Polemik tidak hanya berkutat pada isu pertahanan negara. Sejumlah kalangan menilai pencantuman tersebut berpotensi memengaruhi perlindungan hak asasi manusia (HAM), sementara pemerintah dan sebagian anggota DPR memandangnya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial dan budaya bangsa.

Perdebatan mengenai aturan itu kembali mengemuka di tengah berbagai aksi demonstrasi yang menyoroti kebijakan pemerintah, mulai dari isu ekonomi, proyek strategis nasional, dugaan korupsi, hingga situasi keamanan di Papua.

Dokumen Pertahanan, Bukan Aturan Pidana

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 merupakan pedoman penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sektoral.

Dalam lampirannya, pemerintah membagi ancaman menjadi tiga kategori, yakni ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Pada bagian ancaman nonmiliter, pemerintah memasukkan berbagai persoalan seperti radikalisme, separatisme, judi daring, narkotika, perdagangan ilegal, serangan siber, hingga penyebaran budaya LGBTQ.

Meski demikian, aturan tersebut tidak mengatur sanksi pidana ataupun melarang orientasi seksual tertentu. Perpres itu lebih berfungsi sebagai dokumen arah kebijakan pertahanan nasional.

Namun, justru karena menjadi pedoman lintas kementerian dan lembaga, sejumlah akademisi menilai dampaknya bisa meluas dalam bentuk kebijakan turunan.

DPR: Bagian dari Ketahanan Sosial

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai pencantuman penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter merupakan bentuk komitmen negara menjaga nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

“Melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2025, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi rakyat Indonesia dari berbagai pengaruh budaya yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Oleh, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga, menjaga moral bangsa, serta mempertahankan ideologi negara.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah melihat isu LGBTQ bukan semata persoalan individu, melainkan ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional berbasis sosial dan budaya.

Akademisi: Berpotensi Membatasi Hak Warga

Pandangan berbeda disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratraman.

Ia menilai pelabelan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin konstitusi.

“Ini karena jelas bertentangan dengan prinsip hak atas orientasi seksual sebagai hak asasi manusia, selain itu juga membuat perlindungan hak atas ekspresi, hak atas rasa aman, dan perlakuan setara di muka hukum akan terancam atau terlanggar,” katanya.

Menurut Herlambang, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya sanksi pidana dalam Perpres tersebut.

Yang lebih penting, kata dia, ialah potensi lahirnya kebijakan turunan yang menjadikan kelompok tertentu sebagai objek pembatasan.

“Mengategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter jelas keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang legitimate.”

Ia juga mengingatkan bahwa pelabelan suatu kelompok sebagai ancaman negara berpotensi memperbesar legitimasi tindakan diskriminasi maupun persekusi.

“Saya sangat khawatir ini melegitimasi tindakan persekusi, diskriminasi, atau pembungkaman hak sipil di tingkat aparat maupun masyarakat.”

Berpotensi Memicu Konflik Horizontal

Sosiolog UGM, R. Derajad Sulistyo Widhyharto, melihat persoalan tersebut dari perspektif sosial.

Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan adanya kajian multidisipliner yang memadai sebelum memasukkan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.

“LGBT itu hak. Problemnya bukan keberadaannya, tetapi bagaimana relasinya ketika berinteraksi dengan masyarakat.”

Ia menilai apabila negara memandang isu LGBTQ sebagai persoalan sosial, pendekatan yang ditempuh seharusnya berbasis kebijakan sosial, bukan keamanan.

“Mestinya pendekatannya nonmiliter.”

Derajad juga mengingatkan bahwa keberadaan Perpres tersebut dapat dijadikan legitimasi oleh kelompok tertentu untuk melakukan tindakan diskriminatif.

“Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai rujukan, rujukannya adalah Perpres.”

Menurut dia, risiko terbesar justru muncul di tingkat masyarakat.

“Yang berkonflik itu horizontal, masyarakat dengan kelompok.”

Citra Indonesia Dipertaruhkan

Selain berdampak di dalam negeri, Herlambang menilai kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi posisi Indonesia di tingkat internasional.

