“Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Item-item yang dihitung masih sama, saya kira biayanya akan naik,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Marwan mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendorong kenaikan biaya haji, di antaranya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan harga barang dan jasa di Arab Saudi, serta kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah setempat.

“Komisi VIII memahami itu karena perbedaan kurs mata uang kita yang cukup besar, kemudian kenaikan harga-harga di Saudi, ditambah pajak,” ujarnya.

Meski demikian, Marwan menilai peluang menahan kenaikan biaya haji masih terbuka apabila pemerintah mengubah pola penyusunan anggaran. Menurut dia, hal itu bergantung pada kemampuan Menteri Haji dalam bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi.

“Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan. Tapi kalau cara menghitungnya masih seperti pembahasan di Panja BPIH, saya kira berat untuk turun,” katanya.

Marwan juga mengingatkan agar upaya menekan biaya haji tidak dilakukan dengan mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.

Menurut dia, efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan standar layanan, termasuk penyediaan konsumsi maupun fasilitas lain selama pelaksanaan ibadah haji.

“Kalau pun turun, jangan sampai pelayanannya ikut turun. Misalnya kualitas makanan menjadi berkurang. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Marwan.

The post Biaya Haji Berpotensi Naik Jika Skema BPIH Tak Berubah appeared first on Trigger Netmedia.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Yandri ditelisik mengenai fungsi Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Sosial RI dalam penyediaan bansos corona.

“Yandri Susanto didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tugas pokok fungsi dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja Kemensos RI,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/3/2021).

Selain itu, kata Ali, penyidik antirasuah mengkonfirmasi bahwa Yandri diduga turut menerima kuota paket bansos dari tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) diberikan tersangka Adi Wahyono.

“Disamping itu juga konfirmasi kepada saksi terkait dugaan adanya kuota paket Bansos yang diberikan tersangka AW (Adi Wahyono) kepada saksi,”ungkap Ali

Ali pun tak dapat menyampaikan detail keterangan saksi Yandri kepada penyidik.

Hal itu nanti akan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Untuk nantinya dibuka dipersidagan.

“Ketika persidangan tentu seluruh hasil penyidikan ini akan dibuka dalam rangka pembuktian surat dakwaan,” tutup Ali.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto diperiksa KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso.

Dalam kasus ini, eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.

Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

Sumber : Suara.com

The post KPK Telisik Dugaan Ketua Komisi VIII DPR Terima Kuota Paket Bansos appeared first on Trigger Netmedia.