“Saat ini Kalimantan Barat berada di peringkat ke-30 secara nasional. Target saya, dalam lima tahun kita bisa tembus ke posisi 15. Ini hanya mungkin tercapai jika semua pihak, terutama ibu-ibu PKK, bergerak bersama,” ujar Gubernur Norsan.

Kader PKK Diandalkan Tekan Stunting, Hidupkan Kembali Posyandu

Untuk mendongkrak IPM, pemerintah daerah akan kembali mengaktifkan Posyandu sebagai pusat pemantauan gizi dan edukasi keluarga. Stunting disebut sebagai masalah kronis yang hanya bisa diselesaikan dari akar rumput dengan keterlibatan langsung masyarakat.

Gubernur juga menyoroti masih tingginya jumlah masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah. Data Pemprov mencatat sekitar 25% warga belum tamat SMA. Untuk itu, diluncurkan dua program: pembebasan SPP bagi siswa miskin di SMA swasta (ditargetkan penuh 2026) dan revitalisasi Kejar Paket bagi warga putus sekolah.

“PKK punya akses langsung ke rumah-rumah, itulah kekuatannya. Mereka bisa menjadi motor perubahan sosial,” tambah Gubernur.

Anggaran Masih Rendah, Desa Diminta Lebih Serius Dukung PKK

Meski diakui sebagai organisasi sosial paling masif dengan lebih dari 2,5 juta kader di seluruh Indonesia, dukungan anggaran terhadap PKK di Kalimantan Barat masih menjadi tantangan.

Ketua TP PKK Kalbar, Hj. Erlina, mengungkapkan bahwa hanya 46% desa di Indonesia yang telah mengalokasikan dana dari APBDes untuk mendukung pembinaan PKK. Sementara dari total APBD 2025 di Kalbar, tercatat 22% kabupaten dan 17% kota belum mengoptimalkan dukungan pembinaan PKK.

“Tanpa dukungan konkret dari anggaran, potensi kader kita tidak bisa dimaksimalkan. Padahal peran PKK terbukti strategis dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan,” tegasnya.

Bukan Sekadar Organisasi, PKK Didorong Menjadi Agen Perubahan

Mengutip sambutan Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, Hj. Erlina menekankan pentingnya transformasi peran PKK dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Lima dari delapan poin Asta Cita berada dalam lingkup kerja PKK: memperkuat Pancasila, kemandirian pangan, pengembangan SDM, kewirausahaan, dan pembangunan berbasis desa.

“Dengan semangat gotong royong, PKK telah tumbuh menjadi kekuatan sosial yang menjawab tantangan zaman. Ke depan, kader-kader ini akan didorong menggunakan teknologi digital, membangun program kerja berkelanjutan, dan menjadi mitra strategis pemerintah,” katanya.

Sebagai penutup, Gubernur kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menyepelekan peran organisasi berbasis keluarga. “Kita ingin Kalbar bangkit, dan kebangkitan itu dimulai dari keluarga,” tegasnya.

The post IPM Kalbar Masih di Urutan 30 Nasional, Pemprov dorong PKK Jadi Garda Terdepan Tekan Stunting dan Putus Sekolah appeared first on Trigger Netmedia.