Dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahfud menyampaikan bahwa awalnya proyek kerja sama dengan China itu diumumkan sebagai business-to-business (B2B), sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah mengatakan ini business-to-business. Pak Purbaya (Menkeu) bahkan menyatakan ‘gak bayar saya, biar diurus Danantara’,” ujarnya, dikutip Jumat (31/10/2025).

Namun, Mahfud menyoroti munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang Kereta Api Indonesia, termasuk proyek Whoosh. “Ini berarti proyek sudah masuk ranah negara, bukan lagi B2B,” kata Mahfud.

Kejanggalan lain, menurut Mahfud, adalah pengalihan mitra kerja sama. Proyek awalnya akan dikerjakan Jepang, namun dialihkan ke China dengan bunga lebih tinggi dibandingkan tawaran Jepang. “Dengan Jepang, government-to-government, angka waktu itu 6,2 miliar dolar. Lalu ada perubahan menjadi 5,5 miliar, tapi bunganya naik 2.000%,” ujarnya.

Mahfud juga menyoroti minimnya transparansi proyek, termasuk dokumen yang sulit diakses, sehingga publik tidak dapat mengetahui rincian perhitungan maupun proses negosiasi.

“Dokumennya tidak pernah bisa diakses. Bagaimana perhitungannya? Siapa yang menghitung? Siapa yang menegosiasi?” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, berbagai kejanggalan ini memicu kecurigaan publik sekaligus menjadi dasar bagi KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kenapa proyek ini mahal? Apakah layak? Semua bisa ditelusuri dari sini,” kata Mahfud.

The post Mahfud MD Soroti Kejanggalan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung appeared first on Trigger Netmedia.

Melalui siniar di kanal YouTube pribadinya, @Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025), Mahfud mempertanyakan secara tegas aliran dana proyek yang membengkak dan menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil serta dimintai keterangan.

“Dugaan mark-up ini harus diperiksa. Ini uangnya lari ke mana dan ke siapa,” ujar Mahfud.
“Pelaku-pelakunya masih ada, dan pemerintah harus memanggil mereka agar kasus ini menjadi jelas,” tambahnya.

Mahfud menilai, potensi penyimpangan anggaran pada proyek Whoosh bisa menjadi kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara. Ia menegaskan, penyelidikan pidana harus dilakukan agar menjadi pelajaran dan mencegah pembiaran terhadap praktik serupa.

Sinyal “Bom Waktu” dari Internal KAI

Pernyataan Mahfud ini memperkuat kekhawatiran publik yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat bersama DPR pada Agustus 2025. Saat itu, Bobby sempat mengungkap bahwa pendapatan Whoosh tidak sesuai rencana dan perusahaan membutuhkan bantuan pemerintah untuk membayar utang ke China — sebelum pernyataannya diinterupsi anggota dewan.

Data Ekonom: Biaya Proyek Tiga Kali Lipat dari Standar China

Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) juga mengungkap dugaan ketidakwajaran biaya proyek tersebut. Menurutnya, biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, jauh di atas standar biaya pembangunan kereta cepat di China yang hanya berkisar 17–30 juta dolar AS per kilometer.

“Perbedaan harga yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar soal efisiensi dan transparansi anggaran,” kata Anthony.

Ancaman Gagal Bayar dan Kedaulatan Negara

Mahfud MD memperingatkan, jika dugaan mark-up dan pembengkakan biaya ini tidak diselesaikan, Indonesia berpotensi menghadapi krisis kedaulatan akibat gagal bayar utang.

Dengan total utang proyek mencapai Rp116 triliun kepada pihak China, posisi Indonesia disebut menjadi sangat rentan.

“Akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Kalau kita gagal bayar, berarti China bisa mengambil alih. Tapi mereka tentu tidak akan mengambil aset kereta yang ada di kota, melainkan bisa menuntut kompensasi lain yang lebih strategis misalnya wilayah perairan seperti Natuna Utara,” ujar Mahfud.

Ia bahkan membandingkan skenario ini dengan kasus Sri Lanka, yang terpaksa menyerahkan pelabuhan strategisnya kepada China akibat jeratan utang.

Kerugian KAI dan Jejak Awal Kontroversi

Kondisi keuangan PT KAI juga semakin mengkhawatirkan. Pada semester II 2024, KAI mencatat kerugian Rp1,9 triliun, dan secara total mencapai Rp2,69 triliun sepanjang 2024. Kerugian kembali berlanjut pada semester I 2025, dengan nilai sekitar Rp1 triliun.

