“Ganjar Championship Mobile Legends ini merupakan kompetisi yang melibatkan generasi milenial yang sangat dekat dan akrab dengan kemajuan dunia teknologi saat ini. Ini merupakan kegiatan yang positif, karena dapat menyalurkan bakat anak-anak muda terutama pada permainan game online, dan kita tahu mereka yang kita sebut sebagai generasi milenial memang lebih dekat dan menguasai perkembangan teknologi saat ini,” ujar Cornelis.

Cornelis pun kembali mengenalkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 dari PDI Perjuangan kepada generasi milenial di Ngabang. Legislator Kalbar di DPR RI ini menegaskan, bahwa Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan generasi milenial.

“Kami PDI Perjuangan memiliki calon presiden Ganjar Pranowo. Beliau merupakan sosok Tokoh Nasional yang sangat dikenal di kalangan generasi milenial, dan beliau juga aktif dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan anak-anak muda seperti ini. Mohon doa restu dan dukungannya serta jangan lupa untuk memilih Ganjar Pranowo,” ujar Cornelis.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini pun mengajak anak-anak muda Kabupaten Landak untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin dimasa depan serta tidak perlu takut bersaing. Menurutnya, sudah banyak orang-orang Kabupaten Landak yang berhasil menjadi pemimpin di Kalimantan Barat.

“Saya pernah jadi Bupati Landak, pernah jadi Gubernur Kalimantan Barat dua periode dan sekarang jadi Anggota DPR RI, jadi kalian anak-anak Landak jangan minder, buktinya ada kok orang-orang yang hebat. Kalian juga anak-anak saya yang terkasih jangan sampai kita dibilang tidak mampu dan tidak bisa, dan kalian sebagai penerus kami ini juga harus hebat,” pesan Cornelis.

The post Buka Championship Mobile Legends, Cornelis Kenalkan Capres Ganjar Pranowo ke Milenial appeared first on Trigger Netmedia.

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka sosialisasi terkait pembangunan ruas jalan Nanga Mandai (Kecamatan Bika) sampai Nanga Embaloh (Kecamatan Embaloh Hilir) dengan panjang ruas jalan 31.2 Kilometer (Km).

“Pertemuan ini untuk menyampaikan kebijakan pembangunan yang dikawal langsung oleh Ketua Komisi V DPR-RI yakni bapak Lasarus,” kata Bupati Sis.

“Tentu ini kabar gembira untuk kita sampaikan kepada masyarakat Embaloh Hilir, karena tahun ini pembangunan ruas jalan Nanga Mandai sampai Nanga Embaloh akan dibangun melalui Instruksi Presiden (Inpres),” jelasnya lagi.

Buapti Sis mengatakan, Inpres terkait pembangunan jalan daerah dengan besaran anggaran sebesar Rp 29 milyar ini selanjutnya akan dilaksanakan melalui proses lelang.

“Nantinya proses penanganan lelang tersebut terdiri dari timbunan pilihan sepanjang 6,5 km, Pembersihan (PPL) 16,68 km dan pengaspalan sepanjang 2,7 km, jembatan dan box culvert,” ujarnya.

Atas nama Pemkab Kapuas Hulu, Bupati Sis turut mengapresiasi dan berterimakasih kepada Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat itu.

“Karena selama ini beliau telah mengawal usulan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Saya juga berharap masyarakat memberikan dukungan agar proses pembangunan infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

“Kedepan saya berharap, desa yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut untuk memberikan dukungannya sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar,” timpalnya memungkas.

The post Kawal Aspirasi Lasarus, Bupati Kapuas Hulu Sosialisasikan Pembangunan Jalan di Kecamayan Bika – Embaloh Hilir appeared first on Trigger Netmedia.

“Saya menilai KPU sepertinya ingin melemahkan dan membatasi hak perempuan untuk berkiprah di politik terutama di legislatif, dan ini merupakan suatu kemunduran dari KPU terhadap kesetaraan gender” kata Angeline di Pontianak, Rabu (10/5/2023).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, namun PKPU tersebut menuai protes dari aktivis maupun organisasi perempuan dimana PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mematikan keterwakilan perempuan di legislatif.

