Dalam laporan World Economic Outlook Update yang dipublikasikan pekan lalu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,11 persen.

Meski demikian, IMF memperkirakan perekonomian Indonesia berpotensi membaik pada 2027 dengan pertumbuhan mencapai 5,1 persen.

Di tingkat global, IMF merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan global pada 2024–2025 yang berada di kisaran 3,5 persen.

Menurut IMF, perlambatan ekonomi global dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok serta menekan sentimen pasar.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai perkembangan teknologi, khususnya adopsi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), menjadi salah satu faktor yang membantu menopang aktivitas ekonomi global di tengah tekanan geopolitik.

Di kawasan Asia, sejumlah negara berkembang mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan India sebesar 0,1 poin persentase menjadi 6,4 persen pada 2026.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina dipangkas lebih dalam, yakni 0,2 poin persentase menjadi 3,9 persen.

Berbeda dengan kedua negara tersebut, IMF tidak mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia, baik untuk 2026 maupun 2027. Posisi itu serupa dengan Indonesia yang juga mempertahankan proyeksi pertumbuhannya.

The post IMF Pertahankan Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya menyampaikan, nilai APBN pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 3.800 triliun dan berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 4.200 triliun pada 2027.

“Kalau kita lihat, APBN kita cukup besar kan? Sekarang hampir Rp 4.000 triliun. Sekarang Rp 3.800 triliun ya? Tahun depan mungkin Rp 4.200 triliun,” kata Purbaya dalam kuliah umum pada puncak Dies Natalis ke-11 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di Tangerang Selatan, Jumat (10/7/2026).

Meski nilainya besar, Purbaya menilai dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Ia menyebut belanja pemerintah hanya menyumbang sekitar 7 hingga 10 persen terhadap aktivitas ekonomi nasional.

“APBN saja tidak bisa menciptakan pertumbuhan yang cepat dan tidak juga bisa menciptakan kesejahteraan. Kontribusi kita ke ekonomi hanya sekitar 7 sampai 10 persen maksimal,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi peran sektor swasta sebagai penggerak utama perekonomian. Menurut Purbaya, strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah memaksimalkan efektivitas belanja pemerintah sekaligus menciptakan ruang agar investasi dan aktivitas dunia usaha terus berkembang.

“Strategi yang dijalankan Bapak Prabowo adalah yang 10 persen ini dibuat optimal, sementara 90 persen yang berasal dari sektor swasta dibuat tetap berjalan dan bergerak lebih cepat,” kata dia.

Purbaya menjelaskan, fungsi APBN tidak hanya sebagai instrumen belanja negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan dan menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi sektor swasta.

“APBN digunakan untuk memastikan yang 10 persen itu bisa mengendalikan yang 90 persen, bukan hanya melalui belanjanya saja,” ujarnya.

The post Menkeu Purbaya: APBN Saja Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Pertumbuhan Bergantung pada Swasta appeared first on Trigger Netmedia.

ICOR merupakan indikator yang mengukur besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien penggunaan modal investasi. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi yang lebih besar diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), rata-rata ICOR Indonesia sepanjang 2020–2024 berada pada kisaran 6,2 hingga 7,1. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di kisaran 3,5 hingga 4,0. Perbedaan itu menunjukkan Indonesia membutuhkan modal yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang setara.

Efisiensi investasi menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan tujuan penanaman modal. Negara dengan ICOR yang lebih rendah umumnya dinilai mampu memanfaatkan investasi secara lebih produktif sehingga berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih menarik.

Data investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) juga menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara. Pada 2024, rasio FDI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sekitar 1,6 persen. Sebagai perbandingan, Vietnam mencapai 4,9 persen, Malaysia 3,3 persen, dan Thailand 2,4 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio FDI Indonesia cenderung bergerak stagnan, sementara sejumlah negara pesaing mencatat peningkatan.

Di pasar keuangan, tekanan terhadap aset domestik juga tercermin dari arus keluar dana asing di pasar saham, pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta penurunan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN). Meski dipengaruhi berbagai faktor global, perkembangan tersebut menunjukkan investor semakin selektif dalam menempatkan modalnya di negara berkembang.

