Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Banyak birokrat di sini. Birokrat introspeksi,” kata Prabowo.

Presiden kemudian mengulangi pesan serupa kepada jajaran TNI dan Polri. Menurut dia, seluruh aparat negara bekerja untuk kepentingan rakyat sehingga harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan bahwa seluruh atribut yang dikenakan aparat negara merupakan amanah yang berasal dari rakyat.

“Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu,” katanya.

Pesan serupa juga disampaikan kepada jajaran Kejaksaan. Prabowo menegaskan para jaksa merupakan pelayan publik yang mengemban amanah rakyat.

“Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa, pakai bintang juga. Anda juga milik rakyat,” ujar Prabowo.

The post Prabowo Ingatkan Aparat Negara soal Amanah Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung,” kata Johnny kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan institusinya akan menindak setiap personel yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polri bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Lalu diduga berperan dalam pengadaan food tray atau ompreng untuk Program MBG.

Saat ini, Lalu menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.

Menurut penyidik, Lalu diduga meminta dua saksi mendirikan perusahaan yang kemudian digunakan untuk menjual food tray kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan. Penyidik juga menduga terdapat keuntungan yang mengalir kepada tersangka dari setiap transaksi penjualan tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Lalu dijerat Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP. Penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Dengan penetapan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026 bertambah menjadi tujuh orang.

The post Brigjen Lalu Iwan Jadi Tersangka Korupsi MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Abdullah, semangat pembaruan dalam kedua regulasi tersebut harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Semangat pembaruan dalam KUHP dan KUHAP harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap anggota Polri. Penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasa keadilan merupakan fondasi utama untuk menghadirkan polisi yang semakin dekat, dipercaya, dan melayani rakyat,” kata Abdullah di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai upaya membangun Polri yang humanis tidak cukup hanya melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, tetapi juga harus ditopang oleh pemahaman yang kuat terhadap aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

Selain itu, Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Menurutnya, kesejahteraan personel berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan anggota Polri yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih fokus menjalankan tugas secara profesional, lebih tahan terhadap godaan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Di sisi lain, Abdullah menekankan pentingnya penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Mayoritas anggota Polri telah mengabdi dengan baik, sehingga nama baik institusi harus dijaga dengan keberanian menindak setiap pelanggaran secara adil dan transparan,” ujarnya.

Abdullah berharap Polri terus melakukan pembenahan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Saya mendoakan Polri semakin humanis dalam melayani masyarakat dan semakin sejahtera kehidupan anggotanya dalam mengemban tugas menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” katanya.

The post Polri Diminta Perkuat Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru appeared first on Trigger Netmedia.

Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, mengatakan Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum refleksi, tidak hanya bagi institusi kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan hanya penting bagi aparat kepolisian tapi juga penting bagi rakyat Indonesia. Karena polisi sejatinya adalah alat negara, alatnya rakyat untuk melindungi, mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban, dan juga menegakkan hukum yang adil,” kata Arif dalam orasinya.

Menurut Arif, masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang independen, profesional, menjunjung hak asasi manusia, serta tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun bisnis.

“Polisi yang independen, polisi yang profesional, demokratis, menjunjung hak asasi manusia, tidak berpolitik, tidak berbisnis-bisnis, itu sangat penting. Karena jika polisi justru gagal menjadi alatnya rakyat dan justru menjadi alat kepentingan politik rezim, alat penjaga investasi, dan pemukul demokrasi, ini tentu sangat membahayakan masa depan bangsa ini,” ujarnya.

Dalam orasinya, Arif juga menegaskan bahwa Polri merupakan bagian dari agenda Reformasi 1998 sehingga semestinya tetap berpihak kepada kepentingan publik.

“Polri lahir dari rahim rakyat, lahir dari gerakan masyarakat sipil di tahun ’98. Oleh karena itu, sudah semestinya Polri mengabdi untuk kepentingan masyarakat, dan bukan justru menjadi partai cokelat, bukan justru diiming-imingi dengan rangkap jabatan, dipolitisasi, dan diseret-seret untuk mengurusi kepentingan investasi,” katanya.

Koalisi RFP turut menyampaikan kritik kepada pemerintah dan DPR yang dinilai belum menunjukkan komitmen dalam memperkuat reformasi kepolisian.

Menurut Arif, pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru dinilai berpotensi melemahkan semangat reformasi.

“Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam dan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjanjikan reformasi kepolisian, namun kemudian justru merevisi Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, yang semangatnya membawa kepolisian mundur ke belakang,” ujarnya.

Di akhir aksi, Arif mengajak masyarakat terus mengawal reformasi kepolisian agar Polri menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan akuntabel.

“Pajak kita, uang kita, yang kita gunakan untuk membayar seragam polisi, senjata polisi, gaji polisi, mestinya kemudian kembali kepada kita dengan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang adil, bukan justru dengan penyiksaan, represi terhadap kemerdekaan berpendapat, kriminalisasi, atau penyalahgunaan kewenangan dan korupsi,” katanya.

