Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan penguatan transaksi mata uang lokal dilakukan bersama Bank Indonesia untuk mengurangi dampak volatilitas nilai tukar.

“Reformasi maupun perbaikan di sektor keuangan juga terus kita lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan tadi. Misalnya untuk volatilitas nilai tukar rupiah, kita juga terus bersama dengan Bank Indonesia mengembangkan transaksi mata uang lokal,” kata Ferry saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Ferry, kerja sama penggunaan mata uang lokal terus diperluas dengan negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Indonesia.

“Banyak negara yang menjadi mitra dagang kita juga sudah mempunyai kerja sama dengan kita untuk terus memperkuat Local Currency Transaction,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perluasan LCT merupakan bagian dari reformasi sektor keuangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Ferry menilai perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, hingga gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi semakin penting.

“Manajemen risiko yang efektif dan tata kelola yang kuat tentu menjadi satu hal esensial yang perlu kita sama-sama bangun,” katanya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat dibuka melemah 0,03 persen ke level Rp18.110 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa. Namun, pada sesi siang rupiah berbalik menguat tipis 0,02 persen ke posisi Rp18.102 per dolar AS.

The post Pemerintah Perluas Transaksi Mata Uang Lokal untuk Jaga Stabilitas Rupiah appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufiqurahman mengatakan sekitar 10 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam kurun 10 tahun terakhir akibat tekanan inflasi, kenaikan harga, dan berbagai kebijakan yang membebani daya beli.

“Kelompok menengah sekarang sedang tertekan. Mereka menghadapi inflasi, kenaikan harga, dan beban kebijakan. Wajar jika dalam 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga kelas menengah berkurang sekitar 10 juta,” kata Rizal dalam Investortrust Discussion Forum di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Rizal, penyusutan kelas menengah menjadi alarm bagi perekonomian nasional karena kelompok ini menyumbang sekitar 80–85 persen konsumsi rumah tangga. Ketika daya beli mereka melemah, permintaan domestik ikut tertekan.

Ia menilai kenaikan inflasi belakangan ini lebih banyak dipicu faktor eksternal atau imported inflation, terutama kenaikan harga energi dan minyak dunia, bukan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut memperbesar beban pengeluaran rumah tangga.

Tekanan itu, kata Rizal, diperparah oleh melambatnya sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam dua bulan terakhir berada di bawah level 50, yang menunjukkan aktivitas industri masih berada di zona kontraksi.

Pelemahan sektor manufaktur berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan banyak pekerja juga belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya impor bahan baku meningkat sehingga biaya produksi ikut naik dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Rizal mengingatkan pemerintah tidak terlena dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,11 persen karena ditopang momentum Ramadan dan Lebaran. Menurut dia, efektivitas stimulus fiskal senilai sekitar Rp24 triliun hingga Rp26 triliun perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu meningkatkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja.

“Disiplin fiskal saja tidak cukup. Belanja pemerintah harus memberikan dampak, menciptakan efek berganda, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, dan membuka lapangan kerja,” ujar Rizal.

The post INDEF Sebut 10 Juta Orang Keluar dari Kelas Menengah dalam 10 Tahun appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan peningkatan cadangan devisa didorong oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Perkembangan posisi cadangan devisa Juni 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026).

Menurut BI, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu juga berada di atas standar kecukupan internasional yang berkisar tiga bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, BI memperkirakan ketahanan sektor eksternal tetap terjaga seiring cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya aliran masuk modal asing. Optimisme tersebut didukung persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan daya tarik imbal hasil investasi di dalam negeri.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ramdan.

The post Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 145,6 Miliar Dolar AS pada Juni 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo yang dikutip Senin (6/7/2026), Purbaya mengatakan sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif baik.

“Di kalangan pengamat, yang mungkin enggak ngerti ekonomi, mereka bilang kita mau hancur. Tapi kalau fundamental yang lain kan lumayan bagus,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pelemahan rupiah berkaitan dengan faktor moneter dan pengelolaan nilai tukar. Karena itu, kewenangan utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia.

“Kan tugas BI hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar sebetulnya. Bukan tugas saya. Jangan salahin saya kalau gitu,” katanya.

Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang secara berkala menggelar koordinasi mengenai kondisi sistem keuangan.

Meski demikian, ia menegaskan setiap lembaga tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Menurut Purbaya, pemerintah tidak dapat mengintervensi kebijakan Bank Indonesia karena bank sentral memiliki independensi dalam menjalankan mandatnya.

