Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.

“Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Pemda kata Gus Ipul, bisa hanya menyediakan lahan kosong maupun aset bangunan yang bisa digunakan menjadi Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyampaikan, pembangunan gedung maupun renovasi bangunan bisa diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menuturkan kalau standar gedung Sekokah Rakyat akan dibuat serupa di seluruh daerah.

“Dibuat oleh PU nanti prototipenya, jadi nanti kembar modelnya itu seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 Pemda yang mengajukan usulan pembuatan Sekolah Rakyat. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru ada 53 lokasi yang dipastikan gedungnya telah siap dioperasikan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang.

Gus Ipul menambahkan, Kementerian PU telah selesai melakukan survei di 45 lokasi lainnya pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua tengah dilakukan survei di 8 lokasi lainnya. Setelah itu, direncanakan masih ada lebih dari 80 lokasi yang sudah diusulkan untuk disurvei.

Salah satu Pemda yang telah mengajukan pengadaan Sekolah Rakyat itu ialah Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengatakan daerahnya tertarik dengan program sekolah rakyat itu karena dinilai bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan utama, yakni kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran yang tinggi, dan putus sekolah.

“Terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA. Dan infrastruktur jalan juga buruk. Sehingga penyebab putus sekolah seringkali juga karena infrastruktur jalan yang buruk. Sekolah rakyat yang boarding school ini, ini memang menjadi solusi untuk paling tidak memutus, mengurangi angka kemiskinan tersebut,” ujar Annisa saat mendatangi kantor Kemensos.

Dia menuturkan pihaknya telah menyiapkan lahan yang menjadi syarat dari Pemerintah Pusat. Pemda Dharmasraya menargetkan akan membangun dua Sekolah Rakyat.

“Tadi saya mengajukan dua, mudah-mudahan dua-duanya diakomodir. Tapi pada intinya tadi arahannya memang kita harus menyiapkan dulu. Dua ini karena satu memang, kalau bisa mengikuti program Pak Mensos, SD sampai SMA. Tapi satu lagi SMA saja karena memang tingkat putus sekolah paling tingginya di SMA,” pungkasnya.

Rekrut Guru

Kekinian Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik serta kurikulum Sekolah Rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026. Proses itu akan dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no. 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ektrem telah diterbitkan.

“Inpres Nomor 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/4/2025)

Gus Ipul juga telah bertemu dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti untuk mendetilkan tata laksana proses rekrutmen guru dan murid serta kurikulum Sekolah Rakyat.

Usai pertemuan, Mu’ti menyampaikan kalau proses rekrutmen guru itu nantinya akan melalui kontrak kerja individu.

“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Mu’ti.

Sumber: Suara.com

The post Pembuatan Sekolah Rakyat Harus Bisa Sediakan Lahan Minimal 5 Hektare appeared first on Trigger Netmedia.

Terutama menunggu finalisasi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi acuan data terhadap seluruh program pembagian bansos dari pemerintah.

“(Permensos) belum, lagi evaluasi dulu. Kami lagi coba dulu dalam DTSEN dengan data yang terbaru ini. Setelah itu saya akan duduk untuk sama-sama bicara, mengevaluasi. Tapi perangkat-perangkatnya sudah disiap,” kata Gus Ipul kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Tujuan dari aturan itu, Gus Ipul menjelaskan, pemerintah ingin masyarakat bisa mandiri atas kesejahteraannya sendiri. Sehingga tidak terus menerus bergantung bansos dari pemerintah. Fakta di lapangan, kata Gus Ipul, memang ada keluarga yang terus mendapatkan bansos hingga 20 tahun.

“Jadi misalnya ada keluarga yang ikut 5 tahun program Keluarga Harapan. Kita evaluasi 5 tahun, apakah masih layak atau enggak gitu. Jangan sampai menerima bansos 15 tahun, kan ada itu, bahkan ada yang 20 tahun. Ini ada apa? Yang kami pertanyakan, ada apa mereka sampai 20 tahun?” tutur Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan bahwa kelompok yang berhak terus mendapatkan bansos sebenarnya hanya lansia dan penyandang disabilitas.

“Tapi kalau mereka itu sehat, apalagi di usia produktif, tentu buat mereka sendiri juga sayang. Makanya kita alihkan mereka ke program pemberdayaan. Bantuan modal, bantuan pelatihan-pelatihan, manajemen usaha. Atau kalau mereka ingin kerja, ikut pelatihan pendidikan, pelatihan kerja,” imbuhnya.