Menurut Angeline, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi dalam penghitungan tiga puluh persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai : (a) kurang dari lima puluh, maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) lima puluh atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ini  meminta agar KPU untuk segera merevisi pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena beretentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Pemilu.

“Kita meminta KPU segera merevisi pasal tersebut, dan kami juga mendukung upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuang yang mendatangi Bawaslu RI agar memberikan surat rekomendasi kepada KPU untuk merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023,” ujar Angeline memungkas.

The post PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemah, Angeline Fremalco: KPU Membatasi Hak Perempuan appeared first on Trigger Netmedia.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, dalam rangka sosialisasi rehabilitasi pembangunan rumah betang cagar budaya yang ada di Lunsa Hilir, tentu merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kita yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana salah satu cagar budaya yang sudah kita lestarikan di Kapuas Hulu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pemerintah Pusat, melalui kementrian PUPR dan dukungan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, sehingga rumah Betang Cagar Budaya di Lunsa Hilir ini akan segera terealisasi pembangunannya.

“Kita ketahui di Kapuas hulu banyak terdapat bangunan cagar budaya terutama dalam hal ini rumah betang. Saya juga berharap rumah betang lainnya juga bisa mendapatkan bantuan renovasi. Dan kita bersyukur anggaran rehap cagar budaya Rumah Betang Lunsa Hilir sudah diperjuangkan legislator kita Bapak Lazarus di DPR RI sebesar Rp.19 Miliar,” sebut Bupati Sis.

“Atas nama Pemkab Kapuas Hulu kami sangat berterimakasih atas pelaksanaan kegiatan ini, yang dilaksanakan melalui dana APBN. Kalau kita laksanakan melalui dana APBD tentu ini tidak mungkin terealisasi, karena anggaran yang di bangun ini cukup besar. Kita ketahui bahwa anggaran kita di kabupaten terbatas, sehingga untuk melakukan renovasi – renovasi mewah mungkin agak sulit,” jelas Bupati Sis menambahkan.

Tak cuma Rumah Betang Lunsa Hilir saja yang mendapatkan dana aspirasi dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, ada juga bantuan pembangunan Waterfront Siluk dan masih banyak bantuan lainnya.

“Tentu ini merupakan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga hal yang tidak mampu kami kerjakan, yang tidak mampu kamu selesaikan melalui APBD, bisa dibantu melalui Pemerintah Pusat maupun melalui dari Provinsi,” ujar Bupati Sis.

“Tentu hal – hal seperti ini yang ingin terus kita laksanakan, sehingga sangat membantu untuk melaksanakan pembangunan – pembangun di kabupaten Kapuas Hulu, seperti pembangunan yang sudah dikawal oleh pak Lasarus baik itu jalan, rumah bedah dan sebagainya,” sambungnya.

Demi kelancaran pembangunan, Bupati Sis juga meminta dukungan Kepala Desa, masyarakat dan seluruh pihak, agar pada saat pelaksanaannya nanti mendukung pelaksananya.

“Kemudian terkait hal – hal yang perlu di komunikasikan, baik itu tanam tumbuh, lahan dan lainnya, agar bisa diselesaikan secara bersama – sama,” jelas Bupati Sis.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku senang bisa datang ke Rumah Betang Lunsa Hilir di Kapuas Hulu, sekaligus silaturahmi dengan masyarakat. Lasarus pun mengapresiasi solidaritas warga di rumah betang ini yang dinilainya sangat tinggi.

“Bukan hanya bangunan yang harus kita lestarikan tetapi juga adat istiadat serta budayanya, jadi jangan rumahnya saja bagus tetapi isinya juga harus bagus, kebersamaan masyarakat juga harus bagus, karena apa guna bangunan megah tapi tidak diisi orang – orang baik,” ujarnya.

