah dihitung dan proses penagihan sedang dilakukan.

“Sudah dihitung utang pajaknya berapa. Lagi nagih-nagihin,” ujarnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui penagihan belum berjalan maksimal. Ia menilai masih terdapat persoalan di internal DJP yang menyebabkan proses penagihan berjalan lambat.

“Kendalanya ya di pajak masih lambat aja,” katanya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya akan mengejar perusahaan yang memiliki kewajiban pajak, tetapi juga menindak pegawai internal apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam praktik yang merugikan penerimaan negara.

Pembersihan internal DJP dan percepatan penagihan menjadi langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat kepatuhan pajak sekaligus mencegah kebocoran penerimaan negara.

The post Purbaya Bongkar Dugaan Oknum DJP Lindungi Perusahaan Nakal appeared first on Trigger Netmedia.