Analis kebijakan publik Agus Pambagio menilai proyek Whoosh sejak awal sudah menimbulkan kontroversi. Ia mengungkap, keputusan memindahkan proyek dari Jepang ke China merupakan inisiatif langsung Presiden Joko Widodo saat itu.

“Kami sudah memberi masukan, tapi karena keputusan berasal dari Presiden Jokowi, proyek ini tetap dijalankan,” kata Agus.
Ia menambahkan, Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat Direktur Utama KAI, bahkan dicopot dari jabatannya karena perbedaan pandangan terkait proyek tersebut.

The post Mahfud MD Desak Penyelidikan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh appeared first on Trigger Netmedia.

“Kalau saya hakimnya, dikabulkan,” tegas Mahfud MD.

Menurut Mahfud, putusan tersebut tidak memenuhi unsur mens rea (niat jahat). Ia menilai, meskipun ada perbuatan yang dilakukan (actus reus), tidak ada niat jahat dari Tom Lembong dalam kebijakan impor gula tersebut.

“Karena mens rea nggak ada,” lanjutnya.

Mahfud juga menyebut bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan inisiatif pribadi Tom Lembong.

“Bukti bahwa dia tidak punya mens rea itu karena dia dapat arahan dari Pak Jokowi,” ungkap Mahfud.

Tom Lembong Ajukan Banding: “Putusan Sarat Kejanggalan”

Sebelumnya, Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Banding didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).

Penasihat hukumnya, Zaid Mushafi, menyebut vonis tersebut penuh kejanggalan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Pertimbangan-pertimbangan hakim banyak yang tidak sesuai. Karena itu kami ajukan banding,” ujar Zaid.

Tim kuasa hukum juga tengah merampungkan memori banding, yang akan berisi bantahan terhadap seluruh temuan hakim tingkat pertama. Mereka akan fokus pada kejanggalan substansial, terutama soal tudingan korupsi “bersama-sama”.

“Bagaimana mungkin klien kami disebut korupsi bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal, bahkan tidak pernah berkomunikasi sebelumnya?” tegas Zaid.

Latar Belakang Kasus

Tom Lembong divonis bersalah karena menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi atau rekomendasi dari kementerian terkait. Ia dianggap melanggar prosedur dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp194,72 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 7 tahun penjara.

Selain penjara, Tom juga dijatuhi denda Rp750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Namun, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menyita aset senilai Rp565 miliar, yang dinilai sebagai hasil tindak pidana dalam kasus ini. Jumlah itu jauh lebih besar dari nilai kerugian negara versi hakim, memicu perdebatan hukum yang kini terus bergulir.

The post Mahfud MD Nilai Vonis Tom Lembong Tak Tepat: “Kalau Saya Hakimnya, Dikabulkan!” appeared first on Trigger Netmedia.

Namun menurut Mahfud MD, masih ada langkah yang belum dilakukan, yakni proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dia menekankan, kasus ini merupakan persoalan yang serius, lantaran sudah cukup jelas sebagai perampokan terhadap kekayaan negara.

“Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum,” kata Mahfud dalam akun Youtubenua, Mahfud MD Official, dikutip Suara.com, Rabu (29/1/2025).

“Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-Undang (UU),” sambungnya.

Mahfud menegaskan, jika laut tidak boleh dimiliki oleh pihak swasta. Baik bentuknya perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.

Sebabnya, Mahfud menyampaikan, dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah ada hak guna laut atau HGB di laut, dan hak guna bangunan hanya ada di tanah.

Serifikat HGB, yang diterbitkan di atas lait tersebut sudah berupa kavling-kavling yang menandakan memang ada niat jahat.

Ia menduga, kavling tersebut nantinya ketika sudah penuh karena abrasi dan tampak menjadi daratan, bakal dibagi, diukur per meternya dan jadi reklamasi.

Sebabnya, Mahfud mendorong aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil tindakan untuk memproses hukum pidananya.

Mahfud yakin, jika kasus pagar laut ini sudah jelas hukum pidana karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan.

Dia menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan karena laut tidak boleh disertifikatkan, sehingga polisi bisa langsung memproses.

Namun, Mahfud mengingatkan, dalam kasus ini diduga kuat ada kolusi, permainan dengan pejabat-pejabat terkait yang pasti melibatkan uang.

“Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan,” jelas Mahfud.