“Kepada bapak Kepala Desa, Ketua Adat dan Masyarakat, tolong dijaga selama kegiatan ini berlangsung, didukung para pelaksana, tolong dikomunikasikan, jangan ada masalah, kalau ada hal-hal yang perlu di diskusikan, didiskusikan, kalau pembangunan ini sudah selesai, dan pembangunan Waterfront Siluk, juga sudah selesai, saya berharap pak mentri yang meresmikan,” kata Politisi PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Kalbar ini.

Legislator PDIP Dapil Kalbar 2 ini menegaskan, anggaran pembangunan renovasi cagar budaya Rumah Betang Lunsa Hilir ini senilai Rp. 19 Miliar. Dirinya berpesan, kalau cagar budaya Rumah Betang Lunsa Hilir ini sudah bagus banyak orang mau datang, kemudian nanti disini dibuat tempat pernak pernik, tempat jualan kain tenun, karena salah satu sektor yang tidak pernah punah itu adalah sektor pariwisata, ini dalam rangka kita mengembangkan pariwisata.

“Bagaimana kita memanfaatkan kalau orang datang, supaya dia belanja, bapak ibu bikin manik – manik, bikin pernak – pernik khas kita orang Dayak, yang tidak ada ditempat lain yang hanya ditemukan disini, nanti di bikin gerai dan dikemas sedemikian rupa,” pesannya.

Lasarus juga berharap warga tertib, terutama dapur harus diperhatikan dengan sebaik mungkin jangan sampai menyebabkan kebakaran, selain itu juga harus ada pemadam api.

“Karena saya tidak ingin sudah kita tata rapi – rapi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena kita lengah,” Pungkasnya.

The post Bupati Sis Sebut Rehabilitasi Cagar Budaya Rumah Betang Lunsa Hilir Kapuas Hulu Rp 19 Milyar appeared first on Trigger Netmedia.

Peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) oleh Sekda Landak, Vinsensius ini turut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Cornelis, Bupati periode 2017-2022 dr. Karolin Margret Natasa, beserta sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab Landak, Forkopicam Sengah Temila, Kapus Senakin dan Pahauman, Kades, BPD Se-Kecamatan Sengah Temila beserta undangan lainnya.

Dikesempatan ini Sekda Vinsensius mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan Peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kecamatan Sengah Temila.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ADM ini merupakan aspirasi bapak Cornelis untuk Kabupaten Landak, sebagai terobosan inovasi dalam pelayanan adminduk kepada masyarakat,” ungkap Vinsensius.

“Kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil dalam upaya meningkatkan pelayanan diseluruh pelosok tanah air telah menciptakan terobosan inovasi tersebut agar lebih mudah dalam pengurusan dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Anjungan Dukcapil Mandiri atau disingkat ADM,” jelasnya lagi.

Vinsensius memaparkan, ADM merupakan alat untuk melakukan pencetakan dokumen kependudukan, yang ditempatkan di Puskesmas Senakin. ADM tersebut berfungsi mencetak dokumen kartu keluarga, biodata penduduk, kartu identitas anak (KIA), semua akta akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta-akta lainnya.

“Saat ini ADM ini belum dapat mencetak KTP-el karena belum adanya aplikasi pencetakan KTP-el yang diinstal pada perangkat yang ada. Oleh kemendagri kedepannya akan dapat mencetak KTP-el, karena saat ini sedang dalam proses instal oleh direktorat jendral kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri,” beber Vinsensius.

Sebagai informasi peluncuran ADM tersebut sejalan dengan momentum transformasi pelayanan manual ke system digital pelayanan online terintegrasi dalam rangka mempercepat layanan kepada masyarakat, dan kehadiran adm ini selaras juga dengan upaya kita dalam inovasi pelayanan adminduk yang mudah, dekat dengan masyarakat, cepat, tepat, responsif, dan bertanggung jawab, serta juga kehadiran ADM ini sebagai upaya Bupati Landak periode 2017-2022 untuk memoderenkan pelayanan publik, khususnya adminduk ketika itu, sehingga kabupaten landak tahun 2021 peringkat a se indonesia dari Ombusman RI.