The post Koalisi Sipil Desak Reformasi Polri pada Hari Bhayangkara: Polisi Harus Kembali Melayani Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.

The post Aksi BEM UI di Depan Mabes Polri Ricuh, Keranda Simbolik HUT Bhayangkara Dilucuti Aparat appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan itu disampaikan Listyo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

“Sebagaimana peribahasa ‘tidak ada gading yang tak retak’, begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna,” kata Listyo.

Menurut dia, kesadaran atas berbagai kekurangan menjadi dorongan bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan.

“Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah, setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat,” ujarnya.

Listyo menegaskan Polri akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kepercayaan publik melalui berbagai perbaikan di internal institusi.

Pernyataan Kapolri disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang mewarnai peringatan Hari Bhayangkara tahun ini.

Pada hari yang sama, aksi demonstrasi Aliansi BEM se-Universitas Indonesia (BEM se-UI) di depan Markas Besar Polri diwarnai kericuhan saat massa membawa keranda mayat sebagai simbol kritik terhadap institusi kepolisian.

Dalam aksi bertajuk #MatinyaReformasiPolri, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain menolak perluasan kewenangan Polri di ruang sipil, mengkritisi draf revisi Undang-Undang Polri, serta meminta penyelesaian berbagai dugaan kasus kekerasan yang melibatkan aparat.

Kericuhan terjadi ketika aparat menghalangi massa membawa keranda bambu berbalut kain hijau bertuliskan “Kepolisian Republik Indonesia” ke depan gerbang Mabes Polri. Aksi saling dorong sempat terjadi saat petugas menarik kain penutup keranda tersebut.

The post Kapolri Akui Polri Belum Sempurna, Sebut Kritik Jadi Bahan Evaluasi appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan lonjakan aktivitas spam promosi judi online meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

“Berdasarkan hasil pemantauan, selama dua minggu terakhir terjadi lonjakan sekitar 128 persen dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari hingga Juli 2026,” kata Alexander di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Alexander, hasil analisis Komdigi menunjukkan aktivitas tersebut merupakan operasi terorganisasi lintas negara yang memanfaatkan sistem otomatis atau bot untuk memantau media sosial secara real time.

Saat sebuah unggahan dari akun dengan jumlah pengikut besar mengalami lonjakan interaksi, sistem secara otomatis menyebarkan komentar berisi promosi dan tautan menuju situs judi online.

Komdigi juga menemukan peningkatan aktivitas tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Momentum turnamen sepak bola itu dimanfaatkan pelaku untuk mempromosikan taruhan olahraga melalui ribuan komentar spam di berbagai platform digital.

Alexander menjelaskan, pelaku menggunakan akun palsu yang dioperasikan bot di Instagram, Facebook, dan TikTok. Komentar dibuat berulang dengan variasi kata kunci dan tagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis.

Berdasarkan analisis jaringan, aktivitas tersebut terhubung dengan sindikat judi online internasional yang menggunakan akun-akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil.

“Operasi ini dilakukan secara transnasional menggunakan jaringan akun untuk menyebarkan ribuan komentar promosi dalam waktu singkat, terutama pada akun media sosial yang memiliki jangkauan publik tinggi,” ujarnya.

Komdigi telah berkoordinasi dengan sejumlah platform digital untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Pemerintah juga berencana bertemu dengan Meta karena Instagram dan Facebook menjadi platform yang paling banyak digunakan sebagai sarana promosi judi online.

“Menurut pantauan kami, komentar promosi judi online paling banyak tersebar di platform Meta, yaitu Instagram dan Facebook. Kami akan segera bertemu dengan perwakilan Meta untuk membahas langkah penanganannya,” kata Alexander.

Sepanjang 1 hingga 28 Juni 2026, Komdigi telah menindak 126.180 konten yang berkaitan dengan judi online. Sebagian besar berasal dari situs web, disusul layanan file sharing, YouTube, platform Meta, dan X.

Selain memblokir konten, Komdigi terus berkoordinasi dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri rekening bank, dompet digital, dan akun QRIS yang diduga digunakan jaringan judi online.

“Tidak jarang kami menemukan nomor rekening perbankan, QRIS maupun e-wallet yang kemudian langsung kami koordinasikan dengan PPATK dan OJK untuk dilakukan penutupan,” ujarnya.

Komdigi mengimbau masyarakat tidak mengklik, membalas, maupun membagikan komentar promosi judi online di media sosial serta segera melaporkan akun yang terindikasi menyebarkan konten tersebut.

“Perbuatan judi, baik judi konvensional maupun judi online, tetap merupakan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu kami mengimbau masyarakat menghindari segala bentuk interaksi dengan promosi judi online di media sosial,” tegas Alexander.

