“Itu tidak benar dan sangat tendensius. Sudah saya klarifikasi ke staf, mereka menyatakan tidak pernah menandatangani surat itu. Jadi siapa yang diwakili?” ucap Herkulana menyikapi polemik di internal.

Tudingan terhadapnya mencakup perilaku otoriter, kekerasan verbal, hingga dugaan perjalanan dinas yang tak transparan. Herkulana membantah semuanya. Ia mengaku hanya menegur pegawai yang tidak disiplin, salah satunya karena sering mangkir kerja dan menolak tugas.

“Saya tidak marah tanpa sebab. Kalau ada pegawai yang tidak jalankan tugas, saya wajib beri pembinaan,” tegasnya. Kamis (3/7/2025).

Terkait perjalanan dinas, ia menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan sesuai kebutuhan dinas, bahkan sering menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi efisiensi.

“Tidak ada perjalanan untuk kepentingan pribadi. Kami melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, dan itu bisa dicek,” katanya.

Meski dirundung polemik, Herkulana menyatakan siap memberi klarifikasi ke DPRD maupun Gubernur Kalbar jika diperlukan.

“Saya terbuka dan siap dipanggil. Yang penting, pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson Azroi memastikan pihaknya akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan kejelasan.

“Kami akan cari tahu duduk perkaranya. Tapi apapun yang terjadi, ASN harus tetap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Harisson.

The post Dituding Diskriminatif, Kadis PPPA Kalbar: Itu Fitnah, Saya Siap Klarifikasi appeared first on Trigger Netmedia.

Desakan itu dituangkan dalam surat resmi yang dikirim ke Gubernur, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak. Dalam surat tersebut, mereka melampirkan bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran etika dan kepemimpinan oleh Herkulana, termasuk bentuk kekerasan verbal dan kebijakan yang dinilai diskriminatif.

“Kami merasa resah, tertekan, dihina, dan tidak diperlakukan adil sejak Ibu Herkulana menjabat awal 2024. Semangat kerja menurun drastis,” kata Koordinator Forum, Deri Octaris Cowari, Kamis (3/7/2025).

Salah satu isu utama yang disorot adalah praktik pilih kasih dalam pembagian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Deri menyebut hanya tiga orang yang rutin mendapat tugas dinas luar. Pegawai lain merasa diabaikan, meskipun memiliki kompetensi.

“Ini tidak hanya merusak keadilan, tapi juga mengikis rasa percaya antarpegawai,” ujarnya.

Selain itu, Herkulana juga disebut jarang hadir di kantor, baik karena perjalanan dinas maupun urusan pribadi. Namun, menurut Deri, selama ketidakhadirannya tidak pernah ada pejabat pengganti sementara yang ditunjuk untuk memastikan jalannya pelayanan.

Situasi yang berlangsung sejak awal tahun ini memuncak setelah upaya dialog sebelumnya tak membuahkan hasil. Kini, para pegawai mengancam akan mogok kerja bila tidak ada langkah tegas dari pemerintah provinsi.

“Jika kami berhenti bekerja, pelayanan kepada masyarakat bisa lumpuh total. Ini langkah terakhir jika tidak ada respons,” tegas Deri.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson Azroi menyatakan sudah menerima surat desakan tersebut. Ia mengaskan akan memanggil semua pihak terkait untuk klarifikasi.

“Kami akan memanggil Ibu Herkulana dan para staf untuk mendengar langsung duduk perkaranya,” kata Harisson kepada wartawan.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus dijalankan. “Masalah internal tidak boleh menghentikan fungsi pelayanan publik. ASN tetap wajib bekerja,” ujarnya.

Hingga kini Herkulana sendiri masih belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.

Tim Redaksi

The post Pegawai DPPPA Kalbar Meradang, Borok Kadis Diungkap appeared first on Trigger Netmedia.