Gus Ipul menambahkan, pemerintah sebenarnya menargetkan masyarakat penerima bansos itu pada akhirnya keluar dari kelompok jaminan sosial. Terutama masyarakat yang masih dalam usia produktif dan bukan penyandang disabilitas, diharapkan bisa memiliki penghasilan yang layak bagi dirinya serta keluarga.

Mensos Sentil Warga Usia Produktif

Gus Ipul sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak bergantung terhadap bantuan sosial (bansos), meski pemerintah punya program rutin membagikannya.

Gus Ipul mengemukakan bahwa tujuan bansos untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri.

Ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya berharap KPM pada akhirnya bisa sejahtera sehingga tak perlu lagi jadi peserta program bansos.

“Panjenengan (kamu) ini dirancang tidak untuk terus-menerus memeroleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul saat bertemu dengan warga Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (6/4/2025).

Untuk itu, Gus Ipul mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah.

Misalnya, program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya.

“Yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lain, bukan program bansos,” katanya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendamping memiliki peranan penting agar KPM bisa mengelola bansos dengan baik.

Hal itu meliputi pemberian pemahaman terhadap program-program, pemanfaatan yang tepat sasaran, serta pembinaan kepada KPM agar bisa lulus dan tak lagi tergantung pada bansos.

“Saya minta para pendamping benar-benar tegas memastikan bantuannya itu sesuai dengan peruntukannya,” tuturnya.

Berdasar data yang dihimpun, dalam setahun, Kementerian Sosial telah menggulirkan anggaran bansos sebesar Rp 330,031 miliar untuk 95.900 KPM di Kabupaten Mojokerto.

Gus Ipul berharap 107 pendamping PKH serta pilar sosial lain di Kab. Mojokerto dapat mendampingi masyarakat agar memanfaatkan bansos tersebut secara tepat sasaran.

Tak hanya kepada pendamping, Gus Ipul juga mengajak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk turut andil dalam penyaluran dan pengawasan bansos. Hal tersebut mencakup menilai kinerja pendamping agar mereka juga bisa bekerja lebih maksimal.

Sumber: Suara.com

The post Kemensos Siapkan Aturan Bansos Maksimal 5 Tahun per Keluarga appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak Trisnawati usai bertemu Menteri Sosial RI dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ahmad Hasyim.

Pertemuan tersebut membahas beberapa persoalan. Mulai dari rencana agenda rapat koordinasi Kepala Dinsos seluruh Indonesia, sampai berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi Dinsos Kota Pontianak.

“Kami menyambut baik rencana diadakannya rapat koordinasi nasional terkait persoalan sosial, ini salah satu keinginan kita untuk melihat program yang diluncurkan daerah lain,” kata Tina–sapaan akrabnya, usai pertemuan, di Gedung Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Kepada Mensos, Tina melaporkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita akan mendapat kuota tambahan untuk bantuan pangan non-tunai, sehingga dapat membantu masalah pangan, bagi masyarakat miskin Kota Pontianak mengurangi beban belanja,” katanya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Pontianak telah rutin menggelar pembinaan dengan berbagai inovasi. Dari data, ada sekitar 11.314 KPM per tahap 2 tahun 2024.

Setahun terakhir, Dinsos berhasil menggelar graduasi KPM yang telah mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinas Sosial Kota Pontianak.

Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak.

“Beliau pesan pembinaan KPM PKH terus didorong dan hasilnya harus nyata, artinya mereka yang lulus dari penerima bansos sudah mandiri secara perekonomian,” kata Tina.

Selain bansos dan PKH, Gus Ipul juga berharap persoalan sosial lainnya di Kota Pontianak dapat teratasi, seperti gelandangan dan pengemis (gepeng).

“Koordinasi Dinsos dan Kemensos senantiasa aktif untuk memudahkan akses dengan program sebagai upaya penyelesaian persoalan sosial di Kota Pontianak,” tutup Tina.

The post Mensos Gus Ipul Apresiasi Pemkot Pontianak Atasi Kemiskinan Ekstrem appeared first on Trigger Netmedia.

Posisi mensos sebelumnya dijabat oleh Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara Saifullah atau Gus Ipul merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Ya pokoknya waktunya tinggal satu bulan itu hak prerogatif sepenuhnya presiden,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pramono menyatakan bahwa terserah presiden mau menunjuk siapapun untuk menjadi menteri.

“Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya presiden,” kata Pramono.

Sebelumnya, Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gua Ipul menjadi menteri sosial. Pelantikan tersebut dilakukan, menyusul langkah Tri Rismaharini yang memilih mundur dari jabatan mensos.