Setiap penegak hukum, lanjut Mahfud, memiliki kewenangan untuk memproses dan siapa saja yang bertindak lebih dulu tidak dapat diganggu instansi-instansi yang lain.

Jadi, instansi apapun yang berinisiatif bertindak lebih dulu, instansi yang lain harus menahan diri sampai selesai.

“Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain,” ujar dia.

Mahfud menilai, saat ini para penegak hukum masih terkesan takut untuk bertindak. Hal ini, lanjutnya, sangat menimbulkan kecurigaan bagi publik.

“Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan,” kata Mahfud.

Mahfud sadar dengan psikologi birokrasi yang ada di Indonesia. Selama inj bawahan itu selalu takut pada atasan dan bawahan kerap disalahkan jika bertindak tanpa arahan dari atasan.

Sebabnya, Mahfud mendiorong agar Prabowo selalu atasan tertinggi para penegak hukum bisa memberikan perintah ke semua instansi penehak hukum agar mengusut dugaan kejahatan ini.

“Kenapa tidak ada penjelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar, semuanya diam-diam karena sudah mendapatkan bagian atau saling melindungi, lalu kasus ini hilang, padahal ini kasus serius,” tandas Mahfud.

Sumber: Suara.com

The post Mahfud MD Desak Penegak Hukum Proses Pidana Pagar Laut appeared first on Trigger Netmedia.

Bukan hanya vonisnya saja yang dianggap kecil, namun uang yang dikembalikan oleh Harvey tak cukup untuk mengganti kerugian negara.

“300 Triliun lalu tuntutannya hanya 12 tahun, dengan mengembalikan uang hanya 210 Miliar ditambah denda 1 Miliar, itu sungguh menusuk rasa keadilan,” ujar Mahfud.

“Karena apa, 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara,” tandasnya.

Mahfud MD menegaskan bahwa uang Rp 300 Triliun merupakan murni kerugian negara, sehingga tidak bisa dikatakan potensi.

“300 Triliun itu bukan potensi, itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian negara, bukan kerugian perekonomian negara,” sebutnya.

“Kalau kerugian perekonomian negara itu baru potensi, ini uang negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Terdakwa kasus dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis divonis 6,5 tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan.

Komisi Yudisial (KY) menyadari bahwa vonis Harvey Moeis akan menimbulkan gejolak di masyarakat. KY juga sempat mempersilahkan masyarakat untuk melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara tersebut.

Sumber: Suara.com

The post Mahfud MD Sebut Vonis 6,5 Tahun Harvey Moeis dari Korupsi Timah Rp300 T Menusuk Rasa Keadilan appeared first on Trigger Netmedia.

Pasalnya bukannya terharu lantaran mengenang kebaikan-kebaikan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden, namun justru merespons sebaliknya.

Hal ini diakuinya lantaran banyak hal-hal maupun kritikan dari rakyat yang justru hanya dianggap angin lalu oleh Jokowi.

“Akumulasinya sudah terlalu besar, setiap orang mengingatkan itu ditutup dengan buzzer, ditutup dengan issue baru, sehingga ilang dan ilang,” terang Mahfud, dikutip dari kanal Youtube Abraham, Senin (7/10/24).

“Nah ini orang akhirnya nggak tahan lagi, lalu akhirnya Tuhan juga turun tangan itu kan,” tambahnya.

Mahfud kemudian mengatakan bahwa seharusnya rakyat akan merasa kehilangan sosok presiden yang sudah selama 10 tahun memimpin negrinya.

“Orang biasanya terharu ya kalau mau ditinggal ya,” ucapnya.

“Sekarang nggak, muncul sedikit digebuk, muncul sedikit digebuk, Kita sedih juga punya presiden dibegitukan,” tambahnya.

Mahfud mengaku sedih melihat fenomena seperti sekarang ini. Ia bahkan heran mengapa orang-orang tidak sedih dan semacamnya ketika hendak ditinggal oleh seorang Jokowi.

“Saya sedihnya itu karena orang tidak sedih, bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi,” ucapnya.

“Kok orang bisa tidak sedih,” tambahnya.

Ia sontak membandingkan dengan masa-masa sebelumnya, saat Mantan Presiden Megawati, hingga Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser.

“biasanya kan orang sudah mau berhenti kurang 1 bulan gitu, kayak dulu kan kita melepas Pak SBY, melepas Ibu Mega kan terharu, dengan segala kesalahannya tetap kita terharu,” urainya.

“Yang ini udah kurang 2 minggu nih, orang tetap belum sedih, kasihan juga gitu,” tambahnya.

