Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kamis (7/12), menjadi panggung bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang daerah tersebut.

Dibuka oleh Plt. Bupati Landak, Samuel, kegiatan ini diarahkan untuk merapatkan kesenjangan pandangan dan memperoleh masukan yang komprehensif guna menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD.

Dalam sambutannya, Samuel menegaskan pentingnya kesepakatan yang akan dirumuskan melalui hasil konsultasi ini, yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang mewakili pemangku kepentingan.

“Proses konsultasi publik ini menjadi langkah awal sebelum dilaksanakannya Musrenbang, diikuti dengan tahap pembahasan bersama DPRD dan Kepala Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,” ungkap Samuel.

RPJPD yang akan dirumuskan menjadi panduan utama bagi pembangunan di Kabupaten Landak selama dua dekade ke depan, dengan fokus utama menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Samuel menekankan bahwa penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 mengacu pada regulasi perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusunnya, sejalan dengan program pembangunan pusat dan daerah serta prinsip pembangunan wilayah (tata ruang) dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya.

Terkait hal ini, RPJPD juga menjadi acuan bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada tahun 2024 serta sebagai dasar penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

“Pentingnya RPJPD Kabupaten Landak 2025-2045 terletak pada manfaatnya sebagai panduan yang akan secara holistik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang pembangunan selama dua dekade ke depan,” tambah Samuel.

Forum ini juga menyoroti beberapa isu strategis di Kabupaten Landak, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mengacu pada isu-isu tersebut, Samuel menjelaskan bahwa visi RPJPD tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Landak yang sejahtera dan berdaya saing,” dengan misi utama dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut.

Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Forkopimda Landak, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, para pimpinan Organisasi Vertikal/BUMN/BUMD di Landak, pimpinan Perguruan Tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga tingkat keagamaan, kemasyarakatan, perusahaan, dan koperasi di Kabupaten Landak.

The post Kab. Landak Gandeng Pemangku Kepentingan untuk Membangun Masa Depan yang Berdaya Saing appeared first on Trigger Netmedia.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Ketua Paguyuban Jawa Kalimantan Barat, perwakilan Paguyuban Jawa dari setiap Kecamatan, dan tokoh masyarakat Jawa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Theresia menyatakan apresiasi Pemerintah Kabupaten Landak terhadap kegiatan ini.

“Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Landak, saya berharap kita dapat menjadi sumber daya yang tak ternilai. Kepada seluruh pengurus pasojo, mari bersama-sama berpikir maju dengan mengedepankan visi dan misi organisasi,” ujarnya.

Theresia juga menekankan pentingnya peran semua komponen, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan.

“Program pembangunan harus ditingkatkan untuk meletakkan kerangka kemajuan bagi daerah, berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

The post Pemkab Landak Dukung Sinergi Antara Paguyuban Jawa dalam Pembangunan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alfian, mengungkapkan pentingnya kerja sama ini dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah saat membuka Rapat Koordinasi TSBLP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak.

CSR menjadi komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Alfian menegaskan bahwa meskipun diatur oleh perundangan, CSR sejatinya bukanlah kewajiban semata bagi perusahaan, melainkan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

“Melalui CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, citra, dan kepercayaan publik, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan,” ujar Alfian, Rabu (22/11).

Dirinya juga menyoroti dampak positif CSR terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, mendukung berbagai program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan regulasi yang mengatur pelaksanaan CSR/TSBLP melalui Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 56 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan.

Alfian menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan program-program CSR.

“Hal ini tidak saja untuk memastikan bahwa manfaat dari program CSR benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya, tetapi juga diharapkan untuk mencegah peluang praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaan CSR yang dapat merusak integritas bisnis, iklim usaha dan tata kelola kepemerintahan serta kepercayaan masyarakat,” terangnya.

Dengan regulasi yang telah ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk memastikan implementasi CSR/TSBLP berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta sistem informasi dan penghargaan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR, diharapkan pembangunan daerah Kalimantan Barat dapat semakin memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

The post Kolaborasi CSR dalam Pembangunan Daerah: Tingkatkan Kesejahteraan Bersama di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

The post Karya Bakti TNI 2023 di Desa Selutung Ditutup: Pesan Persatuan dan Apresiasi untuk Kodim 1201/Mempawah appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dengan dihadiri sejumlah kepala daerah, bupati, walikota se-Kalbar, serta perwakilan instansi pemerintahan dan lembaga lainnya.

Tujuan utama forum ini adalah untuk menyusun RPJPD Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2025-2045.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menyatakan pentingnya konsultasi publik sebagai tahapan wajib dalam menyempurnakan rencana pembangunan.

“Saya mengajak semua undangan yang hadir agar ikut ambil bagian dalam merumuskan visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat untuk 20 tahun ke depan,” jelas Pj Gubernur.

Pj Gubernur juga menekankan bahwa RPJPD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Lima sasaran utama pembangunan nasional termasuk pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen, peningkatan peran Indonesia di dunia, SDM unggul, dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi net zero.