Menurutnya, pencantuman LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap penghormatan HAM.

“Jelas ini akan merugikan pemerintah Indonesia sendiri.”

Ia menambahkan, perhatian negara semestinya lebih diarahkan pada ancaman yang bersifat struktural, seperti korupsi, kemiskinan, kerusakan lingkungan, maupun kejahatan transnasional.

“Problem dasar struktural menjadi bergeser ke problem kultural yang akhirnya membenturkan warga dengan warga.”

Polemik Perpres Nomor 111 Tahun 2025 pada akhirnya menunjukkan adanya perbedaan cara pandang mengenai konsep ancaman terhadap negara. Pemerintah menempatkannya dalam kerangka ketahanan sosial dan budaya, sedangkan sejumlah akademisi menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser isu hak warga negara menjadi persoalan keamanan. Tarik-menarik dua perspektif inilah yang diperkirakan akan terus menjadi ruang perdebatan dalam pembahasan kebijakan pertahanan nasional ke depan.

The post Perpres 111/2025 dan Polemik LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, Apa Dampaknya? appeared first on Trigger Netmedia.

Ajakan tersebut disampaikan Edi usai memimpin apel peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (2/6/2026).

Menurut Edi, Pancasila merupakan fondasi yang menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Karena itu, ASN diharapkan tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Kita harus bisa menjiwai makna dari Pancasila yang setiap kegiatan upacara kita bacakan. Pancasila yang membuat negara kita sampai saat ini masih bertahan dan bersatu,” ujarnya.

Edi menilai berbagai tantangan global, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya harga kebutuhan pokok, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran, turut memengaruhi percepatan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut, lanjut dia, menjadi tantangan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itu, ASN diminta memanfaatkan waktu dan anggaran yang tersedia secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, tekanan ekonomi dapat memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan hingga kriminalitas.

Selain mendorong peningkatan kinerja ASN, Edi juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Menurut dia, keberagaman etnis, agama, dan budaya di Kota Pontianak merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara untuk memperkuat persatuan.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak turut memberikan penghargaan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

The post Wali Kota Pontianak Minta ASN Amalkan Nilai Pancasila dalam Pelayanan Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Edi, tema Hari Lahir Pancasila 2026, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang terus menghadapi berbagai tantangan sosial dan kebangsaan.

“Pancasila adalah dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang kita miliki, Pancasila menjadi kekuatan yang merekatkan seluruh anak bangsa dalam semangat persaudaraan dan kebersamaan,” kata Edi, Senin (1/6/2026).

Ia menilai Kota Pontianak menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kota yang dihuni masyarakat multietnis, Pontianak dinilai mampu menjaga keharmonisan dan toleransi antarwarga.

“Keharmonisan yang selama ini terjaga menjadi modal penting dalam pembangunan daerah sekaligus menciptakan kehidupan sosial yang damai dan saling menghormati,” ujarnya.

Edi menekankan pentingnya menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan saling menghargai kepada generasi muda agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen kebangsaan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan dan mempererat persaudaraan demi mewujudkan Kota Pontianak yang maju, harmonis, dan berkelanjutan.

“Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, mari kita teguhkan komitmen menjaga persatuan dan kebhinekaan. Dari Pontianak, kita tunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk terus melangkah bersama membangun Indonesia yang damai dan sejahtera,” tutupnya.

The post Edi Kamtono Ajak Warga Pontianak Rawat Kebhinekaan appeared first on Trigger Netmedia.

“Bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, TNI dan Polri, tetapi kita semua sebagai warga negara Indonesia wajib ikut mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya ketika membuka Sosialisasi Bela Negara di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, sosialisasi bela negara menjadi strategis karena generasi muda hari ini hidup di tengah arus digitalisasi yang sangat kuat. Generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha sangat dekat dengan media sosial, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Edi, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, termasuk dalam mempercepat pelayanan publik, memudahkan komunikasi, dan mendukung penerapan konsep smart city di Kota Pontianak. Namun, teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan dengan bijak.

