Menurut Maman, kebijakan tersebut memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform digital, termasuk TikTok Shop.

Ia mengatakan banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan kenaikan biaya layanan yang dilakukan tanpa jadwal dan komunikasi yang jelas kepada para penjual.

“Kalau transaksional hitung-hitungan, beban charging fee yang dibayar itu sah-sah saja. Tapi pada saat harganya terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya mengganggu cash flow pengusaha mikro kecil kita di tanah air,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut membuat pihaknya berkoordinasi langsung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia guna membahas pengawasan ekosistem digital dan perlindungan pelaku UMKM.

Maman mencontohkan adanya platform e-commerce yang menaikkan biaya layanan dua kali dalam waktu berdekatan, yakni pada 18 Mei dan kembali pada 1 Juni.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi mengarah pada abuse market atau penyalahgunaan dominasi pasar.

Karena itu, Maman berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk dibahas lebih lanjut.

“Saya minta kepada e-commerce yang memang cenderung punya potensi melakukan abuse market, ingat keberadaan kami Kementerian UMKM akan melakukan positioning pembelaan kepada kepentingan pengusaha mikro dan kecil di Tanah Air kita,” katanya.

Maman menegaskan pemerintah tidak anti terhadap e-commerce. Namun, menurut dia, ekosistem digital harus dibangun secara adil antara platform dan pelaku usaha kecil.

The post Menteri UMKM Sebut Kenaikan Charging Fee E-Commerce Tidak Fair appeared first on Trigger Netmedia.

Ia mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace untuk memastikan tidak ada kenaikan biaya tambahan sebelum aturan baru diterbitkan.

“Kemarin kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace. Saya sudah sampaikan tidak boleh ada kenaikan dulu. Itu sudah tegas,” kata Maman, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah memperoleh komitmen dari sejumlah platform e-commerce terkait kebijakan biaya layanan tersebut. Namun, pemerintah akan mengambil tindakan jika masih ada platform yang melanggar kesepakatan.

“Kalau sampai ada marketplace yang mencoba menaikkan biaya setelah rapat, kita akan tindak,” ujarnya.

Sebelumnya, pelaku UMKM mengeluhkan kenaikan biaya layanan platform yang dinilai memberatkan.

TikTok Shop disebut mengubah kebijakan Biaya Komisi Dinamis dengan batas maksimal komisi naik dari Rp40 ribu menjadi Rp650 ribu per item. Kebijakan itu dijadwalkan berlaku mulai 18 Mei 2026.

Selain itu, terdapat penyesuaian biaya pengiriman untuk pengembalian barang yang dibebankan kepada penjual.

Maman menegaskan pemerintah akan tetap berpihak pada pelaku UMKM di ruang digital.

The post Pemerintah Larang Kenaikan Biaya Platform E-Commerce Sementara Regulasi Disusun appeared first on Trigger Netmedia.