Persepsi investor turut dipengaruhi oleh penilaian lembaga pemeringkat internasional. Pada 2026, Moody’s dan Fitch merevisi outlook Indonesia menjadi negatif, sementara MSCI menunda keputusan terkait status pasar modal Indonesia. Bagi pelaku pasar, perubahan outlook semacam ini menjadi salah satu indikator dalam menilai prospek investasi suatu negara.

Selain potensi sumber daya alam, investor juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti konsistensi kebijakan pemerintah, kepastian regulasi, tata kelola pemerintahan, produktivitas tenaga kerja, efisiensi penggunaan modal, dan kemampuan berinovasi. Faktor-faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap daya saing investasi dalam jangka panjang.

Secara umum, ICOR yang tinggi mencerminkan rendahnya produktivitas investasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengembalian investasi, serta mengurangi daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi apabila tidak diimbangi dengan perbaikan efisiensi dan iklim usaha.

The post ICOR Tinggi Jadi Tantangan Daya Saing Investasi Indonesia appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Edi saat menghadiri kegiatan Coffee Morning yang digelar Kesultanan Kadriah Pontianak di Istana Kadriah, Kamis (11/6/2026).

Menurut Edi, Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat terus berkembang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 693 ribu jiwa berdasarkan data e-KTP.

Sebagai kota yang dihuni masyarakat dengan latar belakang beragam, Pontianak dinilai mampu menjaga kehidupan yang harmonis dan toleran. Namun, pertumbuhan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat juga memunculkan sejumlah tantangan.

“Kita perlu sinergisitas dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang setiap hari kita hadapi bersama,” kata Edi.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi kota saat ini, mulai dari pengelolaan sampah, lingkungan, kemacetan lalu lintas, hingga tantangan ekonomi yang dipengaruhi kondisi nasional dan global.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjut dia, terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengembangan kawasan waterfront, serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didukung pemerintah pusat.

Selain itu, tingginya jumlah kendaraan yang telah melampaui jumlah penduduk serta aktivitas distribusi barang melalui pelabuhan turut menjadi tantangan dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan.

“Karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan infrastruktur strategis yang dapat mengurangi beban lalu lintas di dalam kota,” ujarnya.

Edi juga mengingatkan potensi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan intrusi air laut pada sumber air baku dan meningkatkan risiko kebakaran lahan.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Kota Pontianak menunjukkan perkembangan positif.

“Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak telah mencapai 80,82, angka kemiskinan berada di kisaran 4 persen, dan pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen,” katanya.

Sementara itu, Sultan Pontianak Syarif Melvin Alkadrie mengatakan kegiatan coffee morning menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat keamanan menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

The post Wali Kota Pontianak Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Pembangunan Kota appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Forum Group Discussion Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis (21/5/2026).

“Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Harisson.

Menurut dia, forum SIKADA menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai sejumlah isu seperti pengendalian inflasi, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan perluasan akses keuangan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Harisson juga memaparkan realisasi keuangan daerah Kalimantan Barat hingga akhir 2025. Berdasarkan data unaudited per 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun.

Adapun hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target tahun berjalan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan ekonomi global saat ini masih dipengaruhi gejolak harga minyak dunia dan arus modal asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada nilai tukar dan perekonomian nasional maupun daerah.

Meski demikian, Doni menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif baik dengan dukungan sektor perdagangan besar dan pertambangan.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari penurunan lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga disparitas harga LPG subsidi di sejumlah daerah.

Doni juga mendorong penguatan sektor UMKM agar ekonomi Kalimantan Barat lebih tahan terhadap gejolak global.

“UMKM relatif lebih tangguh dan memiliki peluang pasar yang lebih beragam. Ini bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalbar,” katanya.

The post Forum SIKADA Bahas Inflasi, UMKM, hingga Investasi di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Sony dalam kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, hingga saat ini terdapat 508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat yang telah terverifikasi dan sebagian besar sudah beroperasi.

“Sebagian besar sudah operasional dan telah menyerap 20.381 orang, khususnya masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Sony menjelaskan, keberadaan SPPG tidak hanya memberikan layanan makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menambahkan, program MBG juga melibatkan sekitar 2.000 pemasok bahan pangan yang berasal dari badan usaha milik desa (BUMDes), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Seluruh SPPG telah memberikan pelayanan kepada 995.321 penerima manfaat,” katanya.

