LKPD Pemkab Ketapang TA 2022 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono, kepada Wakil Bupati Ketapang Farhan dan Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, di Kantor BPK RI Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Selasa (9/5/2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Provinsi Kalbar, dinyatakan, penyusunan LKPD Ketapang, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan telah diungkapkan secara memadai dan tidak dapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Dengan demikian, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono kepada para pewarta, Kamis (11/6/2023) di Pontianak.

Wahyu Priyono berharap pemerintah daerah selanjutnya segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah,” kata Wahyu Priyono memungkas.

The post LKPD Kabupaten Ketapang TA 2022 Raih Opini WTP Kesembilan Secara Berturut-turut appeared first on Trigger Netmedia.