Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pertemuan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di Kalimantan untuk membahas berbagai isu pembangunan perkotaan, terutama penguatan fiskal daerah di tengah kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang terus meningkat. Melalui tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’, forum ini diharapkan dapat menjadi ruang berbagi gagasan dan pengalaman antar kepala daerah dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah.

“Ketahanan fiskal ini penting agar pemerintah kota mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi yang juga selaku Ketua Komwil V APEKSI, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan berbagai hal untuk menyambut kehadiran para wali kota se-Kalimantan beserta rombongan. Edi berharap, kehadiran para wali kota dan rombongan pemerintah kota dari berbagai daerah di Kalimantan dapat memberi suasana positif bagi Kota Pontianak. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut menyambut tamu dengan keramahan serta menjaga kebersihan kota.

“Mudah-mudahan warga Kota Pontianak juga bisa merasakan aura keberadaan mereka di Kota Pontianak ini dengan keramahan, menjaga kebersihan, dan kita jadikan Kota Pontianak salah satu kota yang layak, nyaman sebagai tempat hunian dan beraktivitas,” pesannya.

Menurut Edi, Pontianak sudah beberapa kali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan APEKSI. Kepercayaan ini menjadi kesempatan bagi Kota Pontianak untuk menunjukkan kesiapan sebagai kota jasa, perdagangan, sekaligus kota yang terbuka bagi kolaborasi antardaerah.

“Ini sudah keberapa kalinya kita menyelenggarakan sebagai tuan rumah. Terakhir itu tahun 2023,” ungkapnya.

Selain membahas isu fiskal daerah, raker ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan. Mulai dari kuliner, budaya, keramahan masyarakat, hingga perkembangan pembangunan kota diharapkan dapat memberi kesan baik bagi peserta yang hadir.

Edi menyatakan, Pemkot Pontianak siap menyukseskan pelaksanaan Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan 2026. Ia berharap forum ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memperkuat jejaring kerja sama antar kota di Kalimantan.

“Pontianak siap menyambut para tamu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi seluruh kota di Kalimantan,” pungkasnya.

The post Pontianak Tuan Rumah Raker APEKSI Regional Kalimantan 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Harisson mengatakan, SE 2026 akan memotret seluruh aktivitas usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi baru seperti e-commerce dan usaha berbasis digital. Karena itu, data sensus dinilai krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Data yang lengkap dan akurat dari Sensus Ekonomi merupakan peta jalan bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data valid, kebijakan berpotensi tidak menyentuh masalah di lapangan,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap pelaku usaha, kata dia, wajib memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS. Harisson juga memastikan kerahasiaan data dijamin Undang-Undang Statistik.

Pemerintah Provinsi Kalbar disebutnya mendukung penuh pelaksanaan SE 2026. Hasil sensus diharapkan menjadi rujukan penyusunan RPJMD dan berbagai kebijakan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menyampaikan bahwa SE 2026 menjadi fondasi penting untuk memetakan potensi bisnis daerah dan menopang target pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai target pertumbuhan nasional sebesar 8 persen dan Kalbar 7,9 persen pada 2029 merupakan ambisi besar yang membutuhkan dukungan data kuat guna menentukan sektor prioritas.

“Target ini menuntut data solid agar stimulus pemerintah dapat diarahkan secara tepat pada sektor strategis,” ujarnya.

Saichudin menegaskan, BPS memikul mandat menghitung pertumbuhan ekonomi, sehingga kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari OPD, instansi vertikal, hingga dunia usaha—sangat diperlukan.

Menurut dia, SE 2026 akan menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai isu strategis, termasuk kemampuan Kalbar mencapai target pertumbuhan. Data sensus akan menggambarkan struktur usaha, produktivitas sektor, hingga sebaran aktivitas ekonomi hingga level terbawah.

“Tanpa data ini, kebijakan hanya bersandar pada asumsi, bukan bukti,” tegasnya.

The post Sensus Ekonomi 2026, Sekda Kalbar Tekankan Pentingnya Akurasi Data appeared first on Trigger Netmedia.

“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola yang efisien, transparan, dan terintegrasi,” ujar Bahasan.
“Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan publik, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.”

Menurutnya, berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar dan dari retribusi daerah Rp151,1 miliar. Untuk mencapai target itu, Pemkot dituntut bekerja profesional, adaptif, dan kreatif.

Bahasan juga menegaskan, pajak dan retribusi daerah bukan sekadar angka, tetapi sumber penting untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi masyarakat.
Ia pun memberikan lima arahan strategis bagi TP2DD, yaitu:

1. Menyusun roadmap digitalisasi yang jelas.

2. Memperkuat kolaborasi antarinstansi dan lembaga keuangan.

3. Meningkatkan kapasitas SDM digital.

4. Mendorong literasi digital masyarakat.

5. Memberikan insentif bagi pelaku pendukung digitalisasi.

“Percepatan digitalisasi bukan pekerjaan sehari dua hari. Butuh komitmen dan kerja sama semua pihak agar hasilnya nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menilai TP2DD berperan penting sebagai forum kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Pontianak punya potensi besar karena infrastruktur digitalnya sudah cukup siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan. Yang perlu kita tingkatkan adalah sinergi dan implementasi program di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi digitalisasi di daerah. Pontianak bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan,” jelasnya.

Dengan semangat kolaboratif ini, TP2DD Kota Pontianak diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan PAD dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

The post Pontianak Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Kolaborasi TP2DD appeared first on Trigger Netmedia.