Risma diketahui memilih mundur karena mengikuti Pilkada Jawa Timur. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur Jatim.

Adapun pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

Gus Ipul lantas membaca sumpah jabatan mengikuti ucapan dari Presiden Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Ipul di Istana Negara Jakarta , Rabu (11/9/2024).

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” ujarnya.

Sumber: Suara.com

The post PDIP Tak Masalah Mensos Dijabat Gus Ipul, Usai Risma Pilih Mundur appeared first on Trigger Netmedia.

Tiba di Kantor Desa Campur Darat, Risma disambut Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Wakil Bupati, Gatot Sunu Wibowo. Risma langsung menuju gudang lumbung sosial di belakang kantor kelurahan. Setelah mengecek ketersediaan barang di dalam gudang, Risma mengecek fasilitas pemurnian air bersih bantuan Kementerian Sosial.

Dari Kelurahan Kebo Ireng, Risma melaju ke Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Mensos menyaksikan kesiapan lumbung sosial yang berlokasi di kantor desa tersebut. Risma meminta lokasi lumbung sosial dipindahkan. Sebab terlalu jauh dari titik rawan bencana.

Risma kemudian bergeser menuju lokasi wisata Pantai Karanggongso. Kepada Bupati Trenggalek M Nur Arifin, dan personel Tagana, Mensos meminta kepada pemerintah daerah untuk mencari lokasi lumbung sosial yang paling tepat.

“Titik lumbung sosial terlalu jauh. Cari titik yang tinggi. Acuannya adalah data dari BMKG. Berapa ketinggian tsunami. Nah lumbung sosial harus lebih tinggi dari itu, tapi jangan yang rawan longsor,” kata Risma di dekat lokasi wisata Pantai Karanggongso (25/12/2021).

Didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, Risma, Bupati Trenggalek dan perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengarahkn lokasi paling tepat untuk lumbung sosial.

Kepada media yang menemuinya di lokasi, Risma menyatakan tujuan kunjungannya untuk mengecek kesiapan lumbung sosial di kawasan Selatan Jawa. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi megathrust dan tsunami.

Kemensos menyiapkan lumbung sosial untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tercukupi kebutuhan hidupnya.

“Lumbung sosial sengaja ditempatkan di lokasi rawan bencana. Jadi kalau skenario terburuk, terjadi tsunami, maka warga yang melakukan evakuasi diri di tempat tinggi tetap tercukupi kebutuhannya,” kata Risma.

Di lumbung sosial disiapkan tidak hanya makanan. Namun juga ada genset, penjernih air, bahan bakar, tenda, selimut, tikar, selain tentu saja ada makanan siap saji dan makanan anak.

“Dengan dukungan kebutuhan tersebut, setidaknya dapat digunakan untuk dua hari,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis diserahkan bantuan untuk Kabupaten Tulungagung berupa bufferstock sebesar Rp181.074.160, lumbung sosial Rp138.608.114, dan dari hadiah tidak tertebak (HTT) sebesar Rp 18.426.485. Total bantuan untuk Kabupaten Tulungagung sebesar Rp338.108.759.

Untuk Kabupaten Trenggalek bufferstock sebesar Rp181.074.160, lumbung sosial Rp161.880.000, dan
Barang HTT Rp18.426.482. jadi total bantuan untuk Kabupaten Trenggalek sebesar Rp361.380.642.

Penyiapan lumbung sosial menjadi perhatian Risma khususnya untuk daerah rawan bencana di wilayah selatan Jawa. Hal ini merujuk pada pemodelan gempa dan tsunami di kawasan tersebut yang menjadi kajian BMKG.

Pada beberapa kesempatan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, skenario terburuk gempa bumi bisa terjadi pada magnitudo 8,7 dan memicu tsunami setinggi 30 meter di sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Melansir suara.com.

The post Libur Natal, Mensos Cek Lumbung Sosial di Tulungagung dan Trenggalek appeared first on Trigger Netmedia.

Melansir suara.com, survei tersebut dirilis oleh Indikator Politik Indonesia dengan tajuk ‘Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini’.

“Tri Rismaharini dan Sri Mulyani muncul sebagai menteri terbaik di mata publik,” kata Burhanuddin Muhtadi, seperti dikutip Suara.com dari Antara.

Dari Survei tersebut diketahui bahwa Mensos Risma dan Menkeu Sri Mulyani mendapatkan persentase masing-masing 12,5 persen dan 12,3 persen secara spontan dari 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Burhanuddin menyebut Risma dan Sri Mulyani sebagai menteri perempuan yang dianggap publik memiliki kinerja positif.  Keduanya dianggap mampu memimpin kementerian masing-masing dengan baik.