Harisson mengingatkan bahwa RPJPD harus mempertimbangkan isu-isu global seperti perubahan demografi, geopolitik, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim.

“Begitu juga dengan isu-isu nasional terkait literasi digital, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, jaminan sosial, kepastian dan penegakan hukum, serta perpindahan Ibu Kota Negara,” tambahnya.

Menilai capaian indikator makro pembangunan selama RPJPD 2005-2025, Harisson menyatakan bahwa meskipun terdapat peningkatan, kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat masih menjadi perhatian serius.

Ia menekankan bahwa SDM yang berdaya saing adalah kunci pembangunan untuk mengelola sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi maju.

Pembangunan SDM adalah hal yang tidak dapat ditawar jika tidak ingin tergerus oleh kedatangan pekerja dari luar Kalbar yang semakin besar dengan adanya IKN,” timpal Harisson.

The post Visi Indonesia Emas 2045: Konsultasi Publik RPJPD Kalimantan Barat Dorong Pembangunan Berkelanjutan appeared first on Trigger Netmedia.

The post Pemprov Kalbar Gelar FGD untuk Rancang Awal RPJPD 2025-2045: Bahas Isu Strategis dan Identifikasi Permasalahan Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

The post Eksibisi Balasan Olahraga Buka Jalan Sinergi Antar Kabupaten Landak dan Bengkayang appeared first on Trigger Netmedia.

The post Pemkot Pontianak Raih Prestasi Sangat Baik dengan Skor 91,10 Persen appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, menyampaikan pentingnya RPJPD sebagai panduan strategis untuk pembangunan daerah.

“Dengan fokus pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, daya saing daerah, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta akses dan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

RPJPD ini menjadi landasan pembangunan selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2025. Sejak dimulainya RPJPD tersebut, terdapat capaian-capaian yang positif dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Di antaranya adalah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh sebesar 7,33 persen selama periode 2005-2022, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 35,92 persen, dan PDRB per kapita yang naik hingga lebih dari 5 kali lipat dari Rp.8.566.175,88 menjadi Rp.46.161.328,88 pada tahun 2022.

“Hal ini tak memang mudah, tapi saya optimis apabila kita bergerak bersama, semua ini bisa tercapai sesuai harapan” imbuhnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa hal ini tidak mudah, tetapi dengan kolaborasi dan komitmen bersama, segala target yang diharapkan dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat, Mahmudah, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap RPJPD tahun 2005-2025 telah menunjukkan capaian kinerja yang tinggi dengan nilai rata-rata mencapai 87,14 persen.

Mahmudah juga menjelaskan tahapan selanjutnya dalam proses RPJPD, termasuk konsultasi publik yang direncanakan pada bulan Oktober 2023, Musrenbang RPJPD pada bulan Februari 2024, dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJPD yang dijadwalkan pada bulan Juli 2024.

“Diharapkan para calon kepala daerah yang akan mendaftar dalam proses Pilkada serentak Tahun 2024 nanti sudah dapat merumuskan Visi dan Misinya berdasarkan Visi pembangunan 20 tahun kedepan melalui RPJPD ini”, jelas Mahmudah.

Acara “Kick Off Meeting” RPJPD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, kepala instansi daerah se-Kalimantan Barat, kepala BAPPEDA kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

The post Pemprov Kalbar Luncurkan RPJPD 2025-2045 untuk Kemajuan dan Pemerataan appeared first on Trigger Netmedia.

Saat ini, angka stunting di Kalimantan Barat mencapai 27,8 persen, yang dianggap sebagai tantangan serius.

Dalam rapat koordinasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan pada Rabu (6/9), Hasto Wardoyo menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak untuk mengurangi angka stunting tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa jika terdapat satu daerah pun yang angka stuntingnya tidak mengalami penurunan, ia akan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk dievaluasi.

Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa salah satu indikator prestasi kepala daerah adalah kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan memajukan pembangunan daerah, dengan salah satunya adalah mengatasi masalah stunting.

“Saat ini angka stunting di Kalimantan Barat mencapai 27,8 persen. Jika angka stunting ini tidak turun hingga mencapai 15 persen, itu akan menjadi tugas berat. Saya yakin Presiden akan sangat memperhatikannya,” ujarnya.

Dalam konteks Kalimantan Barat, Hasto Wardoyo menekankan pentingnya penanganan stunting yang terfokus pada daerah-daerah strategis.

Ia mencatat bahwa daerah seperti Sambas memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi, sementara di Melawi, banyak pasangan menikah usia muda. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus dalam mengatasi masalah ini.

Untuk mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, Hasto Wardoyo meminta agar calon pasangan yang akan menikah dipersiapkan dengan baik agar tidak menghasilkan anak stunting baru.

Hasto juga menyoroti pentingnya kesadaran dalam menginput data pra nikah yang rendah. Dalam setengah tahun terakhir, hanya dua ribu data yang masuk, padahal terdapat lebih dari 14 ribu pasangan yang menikah.

Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan. “Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru,” pintanya.

The post Kepala BKKBN RI Dorong Kepala Daerah di Kalbar Turunkan Angka Stunting appeared first on Trigger Netmedia.