Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak di Kampus UNU Kalbar, Senin (13/7/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono mengatakan, pemerintah daerah membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi di berbagai bidang yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan kota.

“Kami meningkatkan kerja sama dengan UNU Kalbar dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Pemerintah Kota Pontianak siap bekerja sama di berbagai bidang sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah,” kata Edi usai penandatanganan MoU.

Menurut Edi, nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis antara UNU Kalbar dan organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing OPD akan mengidentifikasi program yang dapat dikerjakan bersama.

“MoU ini akan kami turunkan menjadi kerja sama yang lebih konkret melalui perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas SDM di Kota Pontianak. Menurut Edi, kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan IPM tidak hanya ditentukan oleh sektor pendidikan, melainkan juga dipengaruhi kualitas kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat.

Karena itu, Edi menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyusunan kajian kebijakan publik yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah.

Selain itu, kerja sama juga diharapkan mendukung upaya menekan angka pengangguran. Perguruan tinggi dinilai dapat menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja sekaligus mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat.

Edi juga menyampaikan apresiasi kepada Nahdlatul Ulama atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak.

“Kami berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang selama ini terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Semoga kerja sama ini menghasilkan program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

The post Pemkot Pontianak Gandeng UNU Kalbar Tingkatkan SDM dan Dukung Pembangunan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

“Saya minta kepala daerah benar-benar mengecek anggarannya. Jangan langsung percaya laporan bawahan yang mengatakan uang tidak cukup. Cek dulu, sudah melakukan efisiensi atau belum,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Tito, solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan pembayaran gaji PPPK adalah meninjau kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pos belanja yang tidak mendesak.

Ia mencontohkan belanja perjalanan dinas, rapat, konsumsi, hingga pengadaan barang yang belum menjadi prioritas sebagai pos yang dapat dipangkas.

“Kalau belum efisiensi, lakukan itu dulu untuk membayar pegawai,” ujarnya.

Tito juga meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memverifikasi kondisi keuangan daerah yang mengaku mengalami kesulitan fiskal.

Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Lahat berhasil menghemat anggaran hingga Rp400 miliar melalui efisiensi belanja. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai program prioritas.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat, Tito mengatakan pihaknya siap membantu daerah yang telah melakukan efisiensi tetapi masih kekurangan anggaran.

“Kalau memang sudah efisiensi tetapi masih kesulitan, dan mereka memiliki DBH yang belum disalurkan, kami akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar penyalurannya diprioritaskan untuk membayar gaji PPPK,” katanya.

Tito menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk menghentikan kontrak PPPK.

“Prinsipnya, tidak boleh ada yang merumahkan PPPK karena hanya akan menambah angka pengangguran,” ujarnya.

Sebelumnya, pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (6/7/2026). Mereka menolak rencana perumahan pegawai dan meminta pemerintah daerah mencari solusi atas keberlanjutan status kerja serta pembayaran gaji mereka.

The post Mendagri Minta Pemda Efisiensi APBD sebelum Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK appeared first on Trigger Netmedia.

Angka ini meningkat dibandingkan data PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 yang mencatat 32.064 orang, serta 27.222 orang pada periode Januari-Mei 2024.

Berdasarkan data Kemnaker, jumlah PHK hingga 31 Juli 2024 tercatat mencapai 42.863 orang. Mayoritas PHK terjadi di sektor industri pengolahan, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, dengan total 22.356 orang.

“Per Juli 2024, dari total 42.863 orang yang terkena PHK, sektor industri pengolahan mendominasi dengan 22.356 orang, sedangkan sektor non-industri pengolahan mencatat 20.507 orang,” tertulis dalam data Kemnaker.

