“Yang dikhawatirkan, publik akan membaca hal ini sebagai bentuk inkonsistensi atau paradoks dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Cusdiawan, melansir Suara.com, Jumat (11/7/2025).

Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pamulang ini, wacana efisiensi yang didorong presiden justru berpotensi tidak selaras dengan kepentingan di internal kabinet. “Publik akan bertanya: sejauh mana gagasan efisiensi Presiden sejalan dengan pola pikir para menterinya?”

Cusdiawan mengingatkan bahwa ketidaksinkronan ini bisa memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, apalagi isu komunikasi dan koordinasi selama ini dianggap sebagai titik lemah pemerintahan.

Dari sisi kebijakan publik, ia menilai pentingnya transparansi dalam proses pengajuan tambahan anggaran. “Perlu ada rasionalisasi yang jelas. Apakah permintaan itu muncul dari kebutuhan riil dan teknokratis, atau sekadar dorongan ego sektoral?” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa dengan keterbatasan sumber daya fiskal, setiap kementerian pasti akan berusaha mengamankan alokasi anggaran semaksimal mungkin, yang berisiko menimbulkan ketimpangan dan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi justru menimbulkan ketidakpuasan internal, atau lebih buruk lagi—tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Cusdiawan.

Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga diketahui mengajukan permintaan tambahan anggaran dalam rapat bersama Komisi-Komisi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Hal ini kontras dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.

The post Pengamat: Permintaan Tambahan Anggaran Kementerian Perlu Diuji Konsistensinya dengan Instruksi Efisiensi Presiden appeared first on Trigger Netmedia.