“Oleh karena itu sepantasnya kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingi tingginya atas nama masyarakat kabupaten Landak, yang mana telah membantu memperjuangkan adanya ADM ini untuk kabupaten Landak,” ucap Vinsensius.

ADM di Puskesmas Senakin merupakan satu-satunya di Kabupaten Landak, yangdiharapkan dapat memperlancar pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Landak umumnya dan wilayah Kecamatan Sengah Temila, khususnya di Senakin dan sekitarnya.

“Adapun cara penggunaan anjungan dukcapil mandiri ini adalah, dimana pemohon dapat langsung melakukan pendaftaran ADM ke petugas di Puskesmas Senakin dan selanjutnya petugas di puskesmas mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi dukcapil smart yang bisa diunduh melalui google playstore atau secara langsung ke dukcapil. selanjutnya petugas mengajukan permohonan pendaftaran ADM dengan memasukan NIK, nomor telepon dan alamat email. Pemohon menerima email pemberitahuan akun berupa PIN dan qr code untuk login ADM,” jelas Vinsensius.

Ia menambahkan, setelah petugas melakukan verifikasi dan validasi pengajuan dokumen, jika sudah terverifikasi dan tervalidasi pemohon akan mendapatkan akun berupa PIN dan qr code untuk mencetak dokumen. Kemudian pemohon melakukan login ke mesin ADM dengan qr code atau sidik jari atau memasukkan NIK dan PIN login.

“Langkah terakhir pemohon mencetak dokumen kependudukan dengan mesin ADM dengan pin dan qr code yang sudah dikirimkan melalui email,” jelas Vinsensius.

Sumber : Diskominfo Kabupaten Landak

The post Pemkab Landak Luncurkan Inovasi ADM untuk Layani Adminduk Masyarakat appeared first on Trigger Netmedia.

Karolin mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung pelestarian adat dan budaya yang ada di Kabupaten Landak yang bertujuan agar masyarakat selalu ingat dengan identitas sebagai masyarakat yang memiliki suku, adat dan budaya.

“Kami sangat mendukung sekali masyarakat yang mau melestarikan adat dan budaya baik suku apapun yang ada di Kabupaten Landak, termasuk pada saat ini kegiatan masyarakat Binua Pantu Seratus. Kita berharap masyarakat Binua Pantu Seratus yang sejak lama tinggal di Kota Ngabang ini, mampu melestarikan adat dan budaya mereka,” kata Karolin.

Karolin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Landak dapat menjadi contoh bagi masyarakat di provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia sebagai masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadatnya.

“Jaga terus nilai-nilai adat istiadat kita dan jadilah saling mendukung satu sama lain, sebagai bagian dari bingkai bhinneka tunggal Ika. Saya sangat bangga masyarakat Kabupaten Landak sangat toleransi dan kompak dalam menjaga serta melestarikan kebudayaannya, itu yang terpenting,” ujarnya.

Hal senanda juga disampaikan Anggota DPR RI Cornelis yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) menjelaskan bahwa dirinya saat menjabat sebagai Ketua DAD Kalimantan Barat telah meletakkan pondasi dasar agar masyarakat suku Dayak menjadi masyarakat yang maju dan modern tanpa melupakan adat dan budayanya.

“Saya sudah meletakkan pondasi dasar itu, agar kita ini menjadi masyarakat yang maju dan modern tanpa melupakan adat istiadat melalui organisasi DAD maupun MADN. Selain dari pada itu, kita juga harus melestarikan nilai-nilai luhur adat istiadat kita dan jangan pernah kita tinggalkan,” pungkasnya.

Turut hadir Penjabat (Pj) Bupati Landak Samuel beserta Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkopimda) Landak, Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Landak, Timanggong Binua Pantu Seratus dan masyarakat Binua Pantu Seratus.