Berikut lima industri dengan jumlah PHK terbanyak per 31 Juli 2024:

Industri pengolahan: 22.356
Aktivitas jasa lainnya: 11.656
Pertanian, kehutanan, dan perikanan: 2.918
Pertambangan dan penggalian: 2.771
Perdagangan besar dan eceran: 1.902

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Meskipun angkanya masih tinggi, jumlah ini turun 790 ribu orang dari periode yang sama pada 2023. Plt Kepala BPS, Amalia Widyasanti, menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran disebabkan oleh sebagian besar angkatan kerja yang belum terserap.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 214 juta orang, dengan 149,38 juta di antaranya tercatat sebagai angkatan kerja. Namun, yang terserap atau bekerja hanya 142,18 juta orang.

Secara lebih rinci, jumlah pengangguran pada Februari 2024 ini merupakan yang terendah sejak Februari 2020, dengan penurunan menjadi 6,93 juta atau 4,94 persen.

Sejak saat itu, angka pengangguran terus menurun. Pada Februari 2023, pengangguran tercatat sebanyak 7,99 juta orang, lalu turun lagi menjadi 7,86 juta pada Agustus 2023.

Dari total 142,18 juta penduduk yang bekerja, 93,27 juta adalah pekerja penuh, 36,8 juta pekerja paruh waktu, dan 2,11 juta lainnya setengah pengangguran.

Sumber: Suara.com

The post Duh PHK Massal Terus Terjadi, Jumlah Pengangguran di Indonesia Tembus 7,99 Juta appeared first on Trigger Netmedia.

Tingginya perputaran uang pinjaman online ini sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang berasal dari perusahaan fintech lending yang mencapai 26 persen per tahun. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan tertinggi dalam industri keuangan manapun.

Sayangnya atensi masyarakat mengakses pinjaman online dibarengi dengan pertumbuhan pinjol – pinjol ilegal. OJK mencatat bahwa remaja berusia 15 – 17 tahun merupakan kelompok paling rentan terjerat pinjol ilegal di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkap kalau saat ini pelaku pinjol ilegal melakukan penipuan dengan cara membuat platform yang menyerupai platform pinjol legal yang terdaftar di OJK.

Modus ini yang kerap mengelabui masyarakat. Apalagi kondisi tersebut diperparah dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok umur tertentu.

Kemudahan akses mendapatkan uang menjadi alasan pinjol menjadi produk favorit masyarakat. Pinjol seakan menjadi jalan singkat solusi memperoleh uang secara kilat.

Tentu saja skema ini sangat menggiurkan di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu. Terlebih, kini Indonesia tengah dilanda badai PHK di sejumlah sektor industri. Tercatat Indonesia memiliki sedikitnya 7,2 juta pengangguran per Februari 2024 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus berkembang. Hal ini terbukti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024 dari TPT pada Februari 2023 sebesar 5,45%. Namun demikian, tentunya angka ini harus terus diturunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah.

Ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN yang jumlah penduduknya mencapai 281,6 juta orang.

Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 sampai dengan 3.5 juta tiap tahunnya. Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.

Sumber: Suara.com

The post Kini 7,2 Juta Orang Indonesia Pengangguran, Utang Pinjol Capai Rp874,5 Triliun! appeared first on Trigger Netmedia.

Acara ini diikuti oleh 25 perusahaan yang menawarkan sebanyak 145 lowongan pekerjaan, Selasa (28/11).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang turut hadir dalam acara pembukaan Job Fair Kota Pontianak di Aula UMP Jalan Ahmad Yani, menekankan pentingnya acara ini sebagai upaya untuk menghadirkan lapangan pekerjaan baru.

“Kota Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa. Kita berharap job fair membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Edi, meskipun angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 9,82 persen di tahun 2022 menjadi 8,92 persen di tahun 2023, hal ini tetap menjadi perhatian setelah dampak pandemi COVID-19.

Job fair menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak: para pencari kerja mendapatkan informasi tentang peluang pekerjaan sementara perusahaan mendapat tenaga kerja yang dibutuhkan.

Edi juga menyoroti bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-2035, di mana hampir 70 persen penduduk Indonesia akan berusia produktif.

Hal ini menjadi dorongan bagi pemuda untuk terus memperbaharui keterampilan dan memperluas jaringan sosial.

“Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam pengembangan lapangan kerja. Pemkot Pontianak berupaya menarik investasi dan mempermudah izin usaha guna menciptakan pasar ekspor yang lebih baik,” papar Edi.

Sementara Kepala Disnaker Kota Pontianak, Ismail, menjelaskan bahwa job fair ini juga menyediakan fasilitas berbagai pelatihan.

Kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja dan Bursa Kerja Khusus menjadi bagian dari upaya untuk melatih dan meningkatkan keterampilan vokasi bagi para pencari kerja.

Job Fair Kota Pontianak berlangsung selama dua hari, dimulai dari tanggal 28 hingga 29 November, memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menjalin hubungan dengan perusahaan dan mendapatkan informasi serta peluang pekerjaan yang ada di Kota Pontianak.

The post Job Fair Kota Pontianak: Upaya Kolaboratif Pemerintah dan UMP dalam Tingkatkan Lapangan Pekerjaan appeared first on Trigger Netmedia.

“Proses peningkatan UMR telah disetujui secara bersama-sama oleh perwakilan buruh, pekerja, dan Dewan Pengupah di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pontianak. Kami telah memperhatikan semua aspek untuk memastikan keberlanjutan,” ujar Edi Rusdi Kamtono.

Penetapan UMR ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menetapkan upah bagi karyawan. Wali Kota Edi berharap tidak ada lagi tenaga kerja di Pontianak yang menerima upah di bawah standar UMR.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memberikan upah di bawah UMR,” tegasnya.

Dengan kenaikan ini, UMR Pontianak berada di atas UMR Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak menjadi teladan bagi daerah lainnya di Kalbar.

Kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa ini juga menjadi daya tarik bagi pekerja dari luar daerah.

“Saat ini, angka pengangguran terbuka kita telah mengalami penurunan beberapa faktor, dan hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” ungkapnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pontianak, Ismail, menjelaskan bahwa penetapan UMR dilakukan bersama Dewan Pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Perhitungan kenaikan UMR menggunakan data UMR Kota Pontianak tahun sebelumnya yang dikalikan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun berjalan.

“Dengan inflasi Provinsi sebesar 2,26 persen tahun ini dan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebesar 4,98 persen, kami menggunakan alfa 0,2 yang merupakan hasil musyawarah mufakat,” tambahnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan pengangguran terbuka Kota Pontianak dari 9,92 persen menjadi 8,92 persen pada tahun 2023.

Ismail menyatakan bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, capaian ini merupakan pencapaian terbaik Kota Pontianak dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

“Capaian ini memberikan optimisme bagi Kota Pontianak untuk tahun 2024,” tutupnya.

The post UMR Kota Pontianak Tahun 2024 Naik, Langkah Penting Menuju Kesejahteraan Pekerja appeared first on Trigger Netmedia.

Ancaman terhadap stabilitas sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas, mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang efektif.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (4/8).

Rapat koordinasi daring tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Suhajar Diantoro.

“Pokok bahasan kita hari ini mengenai Program Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2023 yang merupakan Program dari Kemendikbudristek, yaitu adanya kerjasama antara Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud ristek dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas),” jelas Sekjen Suhajar.

PKW ini ditujukan kepada anak sekolah, terutama yang tidak sekolah atau putus sekolah, dengan tujuan memberikan pelatihan dan pembinaan agar mereka memiliki keterampilan berwirausaha yang kuat, sehingga dapat menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menciptakan dampak positif pada masyarakat.

Sekjen Suhajar dan Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, mendorong semua pemerintah daerah untuk menjalankan program ini secara efektif.

Program PKW diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan anggaran mencapai Rp 12 Milyar. Setiap provinsi diberikan alokasi dana sebesar Rp 600 juta untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Tri Tito Karnavian, Ketua Harian Dekranas, mengungkapkan bahwa program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

“Saya berharap kepada 21 Provinsi melalui Dekranasda Provinsi untuk dapat melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan dalam kerajinan tenun dan kerajinan kriya yang mengikutkan 100 peserta untuk setiap provinsi. Mudah-mudahan melalui rapat ini bisa mempercepat terselenggaranya kegiatan PKW tersebut. Mengingat tinggal beberapa bulan lagi berakhirnya tahun 2023,” ujar istri Mendagri.