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin melejit berkat upaya yang ia lakukan dengan terus memburu aset BLBI.

“Melalui pertanyaan secara spontan, dengan mewawancarai 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, nama Tri Rismaharini dan Sri Mulyani mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Setelah diakumulasi, apresiasi positif yang diberikan kepada Risma mencapai 12,5 persen, sedangkan Sri Mulyani 12,3 persen.

Burhanuddin menyebut kedepannya hal tersebut bisa menjadi modal berharga bagi Risma dan Sri Mulyani untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

“Saya rasa ini modal berharga untuk kedua menteri menjalankan tugasnya ke depan,” kata Burhanuddin.

The post Hasil Survei: Risma dan Sri Mulyani Menteri Terbaik di Mata Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan hakim dalam persidangan tersebut sontak menjadi sorotan publik.

Vonis tersebut berbeda jauh dengan janji Ketua KPK, Firli Bahuri beberapa yang lalu akan menyeret koruptor bansos dengan ancaman hukuman mati.

Dari pantauan, Senin (23/8/2021), topik mengenai Juliari Batubara hingga Hakimnya masuk dalam daftar trending topic di Twitter.

Ada ribuan cuitan dengan topik tersebut memenuhi linimasa Twitter.

Banyak warganet tidak terima dengan vonis yang dianggap terlalu ringan untuk koruptor yang menilap uang bansos.

Tak sedikit pula warganet yang memberikan sindiran satir menanggapi pernyataan hakim di persidangan tersebut.

“Pak hakimnya berjiwa melow ya, gampang enggak tegaan,” ujar seorang warganet.

“Hakimnya sangat bijaksana punya rasa kemanusiaannya luar biasa, peduli sesama, harusnya dibebaskan saja,” sindir warganet.

“Apakah benar dia mendertia? Lebih menderita mana dengan warga penerima bansos?” sahut warganet lain.

“Hakimnya seharusnya peka terhadap penderitaan mas juliari,jangan dihukum 12 tahun harusnya dihukum mati agar hilang penderitaan beliau,” ungkap warganet lain.

“Woy, Juliari itu koruptor, bukan YouTuber. Kenapa bully netizen masuk dalam pertimbangan hakim?” timpal warganet lainnya.

“Besok kalau ada yang korupsi dipuji saja biar hukumannya nambah,” sahut warganet.

Sebelumnya, Juliari divonis 12 tahun penjara dan juga harus membayar uang denda sebesar Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara.

Hakim juga menambah pidana terhadap terdakwa Juliari membayar uang pengganti Rp14.597.450.000. Bila tak membayar keseluruhan uang pengganti maka akan mendapatkan tambahan pidana selama 2 tahun.

Kemudian, Hakim juga mencabut hak politik Juliari sebagai pejabat publik selama 4 tahun.

Adapun hal yang meringankan hukuman Juliari adalah ia telah mengalami penderitaan usai dihina oleh masyarakat.

“Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar hakim anggota, Yusuf Pranowo dalam persidangan.

Sumber : Suara.com

The post Juliari Divonis Ringan usai Menderita Dibully, Publik: Hakim Berjiwa Lembut Ya appeared first on Trigger Netmedia.

Risma mengatakan, SKA untuk meningkatkan kewirausahaan dan vokasional, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penerima manfaat.

“Dengan begitu, para penyandang disabilitas pun punya kesempatan sama, ” tutur Risma sesaat sebelum menghadiri peresmian SKA di Balai Ciung Wanara (12/6/2021).

Risma menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi Kemensos adalah memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelayanan diberikan dalam berbagai bentuk di antaranya terapi, konseling, bimbingan sosial psikologis, pelatihan vokasional dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Kemensos melalui unit pelayanan tenis (UPT) termasuk di dalamnya 41 balai di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga mengarahkan agar PPKS dapat meraih kemandirian ekonomi dengan memberikan pembinaan kewirausahaan.

Sebagai informasi, SKA merupakan ajang bagi para PPKS yang telah mendapatkan pembinaan Kemensos untuk menyajikan berbagai hasil pelatihan yang selama ini sudah didapat. Baik dalam bentuk hasil kerajinan, hasil olahan kuliner, usaha londry, konveksi dan berbagai bentuk usaha lainnya. Misalnya Art Theraphy, Sentra Handycraft, Hijab Ciwitan, Fashion, Toko Kelontong, Urban Farming, Budidaya Ikan Cupang, Sport Center, Perpustakaan, dan Pelatihan Komputer.