“Media sosial dan teknologi informasi sangat membantu, tetapi juga punya kelemahan kalau kita tidak bijak. Bisa muncul hoaks, fitnah, perundungan, dan hal-hal yang menyesatkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyinggung peristiwa viral terkait lomba cerdas cermat yang sempat menjadi perhatian publik nasional. Menurutnya, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya menyikapi informasi secara bijak dan tidak terburu-buru menghakimi.

Ia mengingatkan para pelajar agar tidak hanya melihat sebuah peristiwa dari satu sisi. Sebagai manusia yang diberi akal, generasi muda perlu belajar menilai persoalan dengan jernih, tidak mudah tersulut emosi, dan tidak ikut menyebarkan komentar negatif yang dapat merugikan orang lain.

“Kalau kita melihat sesuatu, jangan hanya dari satu sisi. Kita harus bijak, karena manusia punya akal, punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan,” jelasnya.

Edi menambahkan, kegiatan seperti cerdas cermat maupun sosialisasi bela negara pada dasarnya bertujuan mengingatkan kembali pentingnya empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Empat nilai ini perlu terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar,” ujarnya.

Ia berharap para pelajar Kota Pontianak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, bijak bermedia sosial, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif.

“Di era digital ini, adik-adik harus mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan yang baik, untuk kemajuan, dan untuk menjaga persatuan bangsa,” pungkasnya.

The post Bela Negara dan Literasi Digital Jadi Fokus Sosialisasi di Pontianak appeared first on Trigger Netmedia.

Para peserta terdiri dari 28 putra dan 24 putri yang telah lolos seleksi tingkat daerah. Namun, beberapa kabupaten belum dapat mengirimkan peserta putri secara lengkap karena belum memenuhi persyaratan.

Dalam sambutannya, Harisson menyebut seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui proses seleksi ketat.

“Jangan pernah merasa kecil hati apabila nantinya belum terpilih, karena sampai di tahap ini saja sudah menunjukkan kualitas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seleksi Paskibraka tidak hanya menilai kemampuan fisik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, dan nasionalisme.

“Paskibraka bukan hanya baris-berbaris, tetapi pembentukan karakter dan cinta tanah air,” katanya.

Harisson juga mengingatkan peserta agar bijak menggunakan media sosial dan menjaga sikap di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalbar, Mohammad Bari, mengatakan seleksi dilakukan berdasarkan standar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara ketat dan transparan.

Ia menyebut kebutuhan Paskibraka Kalbar tahun ini sebanyak 30 orang, ditambah dua orang untuk seleksi tingkat nasional.

Seleksi melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, BPSDM, dan Purna Paskibraka Indonesia Kalbar, dengan sistem penilaian meliputi wawasan kebangsaan, kesehatan, hingga kepribadian.

The post Seleksi Paskibraka Kalbar 2026 Ketat, Fokus Pembentukan Karakter Pelajar appeared first on Trigger Netmedia.

Megawati menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai penerang dalam peradaban bangsa.

Menurut dia, perjuangan perempuan Indonesia sejak masa lalu tidak hanya berkutat pada kesetaraan gender, tetapi juga mencakup upaya pembebasan dari penindasan politik, ekonomi, dan budaya.

Ia menilai, kesadaran kolektif antara perempuan dan laki-laki dalam melawan ketidakadilan menjadi fondasi lahirnya prinsip kesetaraan dalam konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Megawati juga mendorong perempuan untuk aktif berperan di berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi.

Ia mengingatkan pentingnya peran perempuan sebagai “ibu pengetahuan” yang mampu memberikan pencerahan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Selain itu, Megawati mengajak perempuan untuk memahami kembali pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, termasuk melalui buku Sarinah.

Menurut dia, pemahaman tersebut dapat memperkuat peran perempuan dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

The post Megawati: Perempuan Harus Jadi Cahaya Penerang Peradaban Bangsa appeared first on Trigger Netmedia.

Megawati menilai politik nasional tidak boleh terjebak dalam pragmatisme yang hanya mengejar kekuasaan jangka pendek, tetapi berpotensi merusak keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Karena itu, ia mendorong agar nilai-nilai tradisional Nusantara, seperti Tri Hita Karana dari Bali dan Memayu Hayuning Bawana dari Jawa, dijadikan sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurut Megawati, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam merupakan kunci untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Ia juga mengkritik ukuran kemajuan yang semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Peradaban yang maju bukan diukur dari gedung yang tinggi, melainkan dari cara memperlakukan bumi,” kata Megawati di hadapan ribuan kader.