The post Memaknai Ritual Adat Tapukng Tawar Ngelatak Batu Pakat Binua Pantu Seratus, Ini Kata Cornelis dan KMN appeared first on Trigger Netmedia.

Reses legislator Kalbar dari senayan ini turut dihadiri Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Fraksi PDI Perjuangan Tapanus dan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sompak yang juga Anggota DPRD Kabupaten Landak M. Yanto Mardino.

Dalam arahannya Cornelis meminta kepada pengurus baik PAC, Ranting dan Anak Ranting untuk maju mencalonkan diri pada pemilihan calon legislatif baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat, dan dirinya mengatakan bahwa kader PDI Perjuangan sangat banyak dan mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia.

“Kita punya calon presiden dan wakil presiden, kita punya DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota isi semua itu dengan kader-kader PDI Perjuangan, kuncinya kita harus Bersatu. Dan Pemilu itu tidak ada penundaan dan tidak ada pembatalan, karena pemilu ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 serta kami sepakat bersama pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP tidak ada penundaan Pemilu 2024,” kata Cornelis.

Politisi senior PDI Perjuangan yang jug amantan Gubernur Kalbar 2 Periode itu mengingatkan kepada kader PDI Perjuangan untuk turut serta membantu mensukseskan perhelatan Pemilu 2024, termasuk dalam mendukung tahapan-tahapan pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung.

“Pendaftaran pemilih sudah berjalan, oleh karena itu saya minta kepada masyarakat khususnya para pengurus jangan sampai melewatkan pendataan data pemilih dan tidak terdaftar. Karena kalau kita tidak terdaftar kita tidak bisa memilih, kalau ada yang tidak mau didaftar tolong diberikan penjelasan, dan itu menyangkut hak konstitusinya,” ujar Cornelis.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa mengungkapkan, konsolidasi partai ini dilakukan sebagai bentuk dari memantapkan kekuatan PDI Perjuangan hingga ketingkat ranting dan anak ranting untuk semakin solid memenangkan PDI Perjuangan.

“Saya hanya kembali mengingatkan saja, karena dengan DPC juga sudah ada arahan khusus dalam rangka kita memenangkan PDI Perjuangan, tetapi yang paling penting para kader yang ada didesa adalah citra dan perwakilan partai, jadi tolong Anda sebagai orang PDI Perjuangan membawa diri sebagai orang PDI Perjuangan yang sesungguhnya,” kata Karolin.

“Solid itu penting ya, ketua ranting tidak mungkin juga bisa memenangkan PDI Perjuangan kalau tidak dibantu sama anak ranting, begitu juga struktur PAC tidak ada ranting pusing juga mengurus desa-desa dan pasti juga akan susah menyampaikan informasi, dan itu merupakan sebuah proses politik yang harus kita syukuri,” timpal Karolin memungkas.

The post Reses Konsolidasi PAC dan Ranting, Cornelis Dorong Kader PDIP Maju Legislatif appeared first on Trigger Netmedia.

“Kami sekeluarga sudah didata untuk dapat mengikuti pemilu 2024 yang akan datang, kami berharap proses kegiatan pendataan pemilih dapat berlangsung dengan lancar dan seluruh masyarakat Kabupaten Landak mendapatkan haknya menjadi pemilih untuk kemajuan Indonesia. Setelah didata kita akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran (Model A.A.1-KPU) dengan menunjukkan bukti yakni KTP dan KK, bagi masyarakat Kabupaten Landak yang belum memiliki KTP dan KK untuk dapat segera mengurusnya kemudian dapat mendaftarkan diri melalui KPU atau melalui Pantarlih yang akan datang kerumah kita,” kata Karolin. Kamis (23/2/2023) kepada triggernetmedia.com.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa berharap agar momentum pemilu 2024 dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

