Menurut politikus PDI-P itu, pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap diperlukan. Namun, pendekatan militer dalam program tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak sejalan dengan kompetensi yang akan dijalankan para peserta.

“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).

TB Hasanuddin menilai kurikulum SPPI seharusnya lebih berfokus pada kemampuan manajerial, kewirausahaan, akuntansi, dan tata kelola koperasi. Menurut dia, tugas utama calon manajer KDKMP adalah mengelola koperasi secara profesional dan memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan menjalani latihan fisik berisiko tinggi.

Ia berharap insiden yang menewaskan lima peserta menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki desain pelatihan SPPI. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kata dia, tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan peserta.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan jumlah peserta SPPI calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil bertambah menjadi lima orang.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga seluruh korban.

“Atas nama Kementerian Pertahanan, panitia seleksi nasional, dan seluruh penyelenggara program SPPI, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program yang sedang mengikuti latihan,” ujar Ketut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Kemhan menyebut peserta kelima yang meninggal adalah Nola Dya Sari, yang mengikuti pendidikan di Dodik Bela Negara Kalimantan. Kasus tersebut mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Latsarmil, termasuk aspek kesehatan, keselamatan, dan metode pelatihan dalam program SPPI.

The post Soroti Latsarmil SPPI, DPR Minta Minta Pendekatan Militer Dihentikan appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan evaluasi dilakukan atas arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan fokus memperkuat aspek kesehatan dan keselamatan peserta.

“Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan. Ini mencakup pengawasan medis yang lebih ketat, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko,” ujar Ketut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Selain memperketat pengawasan kesehatan, Kemhan juga mengubah pendekatan pelatihan agar lebih adaptif. Metode Latsarmil akan lebih memperhatikan kondisi fisik dan psikologis peserta melalui pembelajaran yang menekankan kerja sama, kemampuan memecahkan masalah, serta suasana belajar yang lebih kondusif.

“Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap seluruh peserta yang masih mengikuti program. Peserta yang memerlukan penanganan khusus menjalani observasi dan isolasi, sementara koordinasi dengan rumah sakit serta fasilitas kesehatan TNI diperkuat untuk memastikan layanan medis dapat diberikan secara cepat.

Ketut menegaskan Program SPPI tidak bertujuan mencetak prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi yang memiliki disiplin, integritas, dan semangat pengabdian.

“Latihan bela negara manajerial ini merupakan tahapan pembentukan karakter. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan calon pengelola koperasi yang memiliki karakter kuat dan siap mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Kemhan juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga lima peserta yang meninggal dunia dan memastikan hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program agar lebih aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan peserta.

Jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia selama mengikuti Latsarmil kini tercatat lima orang. Korban terakhir adalah Nola Dya Sari, peserta yang mengikuti pendidikan di Dodik Bela Negara Kalimantan.

The post Kemhan Evaluasi Latsarmil SPPI Setelah Lima Peserta Meninggal appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan keberhasilan China mengangkat ratusan juta penduduk dari kemiskinan menjadi pengalaman penting bagi Indonesia.

“Yang penting dipelajari bukan hanya programnya, tetapi juga prosedur, sistematika, teknik mengatasi masalah, problem solving, sampai manajemen dan antisipasi berbagai persoalan,” ujar Riza di Beijing, Rabu (27/5/2026).

Riza menyampaikan hal tersebut di sela rapat pertama Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) yang digagas pemerintah China. Dalam forum itu, Indonesia dipercaya menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan.

Menurut Riza, tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia masih besar meski angkanya terus menurun. Ia menyebut tingkat kemiskinan nasional masih berada di atas 10 persen.

“Indonesia negara besar. Kita harus belajar cepat mengatasi berbagai persoalan kemiskinan karena masalah ini kompleks,” katanya.

Riza menjelaskan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini difokuskan pada pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan BUMDes.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan menaikkan harga gabah dan jagung, menurunkan harga pupuk, serta menyediakan layanan cek kesehatan gratis.

“Dengan program-program ini, ekonomi di pedesaan akan bergerak dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Riza.

Kerja sama Indonesia dan China di bidang pembangunan desa disebut telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui pengiriman kepala desa Indonesia untuk belajar langsung ke China.

Berdasarkan data pemerintah China, negara tersebut berhasil mengentaskan sekitar 800 juta penduduk dari kemiskinan sepanjang 1970–2021.

The post Pemerintah Tiru China dalam Pengentasan Kemiskinan appeared first on Trigger Netmedia.

“Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” kata Prabowo.

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan program tersebut berkaitan dengan integritas oknum pelaksana yang dinilai tidak kuat ketika berhadapan dengan anggaran besar.

“Manusia Indonesia ya kita mengertilah ya, penyakit kita harus kita berani hadapi, harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat. Berurusan dengan uang dia lupa,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam program MBG. Ia memastikan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan akan dicopot dari jabatannya.

“Saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” tegasnya.

Meski menghadapi berbagai persoalan manajerial, Prabowo menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas nasional karena dinilai sangat membantu masyarakat kecil, terutama keluarga petani.

Ia mengaku sering menerima aspirasi langsung dari masyarakat agar program tersebut tetap dilanjutkan.

“Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, ‘Pak tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu keluarga saya.’ Jadi MBG sangat penting,” katanya.

Untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran, pemerintah kini memperkuat program MBG melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Prabowo berharap koperasi tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus penggerak ekonomi desa yang lebih transparan dan terintegrasi.

“Sekarang kita topang dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.

The post Program MBG Diakui Masih Bermasalah, Prabowo Janji Lakukan Penertiban appeared first on Trigger Netmedia.