The post Sentimen Pasar Jadi Penyebab Rupiah Tertekan terhadap Dolar AS appeared first on Trigger Netmedia.

“Kelemahan kita adalah mungkin belum cukup baik menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada publik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Senin (8/6/2026).

Purbaya mengaku heran dengan munculnya persepsi bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang bermasalah. Padahal, menurut dia, pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada publik.

Ia menduga persepsi tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Maret 2026. Sebagian pelaku pasar, kata dia, memperkirakan angka tersebut akan membuat defisit APBN menembus batas 3 persen pada akhir tahun.

“Kalau angka Maret dikalikan secara sederhana untuk setahun penuh, muncul anggapan defisit bisa melewati 3 persen. Itu yang kemudian berkembang di pasar,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya menilai besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memunculkan kekhawatiran sebagian investor terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Menurut dia, persepsi tersebut memicu kekhawatiran bahwa lembaga pemeringkat internasional akan menurunkan peringkat kredit Indonesia, sehingga mendorong keluarnya modal asing dan menekan pasar keuangan domestik.

Namun, Purbaya mengklaim sejumlah lembaga pemeringkat masih menilai fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga. Ia mencontohkan hasil pertemuannya dengan Standard & Poor’s (S&P) yang disebut masih memandang kinerja fiskal Indonesia dalam kondisi baik.

Meski demikian, S&P disebut mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal ke depan.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dengan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami memahami risiko yang ada dan tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit tetap dikendalikan dan kebijakan fiskal dijalankan secara prudent,” katanya.

Ia berharap perbaikan komunikasi dan penyampaian data ekonomi yang lebih konsisten dapat membantu mengurangi sentimen negatif di pasar keuangan.

The post Menkeu Sebut Komunikasi Pemerintah Jadi Salah Satu Faktor Sentimen Negatif Pasar appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Purbaya, sebagian utang luar negeri pemerintah dibayar menggunakan sumber pendanaan dalam mata uang dolar sehingga terdapat mekanisme lindung nilai alami atau natural hedge.

“Biasanya kita bayar pakai utang juga sebagian. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, tidak ada beban tambahan ke kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Senin, 8 Juni 2026.

Ia menjelaskan pemerintah juga menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri.

Karena itu, menurut dia, pelemahan rupiah tidak secara otomatis meningkatkan beban pembayaran bunga maupun pokok utang pemerintah.

“Tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang,” ujarnya.

Purbaya juga menanggapi potensi kenaikan beban subsidi energi akibat pelemahan rupiah. Ia mengakui nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang cukup besar, namun pemerintah telah memperhitungkan faktor tersebut dalam simulasi pengelolaan APBN.

Menurut dia, asumsi nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan fiskal pemerintah berada di atas asumsi makro APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Meski demikian, ia tidak merinci angka yang digunakan dalam simulasi tersebut.

“Saya tidak harus mengubah simulasi APBN. Yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu,” kata Purbaya.

Pada perdagangan Senin pagi, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp18.110 per dolar AS atau melemah 104 poin dibandingkan posisi penutupan sebelumnya.

The post Pelemahan Rupiah Tak Banyak Pengaruhi Pembayaran Utang Negara appeared first on Trigger Netmedia.

Data Bloomberg menunjukkan rupiah berada di level Rp18.126 per dolar AS, melemah 90 poin atau 0,50 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di Rp18.036 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi seiring penguatan dolar AS di pasar global. Pada saat yang sama, Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar AS, turun dari posisi akhir April yang mencapai 146,2 miliar dolar AS.

Bank sentral menyebut penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tekanan terhadap rupiah turut menyeret pasar saham domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1,94 persen ke level 5.486,31. Sementara indeks LQ45 turun 2,16 persen menjadi 545,69.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan penguatan dolar AS dipicu oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi pasar.

Menurut dia, sentimen domestik juga masih membebani pergerakan rupiah.

Selain faktor ekonomi, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong investor mencari instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS dan emas. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Lukman memperkirakan rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.150 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Disclaimer: Fluktuasi nilai tukar valuta asing dan pergerakan indeks harga saham memiliki tingkat risiko finansial yang sangat tinggi dan dapat berubah dalam hitungan detik. Artikel ini disajikan murni sebagai produk jurnalisme ekonomi untuk pemenuhan hak informasi publik. Seluruh keputusan finansial, transaksi valas, maupun aktivitas investasi yang dilakukan oleh pembaca merupakan tanggung jawab pribadi secara penuh.