“Kami berharap agar momentum pemilu 2024 sungguh-sungguh dapat berjalan sebagai sebuah proses demokrasi yang akan membawa Indonesia dan Kabupaten Landak semakin baik dimasa yang akan datang, dengan kita akan memilih keterwakilan kita baik untuk tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat termasuk juga memilih presiden dan wakil presiden untuk Indonesia yang lebih hebat lagi,” ujar Karolin.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyambut baik kinerja dari pantarlih KPU, karena telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan teliti, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Selamat bertugas kepada pantarlih dalam rangka kita menciptakan pemilu yang berintegritas, kita berharap para petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dan rakyat diharapkan mendapatkan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota yang diketahui rekam jejaknya, semoga mereka bisa mewakili rakyat Indonesia,” ungkap Cornelis.

The post Coklit Pemili 2024, Karolin Margret Natasa Berserta Keluarga Klaim Sudah Didatangi Petugas appeared first on Trigger Netmedia.

Acara yang berlangsung dialogis tersebut banyak dihadiri oleh ketua serta anggota koperasi perkebunan sawit yang menaungi dan menjadi induk para pekebun sawit.

Di awal kesempatan acara penyerapan aspirasi, para pekebun sawit yang tergabung dalan program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) mengeluhkan bahwa bantuan replanting sawit yang saat ini per hektare senilai tiga puluh juta rupiah pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai sudah tidak relevan dan tidak efektif dengan biaya produksi saat ini.

“Bibit sekarang tambah mahal, pupuk sudah mahal, belum lagi keperluan lain-lain untuk sawit tersebut kalau kita hitung saat ini tiga puluh juta rupiah itu sudah tidak cukup lagi. Harusnya menurut hitungan kami sekarang, untuk saat ini biaya tersebut berkisar antara enam puluh juta rupiah per hektare, dan kami berharap aspirasi ini bisa disampaikan ke pemerintah melalui Ibu Angeline dan Pak Cornelis,” ucap Adilim, Ketua Koperasi Produsen Repo Barage Maju.

Lalu selanjutnya, Ketua Koperasi Sinar Jampana Herodias Ruslan dikesempatan yang sama turut menyampaikan aspirasinya terkait terkait sarana dan prasarana produksi baik wujud jalan dan jembatan maupun bibit dan pupuk yang dinilai sangat lambat prosesnya di pemerintah.

“Kami ini program pertama dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Landak dari tahun 2019 dan saat sudah berjalan hampir empat tahun, namun sampai sekarang belum juga mendapatkan bantuan sarana dan prasana dari pemerintah, dan hasil kami saat ini perbulan rata-rata sudah mencapai dua ton perbulan diprogram PSR pertama ini. Untuk menanggulangi hal tersebut selama ini kita bergotong royong sesama anggota koperasi seadanya saja,” ungkap Ruslan.

Menanggapi curhatan para pekebun, anggota DPR RI Cornelis yang juga sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon dan menyambut baik usulan dari para petani sawit yang memberikan catatan kritis terhadap program PSR tersebut.

“Pertama PSR ini merupakan program pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat memilik kebun secara pribadi, kedua; terkait hal tersebut masyarakat harus memiliki kepemilikan hak atas tanah dan hitungan biaya yang harus pemerintah bantu untuk PSR ini. Untuk biaya replanting ini saya rasa juga sudah tidak sesuai mengingat harga bibit, pupuk, maupun hal lain memang sudah tidak relevan lagi saat ini. Dan ini akan saya sampaikan ke kementerian terkait usulan dari para petani ini termasuk sarana dan prasana produksi untuk kelapa sawit,” terang Cornelis.

Anggota DPRD Kalimatan Barat Angeline Fremalco menyampaikan bahwa akan mengusulkan aspirasi tersebut kepada Dinas Perkebunan Kalimantan Barat dan ke Gubernur Kalimantan Barat agar usulan tersebut bisa langsung disampaikan ke pemerintah pusat.

