Menurut dia, keluarga merupakan unit terkecil dalam pembangunan bangsa. Karena itu, BP4 diharapkan mampu menjadi benteng dalam menekan angka perceraian melalui edukasi pranikah, pendampingan, serta penasihatan bagi calon pengantin maupun pasangan yang menghadapi persoalan rumah tangga.

“BP4 harus hadir sebagai garda terdepan dalam menekan angka perceraian dan memberikan edukasi pranikah yang prinsip bagi calon pengantin di Kota Pontianak,” ujar Amirullah usai pelantikan pengurus BP4 Kota Pontianak dan kecamatan masa bakti 2026–2031 di Aula Gedung Eks Bank Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi digital dalam pelayanan BP4. Menurutnya, pendekatan konvensional perlu dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu menjangkau generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z.

“Manfaatkan teknologi informasi untuk memberikan konsultasi dan edukasi kepada generasi muda agar mereka memiliki kesiapan mental dan finansial sebelum menikah,” katanya.

Selain itu, BP4 di tingkat kecamatan diminta aktif berkolaborasi dengan kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA). Sinergi lintas sektor dinilai penting agar program pembinaan keluarga selaras dengan program Pemerintah Kota Pontianak, termasuk dalam penanganan isu sosial seperti stunting dan perlindungan anak.

Amirullah juga menyinggung pengalamannya dalam menangani persoalan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk permohonan izin perceraian. Ia menyebut, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah proses penasihatan melalui BP4.

“Harapannya, setelah melalui BP4, ada pasangan yang mengurungkan niat untuk bercerai. Itu menjadi salah satu indikator keberhasilan BP4,” ujarnya.

Ia menegaskan, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, peran BP4 dalam memberikan nasihat, pembinaan, dan mediasi sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga.

“Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas bapak, tidak ada bekas ibu. Yang ada hanya mantan suami atau mantan istri. Karena itu, dampak perceraian harus benar-benar dipikirkan,” kata Amirullah.

The post Sekda Pontianak Dorong BP4 Perkuat Ketahanan Keluarga appeared first on Trigger Netmedia.

Edi mengungkapkan, predikat KLA kategori Nindya merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

“Kategori Nindya ini tidak banyak diraih daerah lain. Dari seluruh penerima, hanya sekitar 50 kota dan kabupaten yang mendapatkannya, dan hanya tujuh daerah yang mampu mencapai kategori Utama,” ujarnya.

Menurut Edi, pencapaian ini merupakan hasil dari kebijakan berkelanjutan yang didukung perangkat hukum daerah. Pemkot Pontianak telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak dan Kota Layak Anak, yang menjadi landasan pemenuhan hak anak di berbagai sektor.

Program yang dijalankan mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, pembangunan ruang publik ramah anak, hingga pembentukan Forum Anak sebagai wadah aspirasi generasi muda.

Ke depan, Pemkot akan memperkuat respon cepat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, termasuk bullying dan pelecehan. Saat ini Pontianak telah memiliki Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) serta Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) untuk penanganan kasus secara komprehensif.

“Semangat kami adalah terus melakukan asesmen dan perbaikan berkelanjutan, agar kualitas hidup anak di Pontianak semakin baik dan layak,” tegas Edi.

Ajang tahunan KLA merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang konsisten memenuhi hak dan perlindungan anak sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

The post Pontianak Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya 2025 appeared first on Trigger Netmedia.