Namun Dave mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam membaca peta geopolitik global. Menurut dia, keputusan sejumlah negara NATO yang tidak ikut bergabung dalam inisiatif tersebut menjadi sinyal bahwa konstelasi politik internasional masih penuh tarik-menarik kepentingan.

“Indonesia harus memastikan keterlibatan ini tidak menggeser prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” kata Dave, Kamis, 22 Januari 2026.

Ia menegaskan Indonesia tidak boleh dipersepsikan hanya mengikuti agenda sepihak negara tertentu. Hubungan dengan PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam harus tetap dijaga sebagai bagian dari strategi diplomasi multilateral.

Dave juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian, termasuk melalui pengawasan parlemen dan keterbukaan kepada publik. Ia menyebut tujuan utama keterlibatan Indonesia harus tetap berfokus pada kepentingan kemanusiaan dan dukungan terhadap hak rakyat Palestina.

Di sisi lain, ia mengungkapkan TNI telah menyiapkan rencana kontinjensi pengiriman Pasukan Garuda untuk mendukung misi kemanusiaan internasional. Pasukan tersebut direncanakan bertugas menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, serta membantu rekonstruksi infrastruktur dasar di wilayah konflik.

Menurut Dave, kehadiran Pasukan Garuda juga menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia di forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

The post DPR Dukung Indonesia Masuk Dewan Perdamaian, Minta Pemerintah Tetap Pegang Politik Bebas Aktif appeared first on Trigger Netmedia.