Hal itu disampaikan Bambang merespons situasi keamanan yang kembali memanas di Papua.

“Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua sebaiknya disampaikan kepada Wakil Presiden sebagai pihak yang memiliki tugas koordinatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana jangan langsung dikomentari. Kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Wakil Presiden perlu lebih aktif turun langsung ke Papua, Bambang tidak memberikan penilaian. Menurut dia, yang terpenting adalah pelaksanaan tugas sesuai amanat undang-undang.

“Saya tidak mengatakan Wapres harus lebih aktif, tapi bunyi undang-undangnya begitu,” katanya.

Pernyataan Bambang disampaikan di tengah meningkatnya situasi keamanan di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah insiden dilaporkan terjadi, di antaranya penyerangan dan pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Balinggama yang diduga dilakukan kelompok bersenjata, serta meninggalnya seorang perempuan hamil dalam insiden kontak senjata di Desa Weandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

The post Wakil Ketua MPR Soroti Peran Wapres dalam Penanganan Papua appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Selly, UMKM selama ini telah mengeluarkan biaya dan upaya besar untuk memenuhi standar halal nasional. Proses tersebut meliputi penyesuaian alur produksi, pemastian bahan baku, hingga penerapan sistem jaminan halal.

“Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk kepatuhan dan komitmen pelaku usaha terhadap kualitas produk,” ujar Selly di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai kerja sama perdagangan internasional memang tidak terelakkan. Namun, negara tetap harus memastikan bahwa produk impor tunduk pada standar yang setara dengan produk dalam negeri. “Produk impor boleh masuk, tetapi standar dan kewajibannya harus seimbang. Prinsip keadilan usaha harus dijaga,” katanya.

Selly menjelaskan bahwa sertifikasi halal yang dikelola BPJPH bersama fatwa MUI merupakan sistem perlindungan konsumen sekaligus instrumen penguatan industri halal nasional. Karena itu, lembaga sertifikasi halal dari negara mitra harus melalui proses akreditasi dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kerja sama ekonomi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang di antaranya membuka peluang pembebasan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk manufaktur asal AS, termasuk kosmetik dan alat kesehatan.

The post Relaksasi Halal Produk AS Dinilai Berpotensi Gerus UMKM appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan kader yang memadati Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Megawati menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menolak segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme.

Megawati secara khusus menyinggung operasi militer yang menyasar pemimpin nasional Venezuela. Menurut dia, tindakan tersebut telah melanggar norma hukum internasional.

“Saya menyampaikan sikap tegas PDI Perjuangan terhadap setiap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional,” ujar Megawati.

Presiden kelima RI itu menilai agresi sepihak tersebut bertentangan dengan semangat perdamaian dunia yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mengaitkan sikap tersebut dengan sejarah Indonesia yang konsisten menentang penjajahan sejak Konferensi Asia Afrika 1955.

“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari Piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” katanya.

Megawati menegaskan bahwa kekuatan militer bukan instrumen yang tepat dalam membangun demokrasi dan peradaban. PDI Perjuangan, kata dia, mendorong penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional.

“Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata. Keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, partainya berkomitmen menjaga politik sebagai alat pengabdian, sekaligus membangun solidaritas internasional dalam menolak segala bentuk imperialisme.

The post Megawati Sebut Intervensi AS di Venezuela Langgar Hukum Internasional appeared first on Trigger Netmedia.

Megawati menilai politik nasional tidak boleh terjebak dalam pragmatisme yang hanya mengejar kekuasaan jangka pendek, tetapi berpotensi merusak keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Karena itu, ia mendorong agar nilai-nilai tradisional Nusantara, seperti Tri Hita Karana dari Bali dan Memayu Hayuning Bawana dari Jawa, dijadikan sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurut Megawati, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam merupakan kunci untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Ia juga mengkritik ukuran kemajuan yang semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Peradaban yang maju bukan diukur dari gedung yang tinggi, melainkan dari cara memperlakukan bumi,” kata Megawati di hadapan ribuan kader.

