Johan mengatakan, rencana pemindahan IKN memiliki masalah terbesar pada aspek lingkungan. Terutama pembangunan kota yang berakibat merusak fungsi hutan, merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati.

“Kondisi saat ini menunjukkan 59,5 persen luas wilayah IKN merupakan wilayah kawasan hutan dan sebagai wilayah habitat satwa endemik yang harusnya dilindungi,” kata Johan, melansir suara.com, Jumat (21/1/2022).

Selain itu, dia juga menolak pemindahan Ibu Kota Negara karena sampai saat ini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi IKN.

“Pemerintah harus sadar bahwa pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan membuat Sebagian daratan mengalami degradasi dan berpotensi mengakibatkan banjir besar, dan faktanya banjir pun sudah terjadi saat ini di lokasi tersebut,” tuturnya.

Potensi bencana kabut asap di lokasi IKN juga tinggi karena ada 1.106 titik panas api yang pernah membuat kebakaran hutan dan lahan secara hebat seluas 6.715 ha pada tahun 2019 lalu.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mempertanyakan keabsahan dan kualitas kajian lingkungan dari kawasan IKN ini.

Karena pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak Kawasan hutan.

Johan menyebutkan lokasi dipilihnya letak kawasan IKN yang berada diantara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar, akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air. Sehingga memperparah krisis sumber air dan yang pasti mengancam Kawasan lindung dan konservasi teluk Balikpapan.

“Kami dari FPKS menegaskan kepada pemerintah bahwa pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan, merusak sumber air dan kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” tegasnya.

Wilayah IKN juga terdapat kawasan hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting.

“Kita harus mencegah kerusakan ekosistem hutan dengan menolak pemindahan ibukota negara,” tutup Johan.

Sebelumnya, DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, pada Selasa (18/1/2022).

Dengan begitu, proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilaksanakan.

Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU. Sementara Fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN.

The post PKS Sebut Pemindahan IKN Berpotensi Tabrak UU LH appeared first on Trigger Netmedia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu usai menghadiri acara pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan redaksi media. ia mengemukakan, pemindahan ibu kota menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Kemudian ibu kota negara, ya, ibu kota negara presiden menjelaskan bahwa yang paling utama bahwa ini betul-betul kita bukan sekedar memindahkan fisik ibu kota, penduduk gedungnya bangun baru,” kata Primus di Kompleks Istana Kepresidenan, melansir suara.com, Rabu (19/1/2022).

“Tetapi lebih pada ini adalah kita memulai dengan sebuah peradaban baru. Kota baru atau sebuah peradaban baru cara hidup baru yang betul-betul ramah lingkungan digitalisasi,” katanya.

Rancangan ibu kota negara baru yang terletak di Penajam Paser Utara dan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya juga akan lebih mengedepankan kawasan hijau ketimbang pemukiman.

Bahkan menurutnya, presentasenya di ibu kota baru terdiri dari 10 persen penduduk dan 90 persen kawasan hijau.

Adapun Jokowi juga melaporkan progres pembangunan IKN kini tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk otorita IKN.

“Sekarang kita menunggu ada lagi perpres soal apa namanya, soal itu badan harus ada perpres juga kan nanti siapa yang memimpin itu kemudian waktu di sana nanti ditentukan kapan groundbreakingnya saya pikir itu singkat kata dari presiden.”

The post Pemindahan Ibu Kota Negara Memulai Peradaban Baru appeared first on Trigger Netmedia.

“Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana,” ungkapnya, Senin (29/7).

Kementerian PPN/Bappenas berencana akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik,” kata Rudy dalam keterangan tertulisnya,

Menurut Rudy, sarana utilitas yang dibutuhkan Ibu Kota Negara terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya,” jelas dia.

Sebelumnya pemerintah menyampikan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.

Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara, dilansir dari laman suara.com

Pewarta : Pebriansyah Ariefana

The post Kalimantan dipastikan Jadi Ibukota Negara appeared first on Trigger Netmedia.