Dalam pemaparannya, Krisantus menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penganggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen tersebut mencakup sasaran, asumsi ekonomi makro, serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

“Penyusunan KUA dan PPAS bertujuan merumuskan arah kebijakan fiskal daerah, termasuk target pendapatan dari PAD, dana transfer, hingga pembiayaan yang bersumber dari SiLPA,” ujar Krisantus.

Ia memaparkan sejumlah proyeksi ekonomi Kalbar pada 2026 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,19 hingga 6,17 persen, tingkat pengangguran 4,75 persen, kemiskinan 5,75–6,25 persen, dan rasio gini 0,302 poin.

Adapun asumsi makro lainnya meliputi inflasi sebesar 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah antara Rp 16.500–Rp 16.900 per dolar AS, harga CPO sebesar 850–1.200 dolar AS per ton, serta harga tandan buah segar (TBS) sawit antara Rp 1.500–Rp 3.500 per kilogram.

“Dari sisi belanja, alokasi anggaran dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur,” kata dia.

Krisantus menyebut total proyeksi APBD 2026 sebesar Rp 6,2 triliun, dengan target pendapatan Rp 5,9 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp 6,15 triliun, mencakup belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer.

Selisih antara pendapatan dan belanja menciptakan defisit sebesar Rp 250 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 250 miliar dari proyeksi SiLPA tahun sebelumnya.

Menutup sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD Kalbar dalam proses penyusunan dokumen anggaran dan berharap pembahasan lanjutan dapat berjalan konstruktif.

The post Rancangan KUA dan PPAS 2026 Pemprov Kalbar ke Legislatif appeared first on Trigger Netmedia.