Insiden ini dipicu setelah sang jurnalis melontarkan pertanyaan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025).

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan pihaknya menyesalkan tindakan tersebut.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

Menurut Komaruddin, pencabutan akses liputan adalah langkah mundur bagi iklim demokrasi serta berpotensi menghambat hak publik memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

Dewan Pers mendesak Istana segera memberikan penjelasan transparan, sekaligus memulihkan hak jurnalis yang dicabut tanpa syarat.
“Tidak ada alasan yang bisa membenarkan penghalangan tugas jurnalistik, apalagi jika dipicu oleh pertanyaan kritis untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim kebebasan pers yang sehat agar jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut maupun intimidasi.
“Dewan Pers berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Komaruddin.

Peristiwa ini terjadi sesaat setelah Presiden Prabowo tiba di tanah air usai menghadiri Sidang Majelis Umum PBB dan melakukan lawatan luar negeri.

The post Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis oleh Istana appeared first on Trigger Netmedia.