Sumber: Suara.com

The post Eks Menkopolkam Mahfud MD Sedih Lihat Reaksi Rakyat Jelang Jokowi Lengser appeared first on Trigger Netmedia.

Mahfud mengemukakan bahwa konflik kepentingan kerap menjadi persoalan yang banyak dihadapi selama ini.

“Ada konflik kepentingan di antara pejabat dengan kasus, di antara pejabat dengan tugasnya, di antara pejabat dengan prosedur hukum, itu banyak konflik kepentingan,” kata Mahfud di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Terlebih, dia menegaskan lembaga internasional juga mengonfirmasi bahwa banyak terjadi konflik kepentingan di Indonesia.

“Itu sudah ditemukan dari segi internasional dari Tranparency International sudah menyatakan di Indonesia tuh banyak conflict of interest,” ujar Mahfud.

Dengan begitu, Mahfud mengaku mengapresiasi usulan yang disampaikan Nawawi dan berharap hal itu bisa diwujudkan.

Sebelumnya, Nawawi mengusulkan agar konflik kepentingan bisa diatur dalam UU Tipikor.

Awalnya, Nawawi menyinggung soal Presiden Joko Widodo yang diduga membagikan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan kampanye presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih, saat itu yang menjadi calon wakil presiden adalah putra kandung Jokowi sendiri, yaitu Gibran.

“Kemarin ada fenomena, ketika ada seorang petinggi negeri gitu, anaknya mencalonkan diri sebagai seorang cawapres gitu, bapaknya memangku jabatan presiden,” kata Nawawi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

Dia lantas mempertanyakan adanya conflict of interest atau konflik kepentingan dari perbuatan Jokowi yang membagikan bansos pada masa kampanye.

“Ada tidaknya soal conflict of interest di sini? Dengan kebijakan yang dilakukan, dengan penyerahan bansos misalnya,” ujar Nawawi.

Untuk itu, Nawawi mengusulkan agar konflik kepentingan menjadi salah satu unsur yang diatur dalam Undang-undang Tipikor

Sumber: Suara.com

The post Banyak Konflik Kepentingan pada Kasus Korupsi, Mahfud MD Setuju Diatur dalam UU Tipikor appeared first on Trigger Netmedia.

Seperti diketahui, Mahfud MD menjadi Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo nomor urut 3 dalam Pilpres 2024.

Dalam ceritanya, Mahfud mengaku bahwa dirinya mendapatkan perintah tersebut dengan sangat dadakan, sehingga ia sendiri belum ada persiapan terlalu banyak.

“Waktu itu saya kan mendadak sekali ya, jadi persiapannya tidak terlalu banyak,” aku Mahfud, dikutip dari kanal youtubenya, Senin (9/9/24).

Setelah dicalonkan menjadi Cawapres mendampingi Ganjar, Mahfud mengaku sangat optimis untuk menang, pasalnya ia merasa bahwa Ganjar dan PDIP memiliki pengaruh yang sangat besar.

“Ketika tiba-tiba saya diminta oleh Ibu Megawati, tentu saja memang pada waktu saya optimis, karena pada waktu itu belum ada calon yang dari istana,” ujarnya.

“Waktu itu Pak Prabowo Subianto, oke kira-kira kalau saya sama Ganjar masih bisa lah ya, karena basisnya Ganjar dan PDI kan dari Pak Jokowi juga,” tambahnya.

Namun, optimis yang ia bangun tersebut tiba-tiba hampir hilang begitu saja, setelah mendengar anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka turut mencalonkan diri.

“Tapi Ketika muncul nama Gibran, wah di situ mulai berhitung kita wah ini agak berat,” akunya.

Saat ditanya apakah ada rasa trauma untuk kembali bertarung di dunia politik, Mahfud justru mengaku jika dirinya lebih merasa trauma saat tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau trauma sih enggak, karena saya justru lebih trauma yang pertama. Karena pada waktu 2019 itu kan sudah jadi sudah sangat detil teknisnya, tiba-tiba dah,” ungkapnya.

“La kalau ini malah dengan gembira saya melakukannya, saya merasa terhormat karena saya tidak melakukan pendekatan apapun tiba-tiba diundang dan diberi kepercayaan seperti itu,” jelasnya.

Mahfud MD mengatakan jika kesempatannya saat itu justru membuatnya menjadi orang yang sangat terhormat.

