Gus Alex tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.38 WIB dan meninggalkan lokasi pemeriksaan pada pukul 17.28 WIB. Seusai diperiksa, ia menolak memberikan keterangan kepada wartawan terkait materi pemeriksaan.

“Tanya penyidik saja,” kata Gus Alex singkat sambil terus berjalan meninggalkan gedung KPK.

Ia juga tidak merespons pertanyaan mengenai dugaan perannya dalam aliran dana dari penyelenggaraan haji khusus, maupun kemungkinan status hukumnya dalam perkara tersebut.

Sampai saat ini, KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan terhadap Gus Alex. Penyidik juga belum mengungkap sejauh mana peran mantan staf khusus Menteri Agama itu dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang tengah diusut.

The post Diperiksa Hampir Delapan Jam, Gus Alex Enggan Ungkap Materi Pemeriksaan Kasus Kuota Haji appeared first on Trigger Netmedia.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2026).

“Pemeriksaan oleh penyidik dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

Budi mengonfirmasi Aizzudin telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan tengah menjalani pemeriksaan. Namun, ia belum membeberkan materi yang didalami penyidik.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk Indonesia pada musim haji 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota reguler 92 persen dan kuota khusus 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Agustus 2025.

Dengan tambahan kuota 20.000, seharusnya alokasi untuk kuota khusus sebanyak 1.600 jemaah dan kuota reguler 18.400 jemaah. Namun, pembagian tersebut diduga tidak sesuai aturan karena dibagi sama rata, masing-masing 10.000 jemaah.

“Ini menjadi perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai aturan,” ujar Asep.

Ia menambahkan, pembagian tersebut berdampak pada meningkatnya penda

The post KPK Periksa Pengurus PBNU Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji appeared first on Trigger Netmedia.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan kepada Yaqut sejak pekan lalu.

“Pengiriman suratnya minggu lalu. Kemungkinan pemeriksaannya dilakukan minggu ini,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Meski demikian, Asep belum membeberkan materi yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus yang sama. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPK tertanggal 11 Agustus 2025.

“Larangan bepergian ke luar negeri diberlakukan terhadap tiga orang, yakni YCQ, IAA, dan FHM, karena keterangannya diperlukan dalam proses penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).

Selain Yaqut, dua pihak lain yang turut dikenai larangan bepergian adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) dan pemilik perusahaan travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Asep menjelaskan, kasus ini berawal dari penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 jemaah untuk tahun 2024 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

“Dengan tambahan 20.000 kuota, seharusnya 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk kuota khusus,” kata Asep.

Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut diduga tidak sesuai aturan. Kuota tambahan justru dibagi sama rata, yakni 10.000 untuk kuota reguler dan 10.000 untuk kuota khusus.

“Ini yang menjadi perbuatan melawan hukum karena pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan 92 persen dan 8 persen,” ujarnya.

Asep menambahkan, pembagian kuota khusus yang lebih besar dari ketentuan berdampak pada meningkatnya pendapatan agen travel haji, karena biaya haji khusus jauh lebih tinggi dibandingkan haji reguler. Kuota tersebut kemudian dibagi ke sejumlah biro perjalanan sesuai dengan porsi masing-masing.

The post KPK Jadwalkan Pemeriksaan Gus Yaqut dalam Perkara Dugaan Korupsi Haji appeared first on Trigger Netmedia.