“PSR ini memang butuh kerjasama semua pihak karena mengurusnya itu lintas sektor, karena kewenangannya ini ada di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Usulan ini nanti akan saya koordinasikan dengan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat dan juga akan saya sampaikan ke Gubernur Kalimantan Barat agar bisa segera kita sampaikan ke pemerintah pusat,” jelas Angeline.

Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa saat dirinya menjabat Bupati Landak, program PSR tersebut memang menjadi salah satu program prioritas dirinya agar masyarakat Landak bisa mengolah kebun sawit secara pribadi, dan dirinya akan terus memperjuangkan program PSR tersebut.

“Saat kami menjabat program PSR ini kita perjuangkan bersama agar masyarakat bisa mendapatkannya dan hasilnya ada 971 pekebun dengan luas lahan 2.540 hektare serta sebanyak 9 koperasi yang sudah berhasil panen program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mana lokasi tersebut merupakan perkebunan sawit milik PTPN13. Saat ini kami juga masih memperjuangkan program PSR tersebut untuk masyarakat Landak agar mereka memiliki kebun sawit secara pribadi,” kata Karolin.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo menjelaskan bahwa Kabupaten Landak merupakan salah satu potensi penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat, sehingga program PSR sangat penting diperjuangkan.

“Ada usulan terhambat itu salah satunya adalah status lahan dan selanjutnya pemerintah pusat juga selalu melakukan perubahan peraturan secara cepat sehingga para petani yang ingin mengurus pengusulan PSR juga terhambat. Inilah usulan yang memang harus kita perjuangkan bersama dengan anggota DPR RI dan anggotaa DPRD Kalimantan Barat,” jelas Edo.

The post Legislator Kalbar ini Kompak Perjuangkan Aspirasi Petani Sawit Landak yang Keluhkan Biaya Replanting Sudah Tak Relevan! appeared first on Trigger Netmedia.

“Selalu ada kekhawatiran dan keresahan, perlu kita definisikan ulang apa yang dimaksud pemilu dan apa yang dipahami dengan Pilkada. Pemilu dan Pilkada merupakan arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Landak. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia bersama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, di Aula Hotel Hanura Ngabang. Selasa (1/11/2022).

“Tanpa kita sadari kenapa terjadi konflik ini berangkat dari pemahaman kita, bahwa kita ini majemuk, plural dan perlu kita luruskan bersama-sama dengan asas atau landasan berbangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu penting kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika,” sambung Vinsensius.

Vinsensius menyatakan Pemilu perlu dimaknai sebagai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya untuk menata panduan bangsa kedepan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjamin bahwa warga negara yang memiliki hak untuk menjadi pemilih itu kita masukkan ke dalam daftar pemilih sebagai jaminan administratif bahwa warga negara mempunyai hak pilihnya pada Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.

Sekda Landak ini juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Anggota DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat Republik Indonesia serta para pimpinan organisasi masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Landak melalui Badan Kesbangpol.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang dilandasi oleh semangat dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

“Tidak hanya itu, diharapkan melalui kegiatan ini nantinya akan tumbuh kesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis, cerdas dan bermatabat,” harapnya lagi.

Vinsensius menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan wadah edukasi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik serta merumuskan program kerja dimasa yang akan datang, dimana kehidupan demokrasi kian menuntut peran dan fungsi organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah melalui hak yang mereka miliki.

“Yaitu memberikan hak pilihnya pada pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang,” ujar Vinsensius.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Cornelis menyampaikan bahwa pemilu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari pemimpin. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Landak.

“Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengedukasi para peserta yang hadir pada hari ini sehingga diharapkan nantinya ketika Pemilu dilaksanakan bisa turut menjadi pengawas. Terimakasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat,” ucap Cornelis.

Turut hadir Bupati Landak Periode Tahun 2017-2022, Karolin Margret Natasa, Perwakilan Bawaslu Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Landak, Kejari Landak, Kaban Kesbangpol Kabupaten Landak, beserta undangan lainnya.

The post Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Landak appeared first on Trigger Netmedia.