Menurut Abdullah, semangat pembaruan dalam kedua regulasi tersebut harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Semangat pembaruan dalam KUHP dan KUHAP harus benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap anggota Polri. Penegakan hukum yang menjunjung kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta rasa keadilan merupakan fondasi utama untuk menghadirkan polisi yang semakin dekat, dipercaya, dan melayani rakyat,” kata Abdullah di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ia menilai upaya membangun Polri yang humanis tidak cukup hanya melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, tetapi juga harus ditopang oleh pemahaman yang kuat terhadap aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

Selain itu, Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Menurutnya, kesejahteraan personel berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan anggota Polri yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan lebih fokus menjalankan tugas secara profesional, lebih tahan terhadap godaan penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal.

Di sisi lain, Abdullah menekankan pentingnya penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Mayoritas anggota Polri telah mengabdi dengan baik, sehingga nama baik institusi harus dijaga dengan keberanian menindak setiap pelanggaran secara adil dan transparan,” ujarnya.

Abdullah berharap Polri terus melakukan pembenahan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin meningkat melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Saya mendoakan Polri semakin humanis dalam melayani masyarakat dan semakin sejahtera kehidupan anggotanya dalam mengemban tugas menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” katanya.

The post Polri Diminta Perkuat Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Budi, selama pandemi, fokus pemerintah dan masyarakat beralih pada vaksinasi Covid-19 sehingga banyak jadwal imunisasi rutin anak terlewat.

“Fokus kita sempat bergeser ke vaksinasi Covid-19 sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi campak sesuai jadwal,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Selain itu, isu halal dan haram vaksin masih menjadi kendala dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Ia menyebut, perdebatan tersebut membuat sebagian orang tua ragu memberikan vaksin kepada anak.

Budi menegaskan, bahan vaksin campak rubella serupa dengan vaksin meningitis yang digunakan bagi jemaah haji dan umrah.

Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk menolak imunisasi campak yang bertujuan melindungi anak dari penyakit berbahaya.

Menurut dia, tantangan utama pemerintah saat ini bukan pada ketersediaan vaksin, melainkan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa campak bukan penyakit ringan dan dapat berujung fatal jika tidak dicegah melalui imunisasi.

The post Menkes: Cakupan Imunisasi Campak Terganggu Pandemi dan Isu Halal Vaksin appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin ketika memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

“Saat ini masyarakat telah menitipkan kepercayaannya kepada kita sehingga menempatkan kita menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Jangan nodai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat!,” ujar Burhanuddin.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kata Burhanuddin, Kejaksaan telah menunjukkan sejumlah capaian signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Burhanuddin mengatakan pencapaian tersebut pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan dari pusat hingga daerah untuk terus menjaga kepercayaan tersebut dengan bekerja berdasarkan hati nurani dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalitas dalam setiap tindakan.

Selain itu, ia juga mengajak jajaran untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri.

“Kita semua adalah etalase wajah Kejaksaan. Untuk itu, jaga diri, jaga institusi, jangan merusak nama baik institusi dengan tindakan tidak terpuji karena kepercayaan publik adalah indikator keberhasilan kita dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum,” ucapnya.

Selain itu Jaksa Agung juga mengajak seluruh Insan Adhyaksa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Kejaksaan ini sebagai titik tolak untuk memperbarui semangat pengabdian dan dedikasi kepada bangsa serta negara.

“Kita adalah benteng terakhir keadilan, kita adalah pengawal kedaulatan hukum,” ucapnya menegaskan.

Untuk diketahui, tema yang diangkat dalam Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 kali ini adalah Hari Lahir Kejaksaan sebagai Simbol Terwujudnya Kedaulatan Penuntutan dan Advocaat Generaal.

Upacara peringatan tersebut baru pertama kali diselenggarakan setelah diberlakukan-nya Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan RI.

Selain Jaksa Agung, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan, para Staf Ahli Jaksa Agung, hingga pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

Sumber: Suara.com

The post Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Jajaran: Jangan Khianati Kepercayaan Masyarakat appeared first on Trigger Netmedia.

Menjaga kepercayaan itu tentunya harus disertai dengan tindakan pemerintah. Di mana pemerintah harus benar-benar menerapkan ketentuan PPKM, di sisi lain pemenuhan bantuan sosial bagi masyarakat juga harus didistribusikan sepenuhnya tanpa harus dipotong.

“Jaga kepercayaan rakyat. Pastikan PPKM yang membatasi mobilitas dan kegiatan rakyat diimbangi dengan perlindungan hidup yang adalah hak asasi rakyat. Jangan terjadi lagi kasus-kasus pungli atas hak rakyat,” kata Puan di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Puan juga meminta pemerintah dapat memastikan ketersedian vaksin dan terlaksananya vaksinasi sesuai target. Meningkat kata dia, salah satu upaya mencegah penularan dan mengurangi keparahan saat terpapar, hingga mencegah kematian ialah dengan memberikan vaksin.

“Vaksin adalah perlindungan terbaik kita untuk saat ini,” ujar Puan.

Menurutnya segala upaya berkenaan dengan penanganan pandemi harus difokuskan untuk seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya untuk Jawa dan Bali. Baik itu peningkatan testing, tracing, dan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan.

“Jangan sampai lonjakan kasus yang pernah terjadi di Jawa dan Bali terjadi di luar Pulau Jawa dan Bali yang fasilitas dan layanan kesehatannya lebih terbatas,” kata Puan.

Diperpanjang Satu Pekan

Pemerintah kembali memperpanjang penerapan PPKM level 4 selama sepekan ke depan mulai Rabu (3/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut alasan PPKM kembali diperpanjang karena kasus Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Perpanjangan PPKM itu berlaku hingga 9 Agustus mendatang.

“Walaupun sudah mulai ada perbaikan namun perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif,” ujar Jokowi pengumuman perpanjangan PPKM Level 4 secara virtual, Senin (2/8/2021).

Terkait penerapanan PPKM yang tetap berlangsung, Jokowi meminta masyarakat tetap hati-hati di masa pandemi Covid-19. ini.

“Sekali lagi kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus covid-19 ini,” ucap Jokowi.

Di satu sisi, Jokowi juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah. Yakni dalam hal membantu menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri dan upaya-upaya sosial lainnya.

“Covid 19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama, melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini insyaAllah kita akan dapat segera terbebas dari pada pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Jokowi sebelumnya mengumumkan memperpanjang penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus di beberapa kota dan kabupaten. Keputusan tersebut kata Jokowi setelah mempertimbangkan beberapa indikator perkembangan kasus Covid-19.

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu,” ujar Jokowi dalam jumpa pers, Senin (2/8/202).

Jokowi menuturkan pengaturan aktivitas dan mobilitas warga disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Nantinya kata Jokowi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut dan Menteri terkait akan menjelaskan secara rinci aturan teknis perpanjangan PPKM level 4.

“Penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Hal-hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh menko dan menteri terkait,” ucap Jokowi.

Sumber : Suara.com

The post Puan Minta Pemerintah Jaga Kepercayaan Rakyat, Jangan Ada Pungli Bansos di Tengah PPKM appeared first on Trigger Netmedia.