Menurut Wisnu dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024), dugaan manipulasi data itu berdampak pada adanya jadwal keberangkatan jamaah haji yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Hal itu membuat jadwal keberangkatan jamaah tidak sesuai dengan ketentuan. Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar anggota DPR dari Fraksi PKS itu.

Diketahui, Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, Siskohat membantu pemerintah mengatur ibadah haji, seperti mengurus administrasi jamaah haji, termasuk pendaftaran, dokumen, dan keuangan. Siskohat juga membantu calon jamaah haji mencari data tentang ibadah haji dan menghindari kesalahan informasi.

Selain itu, Wisnu menyampaikan bahwa Pansus Haji juga menemukan proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama, bukan dari otoritas Arab Saudi. Bahkan, kata dia melanjutkan, ditemukan sebanyak 3.500 jamaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu 0 (nol) tahun.

“Ditambah lagi, terdapat tekanan pada sejumlah saksi jamaah maupun pejabat sepanjang proses penyelidikan,” kata Wisnu yang pernah jadi anggota Tim Pengawas Haji .

Sebelumnya, anggota Pansus Angket Haji DPR RI Arteria Dahlan telah meminta kepada pimpinan Pansus agar Siskohat diaudit secara forensik.

“Saya minta melalui pimpinan, saya minta Siskohat ini diaudit secara forensik. Kita minta diaudit secara forensik, kalau perlu kita pakai Bareskrim di sini,” kata Arteria.

Menurut dia, audit itu diperlukan untuk membenahi persoalan data penyelenggaraan haji, menyusul keterangan dari Kasubdit Siskohat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hasan Affandi yang menyebutkan Siskohat tidak dapat diakses dari jaringan publik.

Dia mengatakan tindakan Kemenag membuat Siskohat hanya dapat diakses oleh jaringan privat tidak memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Diketahui asas transparansi berarti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka serta memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Lalu, yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Sumber: Suara.com

The post Pansus Haji Temukan Dugaan Manipulasi Data Siskohat: Ada Yang Berangkat Diundur, Ada Yang Dimajukan appeared first on Trigger Netmedia.

“Mangkir lagi ketigakalinya sesuai dengan UU MD3 panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Hal itu menyusul mangkirnya Yaqut pada panggilan rapat Pansus hari ini. Menurut Marwan, Yaqut hari ini disebut menghadiri acara MTQ di Kalimantan Timur, namun fakta lain disebut akan memimpin rapat di Kantornya.

“Jadi itulah ceritanya bahwa ini jadi bukti otentik bukan tdak hadir karena MTQ tapi tidak hadir karena konsolidasi di tingkat internal. Dan tentang masalah haji ini konsolidasinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pihaknya akan marathon memanggil Yaqut. Terlebih juga waktu sudah semakin mepet.

“Tidak minggu depan, minggu-minggu ini harus marathon kita undang, karena waktunya semakin mepet karena kan tinggal 3 minggu lagi kita pelantikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya apabila Yaqut kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Marwan menyerahkan kepada publik menilai soal etika bernegara.

“Kita kembalikan ke pemerintah tentunya, ini soal etika bernegara, ini kan harus saling menghargai antar lembaga satu dengan lembaga lain, kalau memang tidak ada salah, kenapa gak hadir saja gitu. Kan toh semua akan kita bicarakan secara transparan dan terbuka, presiden berhak mengevaluasi keberadaannya, sehingga ini bisa dituntaskan dengan baik,” pungkasnya.

Gus Yaqut Kucing-kucingan Dipanggil DPR

Marwan sebelumnya mengungkapkan, jika Menag Yaqut berupaya kucing-kucingan saat dipanggil ke DPR.

“Teman-teman sekalian kami menemukan hal yang paling lucu dalam Pansus ini yaitu adalah salah satunya kucing-kucingan antara Pansus dengan Menteri Agama,” kata Marwan.

Ia mengungkapkan, seharusnya Menag Gus Yaqut bisa datang penuhi panggilan Pansus Haji hari ini. Hanya saja, yang bersangkutan justru disebut malah hadiri acara lain.

“Seharusnya kita ini mengundang Menag untuk hadir di Pansus untuk memberikan keterangan sekaligus memberikan saksi di Pansus. Tapi dengan alasan dia akan menghadiri MTQ di Kaltim. Maka hari ini tidak hadir. Jadi dengan alasan MTQ,” ujarnya.

Namun fakta lain, kata dia, diperoleh pihaknya jika Menag justru hari ini terjadwal memimlin rapat di kantornya pukul 15.00 WIB sore.

“Tapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kemenag bahwa hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenag jam 3 sore. Jadi bukan menghadiri MTQ tapi rapat koordinasi dengan para pejabat eselon 1 dan stafsus dan lain-lain di Kemenag pukul 15.00 WIB,” ungkapnya.

“Surat yang ditandatangani oleh sekjen Kemenag dan mengundang kemenag ini menarik sekjen yang mengundang menteri bukan menteri yang mengundang sekjen rapat koordinasi pukul 15.00 hari ini, yang katanya menghadiri acara MTQ di Kaltim di Samarinda,” sambungnya.

Sumber: Suara.com

The post Pansus Haji Ultimatum Gus Yaqut jika Mangkir Lagi: Kalau Perlu Polisi Panggil Paksa! appeared first on Trigger Netmedia.