Ia menambahkan bahwa kearifan lokal Indonesia memiliki nilai luhur yang tidak sejalan dengan logika kapitalisme yang eksploitatif. Dalam budaya Nusantara, bumi dipandang sebagai ibu yang harus dirawat dan dihormati.

Presiden kelima RI itu juga mengingatkan bahwa politik sejatinya merupakan alat perjuangan moral dan gotong royong. Menurut dia, kehormatan partai tidak diukur dari banyaknya jabatan yang diraih, melainkan dari konsistensi kader dalam menjaga nilai-nilai nurani dan melindungi lingkungan.

Megawati menegaskan keberpihakan pada ekologi merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Ia meminta seluruh kader berani berpihak pada kebenaran ekologis, sejalan dengan tema Rakernas I 2026, “Satyam Eva Jayate” (Hanya Kebenaran yang Berjaya).

The post Megawati Kritik Politik Pragmatis, Serukan Kembali ke Kearifan Lokal appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembekalan ini digelar agar para kepala daerah memiliki kesiapan, khususnya dalam menghadapi retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Presiden Prabowo berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam retreat gelombang pertama pada 21-28 Februari 2025. Sementara, pelantikan kepala daerah dijadwalkan pada 20 Februari 2025.

“Ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang,” ujar Hasto.

“Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” lanjutnya.

Menurut Hasto, kepala daerah harus menjalankan visi dan misi yang sesuai dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikatakannya sudah diatur dalam Undang-Undang.

Kemudian, Hasto juga mengingatkan para kepala daerah terpilih juga harus menjalankan program kerja berdasarkan visi dan misi yang sejalan dengan garis besar visi-misi partai.

“Dengan begini, harus dibedakan antara suatu proses elektoral dan kesadaran tentang tata pemerintahan negara yang diatur oleh konstitusi. Dengan adanya pembekalan ini, maka nantinya akan ada untuk saling mengintegrasikan,” jelas Hasto.

Sementara, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, di tempat yang sama mengatakan garis besar visi misi partai berpedoman kepada tradisi intelektual Presiden Soekarno.

Bung Karno, lanjut Djarot, telah menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama para pakar. PDIP ingin kepala daerah terpilih bisa menuangkan gagasan tersebut menjadi program kerja di daerah masing-masing.

“Kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah membuat ini, dan ini semua diterjemahkan ke dalam visi-misi kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga semuanya sinergi untuk bisa mewujudkan tujuan Indonesia merdeka,” pungkas Djarot.

Sumber: Suara.com

The post Kasih Pembekalan Kepala Daerah Terpilih, PDIP: Harus Siap Hadapi Gemblengan Prabowo di Magelang appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

“Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” kata Ronny, di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

“Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan juga Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung,” tambahnya.

Dia bilang, berdasarkan laporan dari masyarakat Paniai, dirinya juga mendapat laporan jika Ketua KPUD Paniai sempat turut mendapatkan diskriminasi.

“Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” tegas Ronny.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus mengatakan, rekaman video yang didapat oleh pihaknya, menunjukkan jika aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.

“Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah,” kata Deddy.

Masyarakat, kata dia, secara nyata dipertontonkan dengan kebrutalan aparat yang mencoba merampok hasil pemilu.

“Menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita,” kata Deddy.

Sumber: Suara.com

The post Punya Bukti Video Dugaan Intervensi Aparat di Paniai, PDIP Desak Kapolri Dicopot! appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu merespon pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengaku bakal melobi para Ketua Umum Parpol dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Kenapa (bakal melobi) ketua umum parpol kalau memang dilihat urgent, turunkan Perppu aja,” kata Aria di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga memastikan, pihaknya bakal segera membahas RUU Perampasan Aset yang telah masuk kedalam Prolegnas jangka menengah.

Dalam pembahasn RUU Perampasan Aset, lanjut Aria, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pasalnya, pihak penegak hukum juga harus siap dalam melaksanakan perampasan jika UU tersebut disahkan.

“Aparat hukumnya siap enggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan, turunkan Perppu,” jelasnya.

“Jangan jadi polemik kayak gini. Pak Jokowi bisa turunkan Perppu kok dulu. Pak Prabowo bisa. Kita hanya, kita tidak bisa tidak kalau Perppu harus setuju dan tidak setuju,” imbuhnya.

