Perwakilan Stranas PK, Sari A., mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya dana besar yang mengendap di rekening pihak ketiga atau yayasan pengelola dapur MBG.

Menurut dia, dana yang tidak terserap seharusnya dikembalikan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, mekanisme pelaksanaan program yang berjalan cepat dinilai membuka celah pengawasan.

Sari juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penentuan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Di MBG sendiri kajian KPK menemukan risiko terbesar ada pada pemilihan yayasan pelaksana SPPG yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan analisis jejaring sosial atau social network analysis, Stranas PK menemukan kepemilikan yayasan pengelola cenderung terpusat pada pihak tertentu. Bahkan, ditemukan indikasi praktik transaksional untuk mendapatkan pengelolaan titik dapur MBG.

Selain itu, Stranas PK menilai perencanaan program MBG masih belum matang. Salah satu indikatornya adalah rendahnya keterlibatan pemasok lokal dalam rantai pasok program tersebut.

“Supplier lokal yang menyuplai ke MBG baru sekitar 1,54 persen dari kebutuhan MBG,” kata Sari.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam program KDKMP yang dinilai belum memiliki grand design yang jelas. Menurut Sari, koperasi seharusnya diarahkan menjadi koperasi produksi yang mampu menyerap hasil pertanian masyarakat.

Saat ini, Stranas PK bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pendampingan terhadap sekitar 20 program prioritas Presiden guna mencegah penyimpangan anggaran dan tindak pidana korupsi.

The post Stranas PK Soroti Dugaan Konflik Kepentingan dalam Program MBG appeared first on Trigger Netmedia.

Staf Ahli Bidang Pemerintah dan SDM Kota Pontianak, Rusdalita menyebut Bimtek ini menjadi wadah bagi seluruh jajaran di Pemkot Pontianak untuk mengetahui sekaligus memperbarui regulasi dan aturan lainnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Sehingga ke depannya, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pontianak dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Diharapkan Bimtek ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tertib administrasi di dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Sehingga tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghindari potensi kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada hukum,” jelas Rusdalita mewakili Pj Wali Kota Pontianak usai membuka rangkaian Bimtek di Hotel Ibis, Senin (10/2).

Rusdalita menambahkan, adanya Bimtek ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran di Pemkot Pontianak untuk selalu mengutamakan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga nantinya, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan beracu pada pembangunan daerah yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Saya harapkan para peserta bisa semakin berintegritas, profesional, mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Pontianak,” terangnya.

Fasilitator Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Fahrurrazi yang dalam Bimtek ini menjadi narasumber menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir tahun 2024 oleh Pemkot Pontianak.

Ia mengatakan bahwa Bimtek ini fokus membahas berbagai tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dengan menitikberatkan pada diskusi dan tanya jawab pada tiap sesi Bimtek.

“Jadi sekarang kita berada di fase persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Untuk itu, Bimtek kali ini rangkaian materinya yaitu bagaimana membangun strategi dan bagaimana tertib administrasinya. Karena di pengadaan barang jasa pemerintah itu ada yang swakelola dan ada yang menggunakan penyedia. Sekitar 80 persen itu menggunakan penyedia,” ucap Fahrurrazi.

Ia juga mengatakan bahwa Pemkot Pontianak memiliki track record yang sudah baik di tahun-tahun sebelumnya terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, dirinya menilai Bimtek ini sangat penting dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik.

Karena menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa ini bersifat dinamis, selalu berubah menyesuaikan berbagai kebijakan dan situasi kondisi yang ada.

“Pengadaan barang jasa itu dinamis. Sering berubah, sering ada kebijakan baru. Maka dari itu yang banyak kita bahas adalah bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah pernah dilaksanakan dan mengupdate tentang perkembangan-perkembangan regulasi dan proses bisnis baru. Kota Pontianak anggarannya cukup besar untuk belanja pengadaan barang jasa. Kalau tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan menjadi masalah,” tutupnya.

The post Selaraskan Peraturan Terbaru, Pemkot Pontianak Gelar Bimtek Pelaksanaan PBJ appeared first on Trigger Netmedia.