The post Rupiah Terpuruk di Atas Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Saham Ikut Tertekan appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Andi, hingga awal Juni 2026 satgas tersebut belum berjalan efektif meskipun regulasinya telah diterbitkan sejak 1 Mei lalu.

“Saya sudah minta kepada Bang Dasco saat mendampingi Presiden di Nganjuk pada pembukaan Museum Marsinah. Sampai hari ini belum diefektifkan,” kata Andi di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Ia menilai pengoperasian satgas perlu dipercepat karena risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri mulai meningkat. Andi menyebut penguatan dolar AS dan tingginya harga gas industri menjadi faktor yang menambah tekanan terhadap dunia usaha.

“Karena badai PHK ini agak mengkhawatirkan. Nilai dolar semakin naik, gas industri juga tidak turun-turun harganya,” ujarnya.

Andi berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi satgas. Menurut dia, satgas harus bekerja secara aktif dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan guna mencari solusi sebelum terjadi PHK.

“Tentu kita harus mencermati satu per satu masalah, mencermati solusinya, dan segera langsung ke titik masalah. Mendatangi perusahaan masing-masing apa masalahnya,” kata dia.

Berdasarkan pemantauan KSPSI, terdapat sekitar 17 perusahaan yang mulai menghadapi tekanan usaha di sejumlah kawasan industri seperti Bekasi dan Tangerang.

Selain berfungsi mencegah PHK, Andi menegaskan satgas juga harus memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak, termasuk keberlanjutan jaminan sosial dan layanan kesehatan.

“Jadi bukan hanya soal PHK, tapi bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana jaminan sosial, bagaimana jaminan kesehatan,” ujar Andi.

The post KSPSI Sebut 17 Pabrik Mulai Tertekan, Satgas PHK Diminta Turun Tangan appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kondisi perbankan Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan yang sehat dan stabil. Menurut dia, isu mengenai potensi bank rush yang beredar di masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat.

“Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif. Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan,” kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Jumat (5/6/2026).

Dian menjelaskan, OJK terus melakukan pemantauan terhadap kondisi industri perbankan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh tekanan geopolitik dan ekonomi internasional.

Ia menyebut risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang berada di level 2,17 persen, masih di bawah ambang batas aman yang ditetapkan regulator.

Selain itu, kemampuan perbankan dalam membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) juga dinilai stabil sehingga mampu menjadi bantalan terhadap potensi risiko kredit.

“Risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik. Rasio NPL masih di bawah 3 persen, yakni sebesar 2,17 persen, sementara tren pencadangan CKPN juga relatif stabil,” ujarnya.

Untuk menjaga ketahanan sektor keuangan, OJK meminta seluruh bank memperkuat manajemen risiko dan menjaga kecukupan modal agar mampu menghadapi gejolak pasar yang masih berlangsung.

OJK juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

“Kami terus memperkuat koordinasi kebijakan dan strategi komunikasi publik untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik,” kata Dian.

The post Rupiah Melemah, OJK Pastikan Tidak Ada Penarikan Dana Massal di Bank appeared first on Trigger Netmedia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan tekanan terhadap rupiah masih didominasi faktor eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memicu arus keluar modal dari negara berkembang.

Selain itu, permintaan valuta asing di dalam negeri juga meningkat seiring repatriasi dividen korporasi dan pembayaran utang luar negeri.

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” kata Destry dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juni 2026.

Meski rupiah tertekan, BI menilai pelemahan yang terjadi masih sejalan dengan tren mata uang regional lainnya. Sejak awal tahun, rupiah tercatat melemah 7,44 persen terhadap dolar AS.

Destry mengatakan ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat dengan cadangan devisa sebesar 146,2 miliar dollar AS pada akhir April 2026.

Untuk menjaga stabilitas pasar, BI melakukan intervensi melalui transaksi NDF, spot, DNDF, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Bank sentral juga terus memperluas penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional.

Per April 2026, nilai transaksi LCT mencapai sekitar 22,7 miliar dollar AS atau hampir menyamai total transaksi sepanjang tahun lalu yang sebesar 25,7 miliar dollar AS.

The post BI Tingkatkan Intervensi Setelah Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS appeared first on Trigger Netmedia.