Ia menambahkan bahwa kearifan lokal Indonesia memiliki nilai luhur yang tidak sejalan dengan logika kapitalisme yang eksploitatif. Dalam budaya Nusantara, bumi dipandang sebagai ibu yang harus dirawat dan dihormati.

Presiden kelima RI itu juga mengingatkan bahwa politik sejatinya merupakan alat perjuangan moral dan gotong royong. Menurut dia, kehormatan partai tidak diukur dari banyaknya jabatan yang diraih, melainkan dari konsistensi kader dalam menjaga nilai-nilai nurani dan melindungi lingkungan.

Megawati menegaskan keberpihakan pada ekologi merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Ia meminta seluruh kader berani berpihak pada kebenaran ekologis, sejalan dengan tema Rakernas I 2026, “Satyam Eva Jayate” (Hanya Kebenaran yang Berjaya).

The post Megawati Kritik Politik Pragmatis, Serukan Kembali ke Kearifan Lokal appeared first on Trigger Netmedia.

Publik tengah dihebohkan dengan belasan anggota Paskibraka yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia melepas hijabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengeklaim tak ada paksaan bagi anggota Paskibraka melepas hijab dan hanya dilakukan saat pengukuhan serta pengibaran Sang Merah Putih.

Sejak 2022, pembinaan Paskibraka berada di bawah BPIP. Sebelumnya kewenangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perpindahan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Lantas apa itu BPIP, sejarah, fungsi dan tugasnya. Tujuan dibentuknya lembaga ini diketahui berdasarkan fungsi dan tugasnya. Simak penjelasannya berikut ini.

Mengenal BPIP

Mengutip dari laman resminya, BPIP berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

BPIP dibentuk sebagai upaya untuk merevitalisasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah menilai perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila tergadap seluruh penyelenggara negara. Kemudian pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang pembentukan UKPIP.

Pada tanggal 28 Februari 2018, diubahlah menjadi BPIP dengan ditandatanginya Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Disebutkan pula di peraturan tersebut mengenai tugas dan fungsi lembaga ini.

Tugas BPIP

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian melaksanakan penyusunan standardisasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tak hanya itu, BPIP juga memiliki tugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Fungsi BPIP

Fungsi BPIP tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018, berikut ini isinya:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila
9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
10. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sumber: Suara.com

The post BPIP Disorot Gegara Paskibraka Lepas Jilbab appeared first on Trigger Netmedia.

Ganjar bahkan memberikan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres berdasarkan rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar kepada wartawan di MK, Senin (22/4).

Menurut Ganjar, ada banyak permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan dampak dari perang di beberapa negara.

Oleh karena itu, menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dianggap lebih penting daripada berdebat mengenai hasil Pilpres.

“Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk diselesaikan dari pada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini,” tegasnya.

Tak lupa, Ganjar juga mengucapkan terima kasih kepada para hakim MK yang telah mengadili perkara sengketa hasil Pilpres 2024, termasuk kepada para pendukungnya dan partai pengusung.

“Saya menyampaikan kepada semua pendukung, partai pengusung, TPN, juga masyarakat dan tentu pada hakim saya apresiasi,” ujar Ganjar.

Putusan MK yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, menolak seluruh permohonan dari kubu Ganjar-Mahud terkait PHPU Pilpres 2024.

Meskipun demikian, ada tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, yang memberikan dissenting opinion dalam putusan tersebut.

The post Ganjar Pranowo Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran dan Fokus pada PR Bangsa appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema ‘Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa’ pada Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Seminar menghadirkan Pengamat sektor ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy serta Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang digunakan dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN.

“Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang digunakan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 silam,” paparnya.

Untuk itulah, LaNyalla melanjutkan, pentingnya gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Karena sistem bernegara yang digunakan dirumuskan para pendiri bangsa terdapat dalam dalam Konstitusi tersebut.