Menurut Sony, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,8 miliar per hari untuk program MBG di Kalimantan Barat.

Dana tersebut, kata dia, tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang, hingga Singkawang.

Sony menyebut sekitar Rp2,3 miliar dari total anggaran harian tersebut terserap untuk pembayaran tenaga kerja di SPPG.

Ia menilai perputaran dana program MBG turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah dan memperkuat ekonomi daerah.

The post BGN Klaim MBG Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Kenaikan terbatas itu dinilai menunjukkan mulai tertahannya optimisme masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sinyal pelemahan terlihat pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun menjadi 129,6 dari sebelumnya 130,4 pada Maret 2026. Penurunan tersebut mencerminkan melemahnya pandangan masyarakat terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang.

Analis menilai penurunan ekspektasi konsumen berkaitan dengan kekhawatiran terhadap lapangan kerja dan stabilitas usaha di masa depan.

“Peningkatan tipis pada IKE tidak bisa menutupi fakta bahwa ekspektasi masa depan justru melandai,” ujar analis ekonomi.

Meski Bank Indonesia menyebut daya beli masyarakat masih terjaga, masyarakat dinilai mulai bersikap lebih hati-hati dalam melakukan konsumsi.

Kenaikan persepsi terhadap penghasilan saat ini disebut belum cukup kuat untuk mengimbangi ketidakpastian jangka panjang yang membayangi kondisi ekonomi.

Apabila tren pelemahan ekspektasi terus berlangsung, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini ditopang konsumsi rumah tangga.

The post Analis Soroti Pelemahan Ekspektasi Konsumen Enam Bulan ke Depan appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan pertumbuhan uang primer menunjukkan kondisi likuiditas perekonomian nasional masih terjaga.

“Ini mencerminkan terjaganya stabilitas likuiditas perekonomian nasional serta efektivitas instrumen kebijakan moneter BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Mei 2026.

Menurut Ramdan, perkembangan uang primer dipengaruhi kenaikan giro bank umum di Bank Indonesia sebesar 21,6 persen secara tahunan. Selain itu, uang kartal yang diedarkan tumbuh 14,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BI mencatat uang kartal yang diedarkan mencapai Rp 1.301,1 triliun. Dari jumlah tersebut, uang yang berada di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat sebesar Rp 1.195,6 triliun, sedangkan uang tunai yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 105,5 triliun.

Ramdan menyebut tingginya uang kartal menunjukkan kebutuhan uang tunai masyarakat masih cukup besar di tengah aktivitas ekonomi yang terus berjalan.

Selain itu, giro bank umum di BI tercatat sebesar Rp 454,2 triliun, sementara giro sektor swasta mencapai Rp 7,6 triliun.

Bank Indonesia juga menyatakan penyesuaian perhitungan M0 dilakukan sejak Januari 2025 untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap stabilitas pasar.

The post Pertumbuhan Uang Primer Melambat Jadi 14,3 Persen appeared first on Trigger Netmedia.

Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road), Jembatan Kapuas III, serta rencana jalan tol dari Bandara Supadio menuju Pelabuhan Kijing.

Edi mengatakan, proyek-proyek itu diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di Kota Pontianak sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Jika terealisasi, kemacetan bisa berkurang dan konektivitas akan semakin baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya seusai Musrenbang Provinsi Kalbar, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur tersebut juga akan mendukung optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing, terutama dalam mengurangi arus kendaraan berat yang masuk ke pusat kota.

Menurut Edi, salah satu tahapan penting yang perlu segera dilakukan adalah penetapan dalam tata ruang serta pembebasan lahan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 telah mengakomodasi berbagai usulan pembangunan dari DPRD, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Ia menegaskan, proyek-proyek strategis tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat karena dinilai memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

The post Pemprov Kalbar Dorong Proyek Strategis, Pontianak Bidik Perbaikan Konektivitas appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono, mengatakan secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen.

“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik, khususnya bank sentral, seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” ujar Anton dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

ULN pemerintah tercatat sebesar 215,9 miliar dollar AS atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan 0,7 persen menjadi 193,7 miliar dollar AS.

Menurut Bank Indonesia, utang pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai sektor prioritas, antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap terjaga dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

The post Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 437,9 Miliar Dollar AS appeared first on Trigger Netmedia.