SKA sendiri, sudah berjalan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandang dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi. Kemudian di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung. Rencananya, SKA akan dikembangkan di 41,balai yang ada.

Sumber : Suara.com

The post Kemensos Hadirkan Sentra Kreasi Atensi Disabilitas di Cibinong appeared first on Trigger Netmedia.

Risma mengakui bahwa pelayanan kebutuhan dasar untuk gelandangan, pengemis dan ODGJ diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian, Kemensos, katanya, tidak bisa hanya berdiam diri saja.

Kendati demikian, lanjut Risma, tindakan terhadap PPKS juga tetap harus dibarengi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Ya kalau ‘bu aturannya begini’, ya cobalah berbicara dengan (berkoordinasi) dengan (pemerintah) daerah. Ya ayolah lakukan komunikasi,” katanya.

Mensos mencontohkan, saat menjadi Wali Kota Surabaya, dia banyak menerima protes warga karena sejumlah ruas jalan nasional yang rusak. Kerusakan dirasakan mengganggu aktivitas warga.

“Aku sana-sini diprotes warga. Ya aku bicara (dengan pemerintah pusat dan provinsi), gimana kamu bisa ga bangun ini. Kalau bisa aku kerjakan. Ya sudah akhirnya aku kerjakan, jalan nasional jalan provinsi. Buktinya ya ngga papa. Aku waktu jadi wali lebih dari dari 300 km jalan aku kerjakan,” katanya.

Atas dasar itu, Risma berharap jajaran Kemensos melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

“Mari kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas, maka sebetulnya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di negara kita,” katanya.

“Karena itu, mari kita mulai saat ini kita buka mata hati kita, kita buka pikiran kita, kita buka mata kita, kita buka telinga, dan kita gunakan mulut, tangan, kaki kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di seluruh bumi tercinta,” kata Risma.

Lebih lanjut Risma juga menjelaskan bahwa pekerjaan Kemensos itu diatur juga dalam UUD 1945. Oleh karena itu, jika masalah sosial, seperti orang kelaparan masih ada di Indonesia, kata Risma, yang patut disalahkan adalah Kemensos.

Dalam kesempatan itu, Risma juga menekankan kebijakan untuk Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial tidak hanya fokus pada satu klaster, tetapi semua klaster rehabilitasi sosial mulai dari anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Risma mengarahkan untuk memetakan kebutuhan pelaksanaan layanan multifungsi, yaitu Man (Sumberdaya Manusia), Money (Anggaran) yang perlu disiapkan untuk memberikan layanan kepada penerima manfaat, Method (Metode) yaitu cara untuk memberi layanan kepada berbagai klaster rehabilitasi sosial dan fasilitas berupa peralatan untuk memberi layanan kepada penerima manfaat.

Sumber : Suara.com

The post Risma Minta Pegawai Kemensos Prioritaskan Pelayanan Terhadap ODGJ appeared first on Trigger Netmedia.

Rima mengatakan, 200 di antaranya akan dibuat menjadi sistem elektrik, untuk memudahkan dalam penggunaan.

“Jadi kami akan membuat 600 kursi roda itu yang 200 untuk yang memang elektrik jadi nanti gak perlu, dia supaya bisa mandiri,” kata Risma di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Risma mengatakan pihaknya juga menyiapkan kursi roda lain yang sudah dimodifikasi. Kursi roda tersebut nantinya diperuntukan untuk penyandang disabilitas karena penyakit tertentu yang membatasi gerak, semisal cerebral palsy.

“Jadi nanti kita bisa buatkan kursi modifikasi sehingga mereka bisa berdiri mereka bisa duduk jadi gak harus tidur. Kemudian yang ketiga itu juga 200,” kata Risma.

Selain 600 kursi roda, Risma sekaligus menyiapkan sebanyak 50 unit sepeda motor modifikasi untuk penyandang disabilitas. Risma berharap dengan bantuan yang diberikan, dapat menunjang kinerja penyandan disabilitas dalam melakukan pekerjaan.

“Kemudian yang ketiga kita akan memberikan 50 motor baik untuk usaha yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak mesti kemudian disabilitas itu pekerjaannya dibatasi, mereka bisa melalukan pekerjaan sesuai kemampuan dia,” pungkasnya.

Sumber : Suara.com

The post Mensos Siapkan Ratusan Kursi Roda Modifikasi untuk Penyandang Disabilitas appeared first on Trigger Netmedia.