“Sedangkan Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 jelas mengganti sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Bahkan sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi lalu justru menjabarkan nilai-nilai individualisme lalu liberalisme barat,” tukas dia lagi.

Sedangkan untuk melihat seperti apa Indonesia yang digunakan dicita-citakan para pendiri bangsa, LaNyalla mengajak untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa yang terdokumentasi secara lengkap dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini.

Terutama dalam notulensi yang tersebut tercatat rapi, saat para pendiri bangsa bersidang menyiapkan lahirnya negara ini dalam forum BPUPK kemudian PPKI.

“Dalam risalah notulensi jelas disepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum yang digunakan terikat dengan filosofi dasarnya, yaitu Pancasila. Artinya Indonesia bukan cuma sekedar negara hukum. Tetapi negara hukum Pancasila,” tegasnya.

Lanjut LaNyalla, hal itu mengandung makna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Indonesia. Sehingga Indonesia adalah negara yang dimaksud berketuhanan, negara yang mana berkemanusiaan, negara yang digunakan bersatu dalam kesatuan, negara yang digunakan dipimpin dengan cara kerakyatan dan juga musyawarah. Serta negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Berto Izaak Doko menjelaskan Pemuda Panca Marga mendapatkan mandat untuk secara konsisten mengimplementasikan jiwa, semangat, lalu nilai-nilai juang 1945 (JSN’45). Salah satu upayanya adalah menjawab persoalan bangsa saat ini.

“Faktanya perjalanan bangsa sudah tak on the track, apalagi setelah dilakukannya amandemen Konstitusi 1 sampai 4. Bagi kami itu cacat hukum. Makanya kami setuju kembali ke UUD 45 naskah asli yang digunakan diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, agar bangsa ini kembali sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” ucapnya.

Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur, Waketum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang mana membacakan sambutan Ketua Umum LVRI mengapresiasi kegiatan seminar kebangsaan sebab topik yang dimaksud diambil sangat luar biasa.

“Kenapa disebut luar biasa? Karena tema atau topik bahasan telah dilakukan menyentuh kepentingan bangsa. Artinya anak-anak PPM peduli terhadap persoalan bangsa. Artinya anak-anak sudah berada pada posisi di area tempat yang tersebut benar, dimana sebagai anak veteran memang kalian harus memberi solusi. Ini sesuai perjuangan para sesepuh juga senior,” tukasnya.

Pengamat perekonomian politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap 1 sampai 4. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan.

“Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya pada tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi baik yuridik maupun teoritik. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis juga konsep dalam mengatur materi muatan UUD,” katanya.

Ichsanuddin Noorsy menggambarkan di area dalam Pasal 33 UUD 45 hasil amandemen. Ayat satu disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tetapi di dalam ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi sektor ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasional.

“Kata disusun juga diselenggarakan itu kontradiksi. Disusun artinya ada intervensi negara. Sedangkan diselenggarakan itu negara semata-mata seperti event organizer, menyerahkan ke pasar,” tukas dia.

Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan sejarah berdirinya Indonesia yang tersebut sebenarnya bukan pernah dijajah. Karena yang mana benar-benar dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis lalu lainnya.

“Artinya Indonesia itu dibentuk oleh gabungan negara juga bangsa lama. Mereka ini yang mana dijajah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja kemudian sultan nusantara, merekan itu harus diberi tempat juga kedudukan terbaik dalam bangsa ini,” ujarnya.

Dalam pandangannya, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 45.

Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik, kemudian menguasai Presiden.

“Coba cuma baca serta perhatikan di tempat dalam pasal-pasalnya. Kuasai kegiatan ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di kebijakan pemerintah yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat dalam MPR menjadi pilpres langsung,” tukasnya.

Turut hadir dalam acara itu, Sekjen PPM, Delwan Noer, Sekretaris Wantimpus PPM, Suryo Susilo, para anggota PPM dari berbagai daerah, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancasila, FKPPI, FKPP AL, IPKI, FKPP AU dan juga para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.

The post Ketua DPD RI: Pentingnya Gerakan Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen appeared first on Trigger Netmedia.