Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui jalur Board of Peace (BOP), untuk membantu proses pemulangan para WNI tersebut.

“Itu yang saya sebutkan tadi, kita koordinasi,” ujar Sugiono saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan BOP, Rabu (20/5/2026).

Namun, Sugiono belum dapat memastikan berapa lama proses pemulangan para aktivis dan jurnalis tersebut akan berlangsung. Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, otoritas Israel biasanya melakukan pemeriksaan sebelum mendeportasi para peserta misi kemanusiaan ke negara asal masing-masing.

“Kalau referensinya berdasarkan kejadian sebelumnya, mereka dimintai keterangan, kemudian setelah itu dideportasi kembali ke negaranya,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan, proses deportasi kemungkinan memerlukan waktu lebih lama karena jumlah peserta dalam misi tersebut cukup banyak, sementara komunikasi dengan para WNI juga masih terbatas.

Sugiono juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan kasus penculikan ataupun penyanderaan. Menurut dia, kapal bantuan kemanusiaan itu dicegat karena Israel melarang kapal apa pun memasuki wilayah tersebut.

“Ini kasus kapal bantuan kemanusiaan yang di-intercept karena Israel melarang kapal masuk ke wilayah tersebut,” ujarnya.

Ia memastikan sejauh ini tidak ada syarat khusus yang diajukan pihak Israel terkait proses pemulangan sembilan WNI tersebut.

The post Menlu Sugiono: RI Koordinasi untuk Pulangkan WNI dari Israel appeared first on Trigger Netmedia.

Dudung mengatakan pemerintah melalui jalur diplomasi terus melakukan koordinasi guna memastikan keselamatan para WNI serta mempersiapkan proses pemulangan apabila diperlukan.

“Perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas setempat,” kata Dudung di Jakarta, Selasa (20/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia juga bergabung bersama sembilan negara lain, termasuk Turki, Brasil, dan Spanyol, dalam pernyataan bersama yang mengecam tindakan Israel terhadap armada kemanusiaan tersebut.

Menurut Dudung, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, dari sembilan WNI yang mengikuti misi di bawah koordinasi Global Peace Convoy Indonesia, lima orang telah ditahan Israel. Sementara empat WNI lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur.

Kementerian Luar Negeri RI, lanjut Dudung, juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kedutaan besar dan konsulat Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Turki untuk menyiapkan langkah perlindungan, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen para WNI disita.

Sementara itu, Juru Bicara Pertama Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan.

The post Indonesia Desak Israel Bebaskan WNI dan Awak Kapal Misi Kemanusiaan Gaza appeared first on Trigger Netmedia.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Harfin Naqsyabandy, mengatakan dua WNI kembali ditangkap pada Selasa (19/5/2026).

“Dua WNI kembali diculik oleh Zionis Israel,” kata Harfin dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Dua WNI tersebut adalah Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu yang berada di Kapal Zapyro.

Dengan penambahan tersebut, total tujuh dari sembilan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan itu telah ditahan oleh Israel. Sementara dua WNI lainnya, yakni Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo, masih melanjutkan pelayaran menggunakan Kapal Ksar Sadabad.

Sebelumnya, lima WNI telah lebih dulu ditangkap pada Senin (18/5/2026). Mereka adalah Thoudy Badai Rifan Billah, Andre Prasetyo Nugroho, Rahendro Herubowo, Andi Angga Prasadewa, dan Bambang Noroyono.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai kondisi para WNI tersebut. Informasi sementara menyebut rombongan kemungkinan dibawa ke Pelabuhan Ashdod, Israel.

The post Jumlah WNI Ditahan Israel dalam Misi Flotilla Gaza Bertambah Jadi Tujuh appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan Angkatan Laut Israel di perairan internasional tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional dan hukum humaniter internasional.

“Penangkapan terhadap relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, insiden tersebut bukan hanya menyangkut keselamatan warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap misi kemanusiaan.

Berdasarkan data Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat sembilan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan tersebut. Lima di antaranya dilaporkan ditangkap militer Israel, termasuk dua jurnalis dari Republika.

TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, segera mengambil langkah diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral.

Ia juga meminta pemerintah menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB dan mendorong keterlibatan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC) guna memastikan keselamatan para WNI.

The post Komisi I DPR Dorong PBB dan ICRC Intervensi Kasus WNI di Gaza Flotilla appeared first on Trigger Netmedia.