The post Komdigi Ungkap Modus Baru Judi Online, Bot Serbu Kolom Komentar Media Sosial appeared first on Trigger Netmedia.

Para WNA tersebut dipindahkan pada Minggu (10/5/2026) ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pendalaman status keimigrasian serta dugaan pelanggaran hukum.

Sebanyak 320 orang tersebut terdiri dari 224 laki-laki dan 96 perempuan. Selama pemeriksaan berlangsung, WNA laki-laki ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, sementara WNA perempuan ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hasil pendalaman menunjukkan mayoritas WNA menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa on Arrival (VoA), dan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Selain itu, petugas juga mengidentifikasi 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia.

Menanggapi maraknya tindak pidana yang melibatkan WNA belakangan ini, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat.

Dalam beberapa waktu terakhir, tercatat sedikitnya lima pengungkapan kasus sindikat yang melibatkan WNA di sejumlah wilayah Indonesia. Mayoritas WNA yang diamankan berasal dari Vietnam dan Kamboja, dua negara yang memperoleh fasilitas bebas visa.

Hendarsam juga menepis anggapan bahwa pengawasan keimigrasian Indonesia lemah. Menurut dia, selama periode 1 Januari hingga 5 Mei 2026, Ditjen Imigrasi telah melakukan 6.779 tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.026 tindakan berupa pembatalan izin tinggal, 2.026 deportasi, 1.404 pendetensian, dan 1.323 penangkalan.

“Saya perlu meluruskan bahwa Imigrasi tidak ‘kebobolan’. Sebaliknya, keberhasilan penangkapan WNA di berbagai lokasi justru membuktikan efektivitas fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini pelanggaran oleh WNA. Kami juga menjalin koordinasi yang baik dengan Polri, dan kemarin akhirnya dilakukan operasi penangkapan terhadap 320 WNA di Hayam Wuruk,” ujar Hendarsam.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan di sejumlah lokasi penangkapan menunjukkan sebagian besar terduga pelaku bahkan belum sempat beroperasi secara penuh.

“Hasil pemeriksaan pada beberapa lokasi penangkapan WNA diduga scammer menunjukkan banyak yang bahkan belum sempat beroperasi dan beberapa yang baru beroperasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita bekerja secara proaktif sebelum tindak pidana terjadi secara luas,” katanya.

The post Imigrasi Identifikasi 15 Sponsor di Balik 320 WNA Terduga Judol appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Rudianto, pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi ancaman judi online yang dinilai dapat merusak generasi muda.

“Kalau memang ada sekitar 200 ribu remaja kita terpapar judi online, pemerintah tidak boleh berdiam diri. Harus ada langkah pencegahan sekaligus penindakan,” kata Rudianto kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai upaya pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi masif kepada kalangan remaja terkait bahaya judi online. Selain itu, ia meminta Komdigi berani menutup situs maupun aplikasi yang diduga menjadi bagian dari jaringan judi online.

“Situs atau aplikasi yang diduga terkait sindikat judi online harus diputus dan dihentikan. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” ujarnya.

Rudianto juga mengapresiasi langkah Polri yang menangkap ratusan warga negara asing terkait kasus kejahatan siber di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

Ia berharap aparat penegak hukum terus mengambil langkah tegas agar Indonesia tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan judi online maupun kejahatan siber internasional.

“Indonesia jangan sampai menjadi rumah bagi pelaku kejahatan siber dan judi online,” katanya.

Menurut Rudianto, Presiden telah menyatakan perang terhadap judi online. Karena itu, seluruh kementerian dan aparat penegak hukum diminta serius menindak jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya.

The post Data 200 Ribu Anak Terpapar Judol, DPR Desak Penindakan Lebih Tegas appeared first on Trigger Netmedia.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu, 9 Mei 2026.

Menurut dia, dari total 108 personel yang dimutasi, sebanyak 91 personel masuk kategori promosi dan rotasi setara.

Salah satu posisi strategis yang berganti ialah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang kini dijabat Komisaris Jenderal Polisi Panca Putra.

Selain itu, Polri mengganti sembilan kapolda, yakni Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, hingga Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri.

Mutasi juga menyentuh jabatan kapolres di sejumlah wilayah strategis, termasuk Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko.

Dalam mutasi kali ini, Polri turut mencatat promosi kepangkatan terhadap 16 personel menjadi Irjen Pol, 43 personel menjadi Brigjen Pol, serta 16 personel mendapat promosi ke pangkat Kombes Pol.

Satu polisi wanita, Brigjen Pol Sagung Dian Kartini, mendapat promosi jabatan sebagai Karolemtala Stamarena Polri.

Johnny mengatakan mutasi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

The post Kapolri Mutasi Ratusan Perwira Tinggi dan Menengah appeared first on Trigger Netmedia.