Acara yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, bertujuan membangun kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait dalam pemungutan pajak daerah.

Mohammad Bari menyampaikan pentingnya kerjasama ini dalam mengelola Pajak Daerah, khususnya yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk Provinsi serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kabupaten/Kota. Efektif mulai 5 Januari 2025, pemungutan Opsen ini akan diberlakukan.

“Sinergi dan kolaborasi ini melibatkan pertukaran data, sinergi pembiayaan, penugasan personil bersama, serta penyiapan sarana pendukung pemungutan pajak daerah,” ujarnya.

Bari juga menyoroti peran penting Pajak Daerah dalam mendukung anggaran pembiayaan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ketahui bersama bahwa dalam rangka penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, diperlukan anggaran pembiayaan yang salah satunya diperoleh dari Pajak Daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting untuk membiayai berbagai macam pengeluaran yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” timpal Mohammad Bari.

Sementara Bupati Sanggau, diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten, Shofiar Juliansyah, menekankan tanggung jawab Kabupaten dalam pemungutan pajak ini.

Bagi hasil dari pajak provinsi akan digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

“Saya atas nama Plt. Bupati Sanggau meminta kepada seluruh peserta untuk taat dan patuh terhadap pembayaran pajak dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau tentu saya akan berkomitmen akan membantu serta mengawal optimalisasi pajak daerah provinsi di wilayah Kabupaten Sanggau sesuai dengan kewenangan ketentuan undang-undang yang berlaku”, tuturnya.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur Forkopimda Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi, perwakilan PT. Jasa Raharja, para Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta perwakilan bank, Credit Union, dan perusahaan di kedua Kabupaten.

The post Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah: Kolaborasi Kewenangan Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Ia menekankan pentingnya menghindari sikap yang menggampangkan dan mendorong agar tugas-tugas tersebut diselesaikan tanpa menunggu waktu.

“Jangan menggampangkan, kalau bisa dikerjakan sekarang jangan tunggu nanti. Mindset seperti ini harus kita hapus,” ungkapnya usai agenda sosialisasi Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (18/10).

Bahasan, menyoroti masalah miskomunikasi antar perangkat daerah yang sering terjadi akibat kurangnya koordinasi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, ia berharap bahwa setiap perangkat daerah akan lebih memahami regulasi yang ada, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Agar masyarakat percaya dengan Pemkot Pontianak,” ujarnya.

Dalam acara sosialisasi ini, dua narasumber ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar diundang untuk memberikan wawasan.

Bahasan menyatakan keyakinannya bahwa jajarannya mampu menangani masalah-masalah terkait keuangan daerah.

“Saya yakin tidak ada di antara kita yang mau mendapati temuan,” pungkasnya.

The post Penyelesaian Administrasi Keuangan untuk Menghindari Kerugian Daerah appeared first on Trigger Netmedia.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad, berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Rabu (14/9).

Dalam kesempatan tersebut, Alfian Salam mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Provinsi Kalbar atas tanggapan, saran, dan pertanyaan yang telah disampaikan saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur Kalimantan Barat mengenai Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Alfian Salam kemudian menjawab pandangan umum fraksi-fraksi, terutama terkait sumber-sumber pendapatan daerah.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar setuju dengan pandangan fraksi-fraksi dan mengucapkan terima kasih atas dorongan yang diberikan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai upaya, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.

Alfian Salam menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi vertikal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, serta meminta pendampingan dari Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan penagihan Pajak Daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan terus berinovasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Ini termasuk program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor, dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua.

Alfian Salam menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalbar akan berusaha memenuhi target indikator program dan kegiatan yang belum tercapai.

“kami sebisa mungkin menghindari belanja daerah yang memerlukan waktu lama untuk penyelesaiannya dan hal ini juga sesuai dengan MCP KPK yang juga melarang untuk melakukan belanja yang memerlukan waktu lama pada tahap perubahan APBD”, ungkap Alfian.

Terkait dengan alih fungsi tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Alfian Salam menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang idle.

Pengelolaannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Pendaftaran Tanah.

Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengoptimalkan BMD idle melalui kerjasama dengan pihak ketiga, baik dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah, atau rekomendasi hak atas tanah, tanpa mengubah status kepemilikan.

“Adapun besaran tarif/nilai sewa tanah/bangunan dan nilai Bangun Guna Serah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.

Terkait dana hibah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hibah untuk rumah ibadah dan organisasi kemasyarakatan belum dapat direalisasikan karena belum memenuhi persyaratan pencairan hibah.

“Selain itu usulan dana hibah kepada KPID, Pemerintah Provinsi telah melakukan verifikasi proposal Rencana Kerja dan Anggaran yang telah diajukan KPID Kalimantan Barat, adapun pemberian nominal hibah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

The post Plh. Sekda Kalbar Sampaikan Jawaban Gubernur tentang RAPBD 2023 di DPRD appeared first on Trigger Netmedia.

The post Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat appeared first on Trigger Netmedia.

Ini terjadi dalam konteks penyusunan dan verifikasi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Pontianak untuk tahun 2023. Penjelasan ini disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak.

Bahasan mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kota Pontianak (TPAD) telah melaksanakan tindakan konkret untuk memperkuat kompetensi TPAD dalam pengelolaan keuangan.

“Upaya konkrit yakni memberikan pembekalan terhadap TPAD terkait pemutakhiran data dan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa TPAD memiliki pemahaman yang kuat tentang pedoman dan aturan keuangan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyusun peraturan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat terkait pajak dan retribusi daerah.

Upaya peningkatan pengawasan internal juga dilakukan untuk mendeteksi secara dini indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas terkait keuangan daerah.

“Selain itu kita juga memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah pada kemudahan pelayanan dan efektivitas dalam pengawasan serta melakukan monitoring rutin dan evaluasi sehingga target pendapatan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.

Dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan seleksi anggaran sesuai dengan skala prioritas.

Fokus diberikan pada program-program yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan mendukung visi serta misi Pemkot Pontianak.

Pembiayaan program strategis juga dievaluasi berdasarkan skala prioritas, dengan penekanan pada belanja daerah yang secara langsung berkontribusi pada kemajuan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

“Selain memprioritaskan program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur,” tutupnya.

The post Langkah Pemkot Pontianak dalam Penguatan Sumber Daya Keuangan Daerah Tahun 2023 appeared first on Trigger Netmedia.