Pelatihan ini diharapkan dapat melibatkan 100 peserta dari setiap provinsi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan angka pengangguran usia muda dapat ditekan, masalah sosial dapat dikurangi, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat, proses pengajuan proposal PKW Dekranasda Tahun 2023 sudah dalam tahap pengisian proposal dengan lokasi pelaksanaan di Kota Pontianak.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Franka Makarim, Ketua Bidang Wirausaha Baru, Endang Budi Karya, Direktur Kursus Kemendikbud RI, Wartanto, serta para perwakilan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Provinsi dari 21 provinsi yang akan terlibat dalam pembinaan terhadap Dekranasda.

The post Program Kecakapan Wirausaha Dukung Penanggulangan Pengangguran Usia Muda di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.

“Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini,” kata Edy dalam konfrensi persnya secara viryual, menyitat suara.com, Jumat (5/5/2023).

Bila dibandingkan dengan Februari 2022 (year on year/yoy), jumlah pengangguran ini juga turun sekitar 410 ribu orang, dari 8,40 juta jiwa menjadi 7,99 juta orang.

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

Selain itu dari catatan BPS terdapat 3,60 juta orang atau 1,70 persen penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 200 ribu orang. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 260 ribu orang sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 70 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 3,07 juta orang.

The post Pengangguran di Indonesia Tembus Hampir 8 Juta Orang appeared first on Trigger Netmedia.

Hal ini ia sampaikan dengan memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2022, yang menyebut, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,83 persen atau turun 0,43 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Tidak hanya itu, menurut Menaker, jumlah angkatan kerja baru Indonesia tiap tahun terus bertambah. Hal ini menurutnya menjadi salah satu dampak dari besarnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030.

Meski kini dunia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat ancaman resesi, namun menurut Menaker, hal itu tidak memberi dampak besar pada sektor ketenagakerjaan, dalam hal ini, PHK massal.

Selain itu, Menaker juga menyebutkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penguatan vokasi yang juga terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

“Peraturan Presiden ini memberikan koridor yang jelas terkait mandat orkestrasi pelatihan vokasi di Kemenaker dan pendidikan vokasi di Kemdikbudristek sehingga diharapkan tumpang tindih kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan vokasi dapat segera diharmonisasikan,” kata Menaker usai menghadiri Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 di JCC, Jakarta. Melansir suara.com.

The post Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun, Menaker Harap Resesi Tak Berdampak Buruk appeared first on Trigger Netmedia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono mengungkapkan selama dua tahun pandemi ini saja sudah terdapat 7 juta pengangguran baru.

“Setiap tahun terdapat setidaknya 3,45 juta pencari kerja baru, yang terdiri atas 1,8 lulusan SLTA dan 1,65 juta lulusan Perguruan Tinggi, jadi selama pandemi ini saja 2 tahun terdapat akumulasi 7 juta lulusan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, plus 8 juta penganggur lama,” kata Agus dalam Seminar Lemhannas RI, Rabu (6/10/2021).

Sehingga pemerintah dituntut untuk bekerja keras menyiapkan lapangan pekerjaan untuk 15 juta pencari kerja.

“Ini bukan persoalan ringan, sehingga kalau ini berlangsung terus maka akumulasinya akan lebih berat,” ucapnya.

Dia berharap penyerapan tenaga kerja oleh industri dalam negeri semakin meningkat dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.

“Kita tidak ingin 3,45 juta tadi lulus mencari pekerjaan baru, sementara penyerapan industri itu melambat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

Data BPS pada Februari 2021 mengungkapkan bahwa terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.

Mereka terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang).

Sumber : Suara.com

The post Ada 15 Juta Pengangguran Selama 2 Tahun Pandemi Covid-19 appeared first on Trigger Netmedia.