Aria mengklaim PDIP secara prinsip setuju RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi Undang-undang. Meski demikian, Aria menilai pembahasan RUU itu harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak.

“Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, saya kira kalangan akademisi, kalangan penggiat hukum perlu membahas, memberikan masukan kita di DPR itu lebih banyak,” pungkasnya.

Supratman, sebelumnya mengaku bakal melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal itu, lantaran nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

“Karena itu sekarang kami lagi melakukan upaya dialog (soal RUU Perampasan Aset) bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-ketua Umum Partai Politik,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11) lalu.

Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan langsung dibahas ketika Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres).

Terlebih, kata dia, terdapat preseden Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengirim surpres terkait perampasan namun diabaikan oleh DPR.

Sumber: Suara.com

The post PDIP Tantang Pemerintah Terbitkan Perppu Soal Perampasan Aset appeared first on Trigger Netmedia.

Selain diikuti para kader PAC, ranting hingga anak ranting, kegiatan turut dihadiri Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dari PDI Perjuangan Norsan-Krisantus, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Kalimantan Barat Lasarus, Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Cornelis serta jajaran pengurus DPD PDI-P Kalimantan Barat.

Calon Bupati Landak Karolin Margret Natasa yang juga Sekretaris DPD PDI-P Kalimantan Barat yang didampingi Calon Wakil Bupati Landak Erani dalam pidatonya mengapresiasi kehadiran para kader yang telah meluangkan waktu dan tenaga hadir dari seluruh wilayah Kabupaten Landak.

“Mengapa kita meluangkan waktu, mengapa kita bercapek-capek, berlelah-lelah untuk sampai dan kumpul di tempat ini. Semua itu karena kecintaan kita pada PDI Perjuangan, kalau tidak cinta mengapa pergi jauh-jauh, kalau tidak cinta mengapa buang waktu dua tiga hari di jalan, kalau tidak cinta mengapa menerobos banjir sampai ke kota Ngabang,” ucap Karolin.

Para kader yang hadir dalam Rakercabsus ini menurut Karolin merupakan kader-kader PDI-P yang loyal dan mencintai partai, yang dengan kehadirannya turut menyumbang manfaat bagi pembangunan bangsa dan Kabupaten Landak.

“Rakercabsus ini diselenggarakan untuk memastikan kesatuan, gerak dan langkah bagi barisan PDI Perjuangan dalam memenangkan Pilkada Serantak 2024 baik untuk Gubernur Kalbar maupun Bupati Landak,” tegas Karolin.

Selain meminta para kader fokus memenangkan Karolin-Erani dalam Pilkada Landak dan pasangan Norsan-Krisantus pada Pilgub Kalbar, Karolin juga meminta para kader yang hadir tidak mudah terpancing berbagai komentar dan isu di media sosial.

Dia mengingatkan agar para kader selalu bersabar, tenang dan yakin, bahwa dengan upaya pemenangan Pilkada yang dilakukan tersebut dalam rangka berperan memajukan bangsa dan negara.

“Karena dalam politik kita bisa menghadapi berbagai tantangan, orang bisa mencaci maki kita sebagai politisi. Mengata-ngatai kita bahwa ibu Karolin menjadi bupati lima tahun tidak bekerja, tidak ada prestasi, semua diputarbalikkan faktanya,” ujar Karolin.

Menurutnya, dirinya bersama Erani memilih jalan sebagai politisi dengan keyakinan bahwa apa yang akan dikerjakan merupakan bagian dari pengabdian.

Karolin meminta para kader yang hadir tidak lagi ragu dengan instruksi untuk memenangkan Karolin-Erani di Pilkada Landak, serta memenagkan Norsan-Krisantus di Pilgub Kalbar.

Menurut Karolin seluruh kader PDIP di Landak juga memiliki tanggung jawab untuk memenangkan pasangan Norsan-Krisantus.

Sehingga dia menginstruksikan seluruh kader di Landak tanpa diminta turut membantu jika pasangan Norsan-Krisantus turun ke masyarakat di Kabupaten Landak.