Ia bahkan mengaku tidak menyesal sama sekali mengorbankan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan lebih memilih sebagai Cawapres.

“Kenapa menyesal, saya malah merasa terhormat, bahwa saya masuk ke arena kontestasi yang langsung berkampanye di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kegembiraan,” tegasnya.

Sumber: Suara.com

The post Lebih Pilih Cawapres Kalah Daripada Menkopolhukam, Mahfud MD : Saya Merasa Terhormat appeared first on Trigger Netmedia.

Mulanya, ia menegaskan ihwal Golkar di bawah kepemimpinnnya nanti akan berada di pemerintahan Prabowo-Gibran. Bukan tanpa alasan, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai merupakan kelanjutan dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Saya jujur aja, saya gak punya kepentingan apa, apa pribadi? Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Bahlil di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Bahlil kemudian menegaskan di hadapan pengurus Partai Golkar agar posisi Golkar ke depan harus semakin baik. Sesaat kemudian, Bahlil menyinggung ihwal Raja Jawa.

“Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main barang ini,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil tidak mengungkap atau merujuk ke sosok tertentu terkait Raja Jawa.

“Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini saya kasih tahu udah, waduh ini, dan sudah banyak. Sudah lihat barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah,” katanya.

Apa Kata Mahfud MD?

Banyak analis hingga tokoh yang bersuara terkait ucapan Bahlil menyoal Raja Jawa yang ia katakan. Salah satunya adalah Mahfud MD.

Lewat cuitannya di X (dulu Twitter), Mahfud MD menyebut, secara politis Raja Jawa itu tidak ada lagi. Tapi secara kultural Raja Jawa masih ada.

Ia pun menyebut salah satu Raja Jawa adalah Sultan HB X, di mana oleh sebagian rakyat masih disebut raja.

“Tapi hanya sebagai raja kultural, pemelihara budaya Jawa. Namun Sultan HB ini tidak bengis dan tidak menakutkan. Sebaliknya Sang Raja santun dan merakyat,” kata Mahfud MD.

Sumber: Suara.com

The post Singgung Sosok Raja Jawa, Mahfud MD: Yang Ini Tidak Bengis, Tapi Santun Dan Merakyat appeared first on Trigger Netmedia.

Sosok T yang dimaksud tersebut berkaitan dengan pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Dalam suatu rapat, Mahfud MD menyebut Benny Rhamdani memang pernah menyebut sosok T dalam rapat internal di Istana Kepresidenan.

Awalnya, rapat tersebut membahas soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kemudian hal tersebut merembet kepada korban-korban yang ternyata dijadikan sebagai operator judi online.

Alhasil, sejumlah sosok aktor utama dalam judi online di Indonesia pun disebut Benny, termasuk sosok inisial T yang ramai diperbincangkan.

“Mister T itu, saya ndak ingat persis Mister T itu, karena waktu itu nama banyak ketika disampaikan di dalam rapat itu,” katanya dalam YouTube Mahfud MD Official.

Bahkan, Mahfud juga mendapatkan lima nama terkait TPPO yang tiga di antaranya masih menjadi buronan hingga sekarang.

“Saya sendiri diberi lima nama, Pak Benny waktu itu menyebut banyak nama di rapat. Tapi itu ada banyak nama yang disebut, tidak hanya inisial T yang langsung saya follow up, saya tindak lanjuti saya pergi ke Batam,” katanya.

Terkait sosok T, Mahfud menyebut, ada kemungkinan Benny juga menyampaikan secara internal ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah rapat terbatas digelar.

Pernyataan itu lantaran Mahfud sempat mengajak Benny datang ke Kantor Kemenko Polhukam untuk menindaklanjuti nama-nama yang disebutkannya Kepala BP2MI itu.

Tetapi, Benny terlambat datang ke Kemenko Polhukam hampir satu jam lamanya karena ada pertemuan tertutup dengan Jokowi.

“Saya kira dia di belakang saya, dari Istana tuh langsung ikut ke kantor saya mobilnya gitu. Kok saya nunggu sampai satu jam nggak ada,” jelas Mahfud.

“Satu jam baru datang dia, ‘Pak Menko, maaf ya, saya tadi masih bicara tertutup dengan presiden’ gitu. Mungkin di situ dia sampaikan nama lengkapnya, mungkin,” katanya.

Sumber: Suara.com

The post Eks Menkopolhukam Mahfud MD Buka-bukaan Aktor Utama Judi Online, dari Lima Nama hingga Inisial T appeared first on Trigger Netmedia.