“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” kata Edi.

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menilai kebijakan transfer keuangan daerah perlu mempertimbangkan kondisi riil masing-masing wilayah. Ia mengatakan alokasi dana dari pemerintah pusat seharusnya tidak hanya didasarkan pada formula umum, tetapi juga memperhatikan kontribusi daerah, luas wilayah, kebutuhan pelayanan publik, serta karakteristik perkotaan.

“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Komwil V APEKSI juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kebutuhan kota, termasuk indeks kemahalan konstruksi, tingkat urbanisasi, dan beban pelayanan.

Selain isu fiskal, Edi menyoroti pembiayaan sektor kesehatan, terutama terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Menurut dia, pemerintah pusat perlu meninjau skema pembiayaan agar tidak menambah beban anggaran pemerintah daerah.

“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” katanya.

Komwil V APEKSI juga meminta pemerintah mengevaluasi rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang dijadwalkan berlaku mulai 2027. Menurut Edi, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk struktur kepegawaian dan konsekuensi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam kesempatan itu, Edi turut menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap manfaat pembangunan ibu kota baru tidak hanya dirasakan daerah penyangga, tetapi juga kota-kota lain di Kalimantan melalui penguatan konektivitas, logistik, pengembangan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi.

“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ujar Edi.

Untuk mendukung hal tersebut, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain peningkatan Jalan Trans-Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, serta perluasan jaringan telekomunikasi.

Selain itu, pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan agar distribusinya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Edi berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.

“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” katanya.

The post Wali Kota Pontianak Dorong Keadilan Fiskal dan Pemerataan Manfaat IKN untuk Kota-kota di Kalimantan appeared first on Trigger Netmedia.