“Tidak usah diminta, begitu tau mereka turun ke lapangan segera merapat, dibantu,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Karolin juga menyampaikan hasil kepemimpinannya selama lima tahun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

“Izinkan kami melanjutkan program-program kami, apa yang sudah baik kita lanjutkan, apa yang belum baik kita benahi agar Landak semakin hebat di masa depan,” ujarnya lagi.

Ditambahkannya bahwa Calon Wakil Bupati, Erani yang memiliki latar belakang sebagai Kepala Dinas PUPR PERA Landak, diyakini bisa melengkapi untuk membangun berbagai infrastruktur di Kabupaten Landak.

“Kita adalah orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Saya ahli di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, tidak ada lawan. Kenapa, karena saya mendapat penghargaan sampai tingkat nasional, kerja kita diakui. Kerja kita harus ada ukuran, penghargaan itu ukuran kerja kita,” pungkasnya.

The post Rakercabsus PDI-P Landak, Konsolidasikan Pemenangan Karolin-Erani serta Norsan-Krisantus appeared first on Trigger Netmedia.

Pengumuman nama-nama bakal cakada dari PDIP ini dibacakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Khusus untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan adalah untuk Pilgub Banten yakni Airin Rachmi Diany yang dipasangkan dengan Ade Sumardi.

Kemudian ada Pilgub Jateng yakni Andika Perkasa dipasangkan dengan Hendrar Prihadi.

Selanjutnya berturut-turut diumukan juga pasangan calon untuk Pilgub Gorontalo, NTT, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.

Meski demikian, dalam pengumuman yang dibacakan Hasto itu untuk Pilgub Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat belum diumumkan. Di mana sebelumnya tersiar kabar bahwa PDIP akan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bacagub dan bacawagub DKI Jakarta.

Namun dari tayangan langsung dan pengamatan di DPP PDIP, sosok Anies belum terlihat.

Soal pengumuman Anies ini sebelumnya juga dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.

“[PDIP deklarasi pasangan Anies-Rano Karno] Insyaallah,” kata Said dikutip, Senin (26/8/2024).

Anies Baswedan juga tampaknya sudah siap menuju ke DPP PDIP. Anies sudah mengenakan baju merah, lalu meminta restu kepada ibundanya sebelum berangkat.

Hingga pukul 12.00 WIB, Anies belum hadir di DPP PDIP. Sementara, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah tiba di kantor PDIP.

Sumber: Suara.com

The post PDIP Usung Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Di Pilgub Jateng appeared first on Trigger Netmedia.

KIM merupakan koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Penambahan kata “plus” ini sebutan untuk parpol di luar KIM dalam koalisi di Pilkada 2024.

Pakar politik Arfianto Purbolaksono menilai, hal itu bisa saja terjadi. Di mana belakangan partai politik sedang melakukan pertukaran kepentingan dalam Pilkada nanti.

Diketahui PKS resmi mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumatra Utara. Dukungan terhadap menantu Presiden Joko Widodo ini resmi disampaikan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu di DPP PKS, Jumat (2/8/2024) lalu.

Lantas, KIM kemudian membuka pintu kepada PKS untuk menyediakan kadernya mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

“Fenomena ini menjadi hal yang menarik karena pertukaran kepentingan ini yang di Pilkada bisa dikaitkan pertukaran kepentingan komposisi besar pemerintahan di pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Arfianto, Kamis (8/7/2024).

“Nampaknya memang kayanya akan menyisakan PDIP di luar pemerintahan,” tambahnya.

Meski demikian, menurut Arfianto, dinamika tersebut bisa saja berubah. Namun saat ini, yang terlihat PDIP bakal ditinggal sendirian di luar pemerintahan.

“Walaupun kita gak akan tahu, apakah ada hal yang berbeda dengan dinamika ke depan, tapi setidaknya yang terlihat seperti itu,” ujarnya.

Sumber: Suara.com

The post Sisakan PDIP di Luar Pemerintahan, Prabowo-Gibran Rangkul Semua Parpol Di KIM Plus appeared first on Trigger Netmedia.