Pernyataan itu disampaikan Prasetyo menanggapi hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

“Sejak awal kami selalu menyampaikan bahwa pemerintah bekerja bukan untuk mengejar hasil survei,” ujar Prasetyo dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta menggunakan Kereta Api Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).

Ia mengatakan pemerintah meyakini berbagai program yang dijalankan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beragam agenda strategis, seperti penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi, hingga hilirisasi, disebut tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Kami tidak pernah bekerja untuk mengejar survei. Yang kami lakukan adalah menjalankan janji kampanye dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan mandiri,” katanya.

Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei nasional yang menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam sembilan bulan terakhir. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut tingkat kepuasan turun sekitar 30,1 poin, dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Menurut Deni, penurunan tersebut berkaitan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Survei juga mencatat kelompok responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen pada periode yang sama. Secara rinci, 4,8 persen responden mengaku sangat puas, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, dan 11,9 persen menyatakan tidak puas sama sekali.

Survei SMRC dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang memiliki hak pilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon sebesar 83,8 persen dan tatap muka sebesar 16,2 persen, dengan margin of error sekitar ±3,7 persen.

The post Survei SMRC: Approval Rating Prabowo Anjlok dari 81,2 Persen ke 51,1 Persen appeared first on Trigger Netmedia.

“Tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dengan Ma’ruf Amin ini juga cukup tinggi. Angkanya 74,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda A.R. di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya, kata dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pada bulan Februari 2023 mencapai 71,7 persen dan 71,8 persen pada bulan Maret 2023.

“Jadi, memang beberapa lembaga ada yang sampai 76 persen, bahkan 78 persen kalau tidak salah. Akan tetapi, kisarannya rata-rata di atas 70 persen,” katanya.

Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sekitar 75,5 persen pada bulan April 2023. Menurut Hanta, angka ini terhitung tinggi ketimbang periode sebelumnya.

“Kalau kami bandingkan Februari, Maret dan April ini stabil. Tingkat kepercayaan kepada pemerintahan itu 74,2 persen pada bulan Februari, Maret itu 74,4 persen dan April 75,5 persen,” kata Hanta.

Adapun beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, seperti bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pembangunan atau infrastruktur merata, harga kebutuhan pokok stabil, hingga jaminan layanan kesehatan.

Meski begitu, masih ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah akibat bantuan yang tidak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok mahal, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, hingga kenaikan harga BBM.

Ia memerinci tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah di bidang kesehatan sekitar 75,6 persen, pendidikan 74,7 persen, pertahanan dan keamanan 72,5 persen, sosial dan budaya 71,8 persen. Pada bidang politik dan stabilitas nasional sekitar 71,2 persen, penegakan hukum 64,2 persen, dan ekonomi 62,8 persen.

“Ini perbandingan bidang-bidang kepuasan terhadap kinerja pemerintah, tertinggi di kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial dan budaya, serta stabilitas nasional di atas 70 persen. Di bawah 70 persen adalah penegakan hukum dan ekonomi,” ucapnya. Seperti dinukil dari suara.com.

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga dinilai berhasil menangani sejumlah permasalahan, seperti pembangunan infrastruktur dan jembatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, menjaga kerukunan antarumat beragama, pendidikan yang terjangkau, mengatasi masalah listrik yang sering padam, pembangunan pariwisata, pelayanan publik administratif, pertanian dan perkebunan, hingga kelautan.

Responden juga diajukan pertanyaan berupa “apa yang membuat bapak/ibu/saudara menilai positif/baik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin?”

Sebanyak 18,6 persen mengatakan bahwa pembangunan proyek nasional di daerah, kunjungan kerja presiden/wakil presiden ke daerah 16,4 persen, pemasangan baliho presiden berisi sosialisasi program 13,2 persen, hingga program bantuan pemerintah merata 12,8 persen.

Ada berbagai macam program yang dihasilkan selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, masyarakat paling merasakan adanya bantuan langsung tunai yang mencapai 25,1 persen, Kartu Indonesia Sehat 20,9 persen, Kartu Indonesia Pintar 9,9 persen, kartu prakerja 9,2 persen, pembangunan jalan tol 4,6 persen, pembagian sertifikat tanah 3,3 persen, realisasi dana desa 2,7 persen, hingga penanganan pandemi COVID-19 sekitar 2,2 persen.

Survei Poltracking Indonesia pada tanggal 9 hingga 15 April 2023 dengan melibatkan 1.220 responden terpilih pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 untuk dilakukan wawancara tatap muka langsung. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error + 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

The post Survei Poltracking: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Jokowi – Maruf Amin Capai 74,7 Persen appeared first on Trigger Netmedia.